-----
Kamis, 04 Pebruari 2026
Ketika Ambisi Kekuasaan Melepas Etika Publik
Oleh: Achmad Ramli Karim
(Pemerhati
Politik & Pendidikan)
Etika publik adalah norma, nilai, dan standar perilaku
yang mengatur tindakan serta kebijakan dalam pelayanan publik untuk memastikan
integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Ini menjadi kompas moral bagi
aparatur negara dan pemimpin untuk mengutamakan kepentingan umum di atas
kepentingan pribadi, mencegah korupsi, serta menciptakan kepercayaan
masyarakat.
Dahnil Anzar Simanjuntak adalah seorang politikus
Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), aktivis Muhammadiyah, mantan dosen,
ekonom, pemerhati kebijakan publik, mantan juru bicara Menteri Pertahanan
Prabowo Subianto dan saat ini menjadi Wakil Ketua Badan Penyelenggara Haji (BP
Haji).
Polemik yang melibatkan Wakil Menteri Haji dan Umrah,
Dahnil Anzar Simanjuntak itu, bukan bermula dari kebijakan besar atau skandal
APBN. Tetapi bermula dari satu kata “cangkem” yang meluncur dari seorang
pejabat publik, sebagai respons atas kritik seorang tokoh senior Muhammadiyah,
Dr. H. Anwar Abbas, M. Ag.
Cangkem adalah kata dalam bahasa Jawa yang berarti
mulut. Istilah ini tergolong kasar atau merupakan tingkatan bahasa paling
rendah (ngoko kasar) untuk menyebut mulut, sehingga tidak sopan digunakan
kepada orang yang lebih tua atau dihormatiapalagi kepada seorang tokoh senior
di Muhammadiyah. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan ucapan atau berbicara
(nyangkem/cangkeman).
Dalam politik, kata bukan sekadar bunyi. Ia adalah
sinyal sikap dan gambaran karakter seseorang, yang menggambarkan futur kata dan
kepribadian. Apakah karena ambisi kekuasaan seseorang alergi menerima kritik
sosial yang membangun ?.
Kritik yang
membangun adalah umpan balik spesifik, konstruktif, dan bertujuan membantu
orang lain berkembang, fokus pada perilaku (bukan karakter), disampaikan dengan
niat baik dan solusi, bukan menjatuhkan atau menyerang, serta mendorong
perbaikan diri dengan memberikan saran konkret dan contoh yang jelas. Tujuannya
adalah pertumbuhan, bukan sekadar menunjukkan kesalahan, dengan fokus mencari
solusi dan membuka diskusi dua arah.
Anwar Abbas sebelumnya mengkritik kebijakan pemerintah
yang menunjuk hanya dua perusahaan untuk menangani layanan haji 2026. Kritik
itu disampaikan dengan kerangka kepentingan publik: potensi kecemburuan sosial
dan menurunnya kepercayaan terhadap tata kelola ibadah haji. Kritik yang, dalam
demokrasi, seharusnya dipandang sebagai bagian dari mekanisme koreksi dan
saran.
Namun respons yang muncul justru bergerak ke arah
personal dan emosional dari seorang pejabat publik. Sindiran balik bernada
kasar itu dengan cepat viral, dan sejak saat itu, polemik bergeser dari soal
kebijakan ke soal etika pejabat negara.
Dalam psikologi kekuasaan, ini bukan fenomena baru.
Ketika jabatan bertemu kritik, ada dua jalan yang bisa dipilih: menjawab dengan
argumen, atau melawan dengan emosi. Kata-kata kasar sering kali muncul bukan
karena kelebihan kuasa, tetapi karena ketidaknyamanan terhadap kritik.
Masalahnya, kritik kali ini datang dari tokoh MUI dan
tokoh Muhammadiyah yang disegani dan dihormati, dengan basis moral dan sejarah
panjang dalam kehidupan publik. Maka benturan ini tidak hanya dibaca sebagai
konflik individu, melainkan sebagai gesekan antara ambisi kekuasaan dengan
otoritas moral masyarakat sipil. Kecuali bagi pejabat publik yang
menggunakan nurani dan sehatnya, ia akan
menerima kritik bagaikan angin kencang yang menerpa pohon yang tinggi. Dimana
terpaan angin dianggap dapat menguatkan akar dan pundasi jabatan tersebut.
Reaksi publik pun keras. Desakan evaluasi hingga
pencopotan muncul, salah satunya dari aktivis Muhammadiyah Jakarta, Farid
Idris, yang menekankan bahwa pejabat publik wajib menjaga adab, etika, dan
penghormatan terhadap kritik yang disampaikan secara konstitusional.
Di titik ini, psikologi publik bekerja cepat. Ketika
pejabat menggunakan bahasa yang dianggap merendahkan, publik tidak lagi menilai
substansi kebijakan, melainkan karakter kekuasaan. Kepercayaan yang susah
dibangun bisa runtuh hanya oleh satu kalimat yang terasa meremehkan.
