Hentikan Perpecahan Lawan Propaganda Bangun Persatuan

Sepanjang kelompok moderat tidak sadar kalau mereka dihasut dan dibiayai oleh kaum kapitalis untuk menghancurkan kelompok islam garis lurus, maka selama itu pula persatuan dan kesatuan bangsa tidak akan pernah terwujud. 

.....

Hentikan Perpecahan Lawan Propaganda Bangun Persatuan

 

Oleh: Achmad Ramli Karim

(Pemerhati Politik & Pendidikan)

 

Menurut KBBI, propaganda adalah penerangan (paham, pendapat, dsb.) yang benar atau salah, disebarluaskan untuk meyakinkan orang agar menganut suatu sikap, aliran, atau arah tindakan tertentu, seringkali tanpa alasan yang kuat, tujuannya memanipulasi opini dan perilaku massa untuk mencapai tujuan tertentu, baik positif maupun negatif.

 Apa tujuan propaganda?

Tujuan propaganda adalah untuk mempengaruhi opini publik, sikap, dan perilaku masyarakat agar mendukung tujuan tertentu, baik untuk kebaikan (seperti kesehatan publik) maupun keburukan (seperti memicu konflik). Ini dilakukan melalui penyebaran pesan yang disengaja untuk membentuk keyakinan, memanipulasi emosi, dan mendorong tindakan yang diinginkan pembuat propaganda, seringkali dengan pemilihan fakta atau narasi tertentu.

Inti dari Propaganda: (a) Pengaruh: Berusaha mempengaruhi reaksi, pandangan, dan perilaku orang lain. (b) Penyampaian Pesan: Bisa berupa fakta, rumor, atau kebohongan yang disajikan sistematis. (c) Tujuan: Mencapai tujuan politik, sosial, atau komersial tertentu, seringkali dengan mengabaikan nilai kebenaran murni.

Propaganda kaum kapitalis melalui pendekatan politik, ekonomi dan kepentingan, sangat ampuh dalam menguasai elit politik guna mempengaruhi keputusan politik (kebijakan publik) suatu bangsa termasuk di Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Sebenarnya yang menceraiberaikan umat islam berdasarkan perbedaan pandangan, adalah kaum kapitalis (penjajah) yang ingin menguasai penguasa dan kekayaan nusantara seperti sejarah kolonialisme Belanda dulu serta negara industri sekarang ini.

"Jika ada pendakwah Islam yang justru mencerai-beraikan sesama muslim atas nama perbedaan pandangan (golongan), berarti ia telah mengkhianati nabiullah. Karena nabi mempersatukan perbedaan, dan tidak mencerai-beraikan”. Nasehat ini sebenarnya ditujukan kepada kelompok islam garis lurus (sesuai kitab & sunnah) yang menuduh kelompok islam moderat sesat atau sebaliknya, kelompok islam moderat yang menuduh kelompok islam garis lurus sebagai wahabi (bukan islam) ?. Jangan-jangan ini upaya pecah belah kaum sekuler agar umat islam tidak sempat membangun kekuatan (power).

Sebenarnya umat islam sebagian besar masih sangat bodoh (buta politik) khususnya dalam hal politik dagang (ekonomi kapitalis), karena tidak mampu membaca strategi "Devide et impera" yang dijalankan oleh kaum kapitalis (negara industri), yaitu: strategi politik, militer, dan ekonomi pecah belah dan kuasai. Dengan cara memecah kelompok besar (umat islam) menjadi kelompok-kelompok kecil yang lebih lemah agar mudah ditaklukkan dan dikuasai, seperti yang diterapkan Belanda di Nusantara untuk menguasai penguasa (pemerintah) lokal dengan mengadu domba mereka. Tujuannya adalah mencegah persatuan, menciptakan permusuhan antar kelompok, dan melemahkan kekuatan lawan sehingga hegemoni dapat dijalankan dengan mudah.

Kenapa kekuatan Islam Harus di Pecah Belah?. Karena negara-negara berpenduduk muslim pada umumnya kaya dengan sumber daya alam yang menjadi sumber bahan baku bagi industri negara maju. Sehingga negara barat harus menjadikan negara-negara muslim tersebut tetap tergantung pada negara maju (negara industri) melalui bantuan modal/pinjaman yang mengikat dan bersyarat, namun punya tujuan terselubung untuk menguasai kekuatan politik, perdagangan, dan SDA negara itu (imperialisme).

Disinilah politik kapitalisme dijalankan oleh negara industri agar tetap menguasai SDA, dengan strategi: (1) Pecah belah umat muslim melui penggiringan isu atau opini publik, agar tidak membangun persatuan dan kesatuan (tidak memiliki power). (2) Pisahkan agama dengan politik, agar nilai-nilai islam tidak menjadi acuan kebijakan publik (sistem sekuler). (3) Memberikan bantuan kepada kelompok islam moderat untuk hancurkan atau tenggelamkan kelompok islam garis lurus, melalui isu intoleran, Radikal, atau terorisme.

Kapitalisme Menjadikan Elit & Pejabat Sebagai Buzzer

Presiden Prabowo mengungkap adanya pihak atau oknum yang coba menghambat penyelidikan hutan. Prabowo pun menyebut untuk melakukan penghambatan ini, mereka sampai menghasut rakyat dan membayar preman. Apakah pihak-pihak yang menghambat penyelididikan hutan (illegal logging), adalah elit politik dan pejabat publik di pemerintahan yang merupakan kaki tangan pengusaha kakap (oligarki)?. Kalau benar, berarti yang menghasut rakyat dan membayar preman adalah para "Buzzer" dari pejabat yang berpangkat, atau pejabat publik sekaligus berfungsi sebagai buzzer dari oligarki ?.

