Kedaulatan Ekonomi Terpasung Ulah Musuh dalam Selimut
Oleh: Achmad Ramli Karim
(Pemerhati
Politik & Pendidikan)
Kedaulatan ekonomi adalah kemampuan suatu negara untuk
mengendalikan perekonomiannya sendiri, membuat keputusan ekonomi secara
mandiri, dan mengelola sumber daya nasional untuk kepentingan bangsa tanpa
campur tangan asing, yang bertujuan untuk mencapai kemandirian, kesejahteraan
rakyat, dan mengatasi masalah kemiskinan serta pengangguran, melalui kebijakan
seperti penguatan industri dalam negeri, diversifikasi ekonomi, dan pengelolaan
sumber daya alam secara adil.
Namun sangat disayangkan bahwa kedaulatan ekonomi
Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir, terpasung karena ulah musuh dalam
selimut. Dalam pengertian politik, "musuh dalam selimut" (enemy
within) merujuk pada individu (pejabat publik) atau kelompok yang terlihat
sebagai bagian dari internal kekuasaan, sekutu, atau bahkan pimpinan, namun
diam-diam memiliki agenda politik yang bertentangan dengan konstirusi, sabotase,
atau berniat menjatuhkan dari dalam, seringkali dengan cara memecah belah,
menyebarkan disinformasi, atau mengkhianati kepentingan publik demi keuntungan
pribadi atau faksi mereka sendiri. Mereka adalah ancaman yang sulit dideteksi
karena posisinya yang strategis dan kepercayaan yang telah diberikan.
Adapun karakteristik Politikus "Musuh dalam
Selimut", seperti: (1) Berpura-pura Setia: Sering kali menampilkan
kesetiaan dan dukungan di depan publik, tapi di belakang layar melakukan
sabotase. (2) Penyabotase Internal: Merusak program, kebijakan, atau koalisi
dari dalam, misalnya dengan membocorkan informasi, menolak dukungan, atau
menciptakan konflik antar kelompok. (3) Manipulatif: Menggunakan posisi dan
kepercayaan publik untuk memanipulasi keputusan demi kepentingan pribadi atau
kelompoknya (faksi). (4) Penyebar Disinformasi: Menyebarkan isu dan opini atau
berita palsu (hoax) untuk menciptakan ketidakpercayaan dan perpecahan dari
dalam. (5) Menghancurkan dari Dalam: Tujuannya adalah menguasai atau
menghancurkan organisasi/partai/pemerintahan dari dalam, daripada dari luar.
Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan, telah
mengungkapkan berbagai modus kejahatan di bidang kepabeanan dan memberikan
ancaman reformasi drastis jika Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) tidak
berbenah. Purbaya tidak secara pribadi "mengungkap" kasus-kasus
tunggal dalam kapasitas penegakan hukum, melainkan membeberkan praktik curang
secara sistemik dan mendorong penindakan.
Beberapa hal utama yang diungkap dan disoroti oleh
Menkeu Purbaya, meliputi: (1). Modus Penghindaran Bea Keluar: Purbaya
membeberkan empat modus yang digunakan eksportir untuk menghindari kewajiban
bea keluar komoditas, yang merugikan keuangan negara. (2). Akal-akalan Importir
Pakaian Bekas (Balpres): Ia membongkar praktik licik importir balpres (pakaian
bekas) yang tidak pernah membayar pajak dan melaporkan Surat Pemberitahuan
Tahunan (SPT) nol, meskipun aktivitasnya marak. (3). Ancaman Pembekuan
Instansi: Purbaya mengancam akan membekukan DJBC dan merumahkan belasan ribu
pegawainya jika reformasi internal gagal, mencontoh kebijakan era Orde Baru
yang menggunakan jasa perusahaan swasta Swiss untuk pengawasan kepabeanan. (4).
Keterlibatan Oknum Internal: Ia menegaskan akan menindak tegas pejabat atau
pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan dan Bea Cukai yang terlibat dalam
praktik ilegal, seperti impor rokok ilegal. Dukungan Penegakan Hukum Eksternal:
Purbaya menyambut baik penggeledahan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung di
kantor Bea Cukai terkait dugaan korupsi, menunjukkan komitmennya terhadap pemberantasan
korupsi di instansi tersebut.
Purbaya lebih dikenal karena sikap kerasnya dalam
mendorong reformasi dan pengawasan internal di Bea Cukai daripada mengumumkan
penangkapan spesifik, yang biasanya menjadi wewenang aparat penegak hukum
(Polri, Kejaksaan, atau penyidik internal DJBC). Ia ingin citra Bea Cukai yang
sering dianggap "sarang pungutan liar" bisa diperbaiki. Sepertinya
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa ingin mewujudkan target dan cita-cita Presiden
Prabowo Subianto, untuk mewujudkan pemerintahan Merah Putih yang bersih dari
unsur KKN dan korupsi. Yaitu; "Good governance" (tata kelola
pemerintahan yang baik) adalah konsep manajemen publik yang menekankan pada
transparansi, akuntabilitas, partisipasi, supremasi hukum, efektivitas, efisiensi,
dan responsivitas dalam pengelolaan urusan negara untuk menciptakan
pemerintahan yang bersih, melayani, dan membangun pembangunan berkelanjutan
dengan melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil.