Yang menarik, hingga kini belum ada klarifikasi resmi.
Keheningan ini juga berbicara. Dalam ruang publik digital, diam sering dibaca
sebagai pembiaran, bahkan pembenaran. Padahal, dalam etika kepemimpinan,
klarifikasi bukan tanda kalah, melainkan tanda kedewasaan dan sikap arif.
Oleh sebab itu, sudah sepantasnya Dahnil Anzar
Simanjuntak meminta maaf secara terbuka kepada publik, khususnya kepada orang
tua dan seniornya di Muhammadiyah.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa jabatan publik bukan
sekadar soal kewenangan, tetapi juga pengendalian diri. Terlebih dalam urusan
haji—ibadah yang sarat makna spiritual—bahasa yang digunakan pejabat semestinya
mencerminkan keteladanan dan sikap arif, bukan mengedepankan emisional. Karena
sikap arif dan bijaksana, menunjukkan wibawa dan moral seorang pejabat negara.
Pada akhirnya, polemik ini bukan hanya tentang Dahnil
Anzar Simanjuntak. Ia adalah cermin tentang bagaimana kekuasaan bereaksi ketika
dikritik, dan bagaimana publik menilai bukan hanya apa yang diputuskan, tetapi
bagaimana cara berbicara.
Karena dalam ingatan kolektif masyarakat, kebijakan
bisa diperdebatkan.
Namun adab dan etika harus tetap dikedepankan, guna
menjaga wibawa dan kharisma seorang pemimpin.
Perbedaan utama adab dan etika terletak pada sumber dan
cakupannya: adab lebih spesifik pada sopan santun berbasis agama atau budaya
lokal (seperti ajaran Islam, adat istiadat) yang mengatur perilaku sehari-hari,
sedangkan etika adalah cabang filsafat yang mempelajari prinsip moral universal
tentang baik dan buruk secara umum, yang bisa berlaku di mana saja, meskipun
seringkali keduanya saling melengkapi dalam konteks perilaku sosial dan akhlak
mulia.
Siapa
itu Anwar Abbas
Cerdas dan Berani: Inilah Perjalanan Karier Dr. Anwar
Abbas, Sang Singa Podium dari MUI
Di panggung nasional, nama Dr. H. Anwar Abbas, M.M.,
M.Ag. dikenal sebagai salah satu ulama paling vokal dan kritis dalam
menyuarakan keadilan ekonomi masyarakat. Sosok kelahiran Balai Mansiro,
Kabupaten Lima Puluh Kota, 15 Februari 1955 ini, merupakan perpaduan langka
antara kedalaman ilmu agama dan penguasaan teori ekonomi modern.
Hingga saat ini, ia mengemban amanah penting sebagai
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode 2020–2025, setelah
sebelumnya sukses menjalankan peran sebagai Sekretaris Jenderal di lembaga yang
sama.
Intelektual Muhammadiyah dan Ahli Ekonomi Islam
Karier Anwar Abbas berakar kuat di organisasi
Muhammadiyah. Ia pernah menjabat sebagai Bendahara Umum PP Muhammadiyah serta
Ketua Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan. Keahliannya di bidang ekonomi bukan
sekadar pengalaman praktis; ia merupakan pakar akademik yang meraih gelar
Doktor Syariah/Pemikiran Islam dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Sebelum purnatugas sebagai PNS pada Maret 2020, beliau
adalah dosen tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Jakarta. Dedikasinya di
dunia pendidikan juga terlihat saat ia menjabat sebagai Wakil Rektor di UHAMKA
Jakarta.
Kiprah Internasional dan Pengabdian Negara
Nama Anwar Abbas tidak hanya bergema di dalam negeri.
Pengakuannya di dunia internasional terbukti saat ia dipercaya menjabat sebagai
Wakil Presiden Konfederasi Buruh Islam Internasional (IICL) periode 2000–2005.
Di pemerintahan, ia juga pernah mencicipi kursi
parlemen sebagai Anggota MPR-RI Utusan Golongan pada masa transisi reformasi
(1997–1999). Rekam jejaknya yang panjang menunjukkan bahwa ia adalah sosok yang
mampu menempatkan diri di berbagai lini, mulai dari birokrasi, akademisi,
hingga aktivis keagamaan.
Sederhana dalam Kehidupan Pribadi
Di balik profilnya yang tegas saat berdakwah atau
berdiskusi di layar televisi, Anwar Abbas adalah sosok ayah yang hangat.
Bersama istrinya, Nurlaili, ia membesarkan tiga orang anak: Hero Adela, Dini
Amalia, dan Erika Firdausi Amalia.
Kini, meski telah memasuki usia pensiun dari dunia
kampus, Anwar Abbas tetap menjadi "suara nurani" umat yang konsisten
memperjuangkan ekonomi syariah dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
(Sumber: Diolah dari Wikipedia Anwar Abbas).
Makassar, 04 Pebruari 2026
Tidak ada komentar:
Posting Komentar