Buzzer adalah individu atau kelompok di media sosial yang dibayar atau diberi imbalan untuk menyebarkan pesan, opini, atau promosi tertentu secara masif untuk memengaruhi opini publik, baik untuk kepentingan komersial (produk/jasa) maupun politik (isu/tokoh). Mereka bekerja dengan memanfaatkan akun pribadi atau akun palsu untuk menciptakan "dengungan" (buzz) yang kuat, menjangkau audiens luas dengan cepat, dan membentuk persepsi publik terhadap suatu topik, produk, atau merek.

Benarkah pemerintah sungguh-sungguh ingin memberantas korupsi sampai keakar-akarnya?. Pertanyaan ini sangat penting untuk mengembalikan kepercayaan publik dari politik pencitraan dan kepalsuan selama ini. Karena sangat mustahil pemerintah bisa menghapus praktek korupsi dan perampokan kekayaan alam nusantara (SDA), jika para elit politik dan pejabat publik masih menjadi buzzerp-buzzerp dari pengusaha raksasa (oligarki) itu sendiri, termasuk pejabat dari aparat. Sebab mereka memiliki kekuatan politik melalui Koalisi parpol (politik transaksional), serta menguasai kekuatan finansial yang mampu menggoyang stabilitas nasional, ataupun menggerakkan massa untuk menggulingkan seorang Presiden.

Kekuatan finansial adalah kemampuan individu, kelompok, atau perusahaan untuk mengelola keuangan secara efektif, menghasilkan pendapatan yang cukup, memiliki cadangan, dan tahan terhadap guncangan ekonomi (seperti PHK, inflasi, atau krisis) untuk memenuhi kebutuhan, mencapai tujuan, dan mempertahankan kekuatan tanpa bergantung pada orang lain. Ini bukan hanya soal kemewahan, tapi tentang kemandirian, kendali atas hidup, dan kemampuan memenuhi kewajiban serta berinvestasi untuk pertumbuhan dan keuntungan masa depan.

Kemenhut baru saja menetapkan lima tersangka perederan kayu ilegal di Kalimantan dengan modus dokumen palsu. Kementerian Kehutanan (Kemenhut) melalui Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Wilayah Kalimantan menetapkan lima tersangka dalam kasus peredaran ratusan meter kubik kayu bulat ilegal di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Kemenhut untuk terus menindak tegas kejahatan kehutanan yang merugikan negara, merusak ekosistem, dan mengancam kehidupan masyarakat.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kemenhut, Dwi Januarto Nugroho, mengatakan pihaknya tidak akan memberikan toleransi terhadap praktik-praktik pembalakan liar yang dilakukan oleh individu maupun korporasi demi kepentingan pribadi. "Penindakan ini penting kita lakukan untuk menyelamatkan sumber daya alam hutan dan kerugian negara, serta untuk memenuhi komitmen Indonesia dalam pengendalian perubahan iklim. Kekayaan Bangsa Indonesia ini harus kita pastikan keberlanjutannya dan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat,” ujarnya dilansir dari Antara.

Namun sangat disayangkan karena penindakan itu hanya ada pada tatarn wacana dan berita, bukan pada tataran implenentasi karena pemerintah seperti nya masih tersandera oleh poilitik transaksional oligarki, sehingga sangat sulit memberantas praktek pembalakan liar atau penebangan liar (illegal logging). Praktik "Illegal Logging" masih menjadi tantangan berat dalam perlindungan hutan ditanah air, karena para elit politik dan calon penguasa di RI dari awal telah tersandera oleh oligarki melalui politik transaksional dalam Koalisi parpol. Bahkan mereka (elit politik dan calon pemimpin) berutang budi atas biaya politik (cost politics) yang dapat diduga dibiayai oleh para investor.

Sistem kapitalisme adalah sistem ekonomi yang menekankan kepemilikan pribadi atas alat produksi, kebebasan pasar, dan motif keuntungan sebagai pendorong utama kegiatan ekonomi, di mana harga dan produksi ditentukan oleh penawaran-permintaan, bukan perencanaan pemerintah terpusat. Ciri utamanya adalah kepemilikan pribadi, persaingan bebas, kebebasan ekonomi individu, dan peran pemerintah yang terbatas dalam regulasi. Sistem ini mendorong inovasi dan efisiensi, namun juga rentan menimbulkan kesenjangan ekonomi dan eksploitasi sumber daya alam.

Pembalakan liar atau penebangan liar (Illegal logging) merupakan kegiatan pemanenan, pengangkutan, pembelian, atau penjualan kayu yang dilakukan dengan melanggar hukum. Proses penebangannya sendiri dapat bersifat ilegal, termasuk melalui cara-cara koruptif untuk memperoleh akses ke kawasan hutan; melakukan penebangan tanpa izin atau di dalam area yang dilindungi.

Sepanjang kelompok moderat tidak sadar kalau mereka dihasut dan dibiayai oleh kaum kapitalis untuk menghancurkan kelompok islam garis lurus, maka selama itu pula persatuan dan kesatuan bangsa tidak akan pernah terwujud. Karena kaum kapitalis (sekuler) akan selalu merintangi syariat islam diterapkan oleh para pemeluknya dalam kehidupan bermasyarakat, karena mereka takut jika syariat islam tersebut diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dapat menghalangi impor prodak haram, seperti; judi online, narkotika, makanan dan minuman haram, prostitusi dan perdagangan manusia.

 

Makassar, 1 Januari 2025