Pemerintahan yang bersih dan berwibawa adalah pemerintahan
yang transparan, akuntabel, bebas KKN, menegakkan hukum, efisien, berorientasi
pelayanan, dan partisipatif; intinya, pemerintah yang jujur, bertanggung jawab,
tidak korupsi, serta dihormati rakyat karena mampu memberikan pelayanan publik
yang baik dan berkeadilan, sesuai aturan, serta mengedepankan kepentingan
rakyat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Namun sayang seribu sayang niat dan
tekad Presiden tersebut untuk membersihkan NKRI dari praktek korupsi, kolusi,
dan nepotisme (KKN), sangat sulit diwujudkan karena kedaulatan ekonomi
Indonesia terpasung oleh kekuatan bajak laut (one piece) akibat ulah musuh
dalam selimut atau para penghianat babgsa. Sebab mereka telah menggadaikan
integritas, moralitas, dan amanah rakyat, demi keuntungan dan kepentingan melalui
politik transaksional.
Politik transaksional adalah praktik politik yang
didasarkan pada transaksi atau barter timbal balik antara elit politik,
pemodal, dan pemilih, di mana ada pemberian dan penerimaan imbalan (materi atau
non-materi) untuk mencapai tujuan politik, seperti mendapatkan suara atau
kekuasaan, yang sering kali merusak integritas demokrasi dan berpotensi memicu
korupsi karena mengedepankan kepentingan pribadi atau kelompok di atas
pelayanan publik.
Kedaulatan ekonomi terpasung adalah kondisi di mana
suatu negara kehilangan kendali atas kebijakan ekonominya sendiri, sering kali
karena ketergantungan yang tinggi pada pihak asing (utang luar negeri,
investasi, barang impor), krisis ekonomi berkepanjangan, inflasi ekstrem, atau
taktik blokade seperti masa awal kemerdekaan Indonesia yang memaksa negara
tunduk pada kepentingan luar dan menghambat pertumbuhan mandiri. Ini membuat
negara tidak berdaya menentukan arah ekonomi nasionalnya, terhambat oleh
kekuatan eksternal, dan membuat rakyatnya semakin miskin serta bergantung.
Manipulasi
Komplik Internal Bahagian Politik Adu Domba
Strategi utama yang digunakan Belanda sebagai kaum
kapitalus untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan di Nusantara, sering digambarkan
sebagai taktik "adu domba" atau secara resmi dikenal sebagai Devide
et Impera. Strategi ini melibatkan manipulasi konflik internal atau perbedaan
di masyarakat untuk memecah belah kekuatan lokal sehingga lebih mudah
ditaklukkan dan dikuasai. Dan strategi ini digunakan kembali oleh kapitalis
global melalui oligarki, untuk mencegah kekuatan persatuan dengan memanipulasi
Komplik internal kelompok masyarakat melalui politik Adu domba.
Berikut adalah mekanisme bagaimana strategi ini
diterapkan di Nusantara oleh Belanda dimasa lalu:
1. Memanfaatkan Konflik Internal (Musuh dalam
Selimut).
Belanda sering kali mendekati salah satu pihak yang
sedang bersengketa dalam sebuah kerajaan untuk menghancurkan pihak lainnya.
Aliansi dengan Pihak Lokal: Belanda memberikan dukungan militer atau legitimasi
kepada salah satu tokoh atau kelompok agar mereka mau bekerja sama melawan
penguasa yang sah atau pesaingnya. Contoh Perang Padri: Di Minangkabau, Belanda
mengapitalisasi polarisasi antara kelompok Islam puritan (Kaum Padri) dan
kelompok adat (Kaum Adat), yang memicu terjadinya perang saudara dan memudahkan
Belanda untuk masuk.
2. Memecah Belah Masyarakat
Taktik ini tidak hanya menyasar para penguasa, tetapi
juga struktur sosial masyarakat: Manipulasi Identitas: Belanda memecah belah
masyarakat berdasarkan perbedaan etnis, agama, dan kepentingan lokal. Mencegah
Persatuan: Strategi ini bertujuan mencegah kelompok-kelompok kecil untuk
bersatu menjadi kekuatan besar yang lebih kuat untuk melawan penjajah.
3. Kombinasi Taktik Militer dan Psikologis
Selain adu domba, Belanda menggunakan strategi lain
untuk memperkuat cengkeramannya, antara lain: (a) Indirect Rule (Pemerintahan
Tidak Langsung): Memanfaatkan elite lokal sebagai alat untuk mempertahankan
kekuasaan kolonial. (b) Siasat Benteng Stelsel: Digunakan untuk melumpuhkan
pertahanan Pangeran Diponegoro dengan membangun jaringan benteng guna
mempersempit ruang gerak lawan. (c) Perang Psikologis: Menggunakan intimidasi,
propaganda, dan cara-cara persuasif selain penggunaan alat militer seperti tank
dan ranjau darat.
4. Dampak Strategi Devide et Impera
Strategi ini terbukti sangat efektif bagi Belanda
karena berhasil menghancurkan soliditas bangsa Indonesia, menyebabkan perang
saudara, dan melemahkan perlawanan lokal secara drastis. Dampak sosialnya
meliputi hilangnya kepercayaan antar kelompok dan rusaknya hubungan sosial
dalam masyarakat.
Makassar, 14 Desember 2025
Tidak ada komentar:
Posting Komentar