Kecerdikan Purbaya Potensi Penyelamatan Keuangan Negara

 

Upaya peralihan isu dan penggiringan opini publik, seakan-akan Menkeu ingin menjadi pahlawan kesiangan dengan melawan kekuasaan legislatif (DPR RI). Pada hal sebenarnya anggota legislatif dijadikan alat politik di parlemen, untuk melindungi kelompok bajak laut yang selama ini menanggulangi biaya politik bagi parpol dan elit politik.

-----

Rabu, 07 Januari 2026

Kecerdikan Purbaya Potensi Penyelamatan Keuangan Negara

 

Oleh: Achmad Ramli Karim

(Pemerhati Politik & Pendidik)

 

Cerdas dan cerdik dua kata sebangun, yang memiliki kesamaan dan perbedaan. Perbedaan utamanya adalah cerdas lebih mengacu pada kemampuan intelektual dan kognitif secara umum seperti daya tangkap, pemahaman, dan pengetahuan, sedangkan cerdik berfokus pada kecerdasan praktis untuk cepat mengerti situasi dan menemukan solusi yang jitu, sering kali dengan wawasan dan kelicikan yang positif. Seseorang yang cerdas mungkin memiliki wawasan luas, sementara orang yang cerdik mampu menerapkan wawasannya dengan efektif dalam konteks tertentu.

Kecerdikan ini sepertinya dimiliki oleh pigur Purbaya Yudhi Sadewa, sehingga yang bersangkutan dipercaya sebagai Menteri Keuanga oleh Presiden Prabowo dalam kabinet Merah Putih. Ini juga merupakan salah satu strategi politik dari Presiden Prabowo dengan menggunakan kecerdikan Purbaya, dalam mengatasi politik pecah belah lalu kuasai (politik adu domba) dari kelompok Oligargi. Karena strategi teror dan politik pecah belah biasanya dutujukan kepada tokoh-tokoh muslim yang bersih, jujur, dan pemberani seperti ARB, HRS. Dan sekarang teror dan ancaman itu ditujukan kepada Purbaya dan keluarganya. Hanya karena Purbaya bukan tokoh muslim, sehingga kelompok influencer atau islamofobia tidak menggiring ke-isu radikal atau terorisme. Karena politik "de vide at invera" di era modern sekarang ini, digunakan oleh kelompok influenser, islamofobia, dan New komunis, untuk melindungi invasi dan imperialisme kaum kapitalis di nusantara.

Upaya peralihan isu dan penggiringan opini publik, seakan-akan Menkeu ingin menjadi pahlawan kesiangan dengan melawan kekuasaan legislatif (DPR RI). Pada hal sebenarnya anggota legislatif dijadikan alat politik di parlemen, untuk melindungi kelompok bajak laut yang selama ini menanggulangi biaya politik bagi parpol dan elit politik.

Negara yang kacau balau, atau sering disebut sebagai negara gagal, memiliki ciri-ciri di berbagai sektor, termasuk politik, ekonomi, dan sosial. Kondisi ini terjadi ketika pemerintah tidak lagi mampu menjalankan fungsi dasarnya untuk menjamin keadilan & kesejahteraan rakyat, menjaga keamanan & ketentraman masyarakat, menyediakan layanan publik, serta mengendalikan kedaulatan wilayah NKRI.

Adapun ciri-ciri umum dari negara kacau balau, seperti:

(1) Bidang politik dan keamanan; Pemerintah tidak mampu sepenuhnya mengendalikan wilayah: Kekuasaan pemerintah pusat melemah akibat invasi ekonomi dan wilayah kaum kapitalis (pemilik modal asing). Seperti dugaan lahirnya negara dalam negara (PIK.1 & 2) serta pantai-pantai reklamasi di pesisir pantai nusantara di beberapa Propinsi, untuk pemukiman imigran terselubung berkedok TKA.

(2) Lemahnya penegakan hukum: Aturan hukum tidak dijalankan secara efektif, dan aparat penegak hukum seperti tentara dan polisi tidak berfungsi sebagaimana mestinya, atau bahkan terlibat dalam korupsi, akibat politik transaksional dalam Koalisi oligarki.

(3) Krisis kepercayaan masyarakat: Publik tidak lagi percaya pada lembaga-lembaga negara, yang memicu kerusuhan sosial dan ketidakstabilan politik, sebagai dampak dari politik transaksional dalam Koalisi parpol.

(4) Pelanggaran hak asasi manusia: Kekerasan, penyiksaan, dan pelanggaran HAM lainnya terjadi secara meluas dan tidak ditindaklanjuti oleh otoritas yang berwenang.

(5) Korupsi masif: Korupsi merajalela di berbagai tingkatan pemerintahan, mengikis kepercayaan publik dan memperburuk kondisi ekonomi. Demikian juga Bidang ekonomi: Tingkat kemiskinan dan pengangguran meningkat tajam, menciptakan kesenjangan ekonomi yang lebar di masyarakat.

Sikap Tegas Purbaya Sesuai Arahan Presiden

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi kritik yang dilontarkan mantan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, terkait gaya komunikasinya yang dinilai terlalu blak-blakan dan sering menyentil pejabat lain di depan publik.

Purbaya mengakui bahwa dirinya memang memiliki gaya bicara yang lugas dan tanpa banyak filter, namun ia menegaskan bahwa sikap tersebut dilakukan demi membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. “Sepertinya saya koboi, tapi yang saya lakukan adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat ke pemerintah,” ujar Purbaya dalam siaran langsung Kompas TV dari Jakarta, Senin (27/10/2025).

Purbaya menekankan bahwa setiap pernyataan dan langkah yang diambilnya selalu sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menepis anggapan bahwa dirinya bertindak di luar koordinasi atau bersikap terlalu bebas. “Itu juga atas perintah bapak presiden, jadi saya enggak berani gerak sendiri. Jangan anggap saya koboi, saya kepanjangan tangan dari bapak presiden, dengan versi yang lebih halus malah,” ucapnya.

Selanjutnya sekarang ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dikabarkan tengah menelusuri sejumlah aliran dana mencurigakan yang terjadi saat Sri Mulyani masih menjabat sebagai Menkeu. Purbaya menduga ada arus keluar-masuk dana besar yang melibatkan kalangan artis dan selebritis terkenal, diduga berkaitan dengan praktik pencucian uang. “Semua sedang kami telusuri. Tidak ada yang kebal hukum, termasuk bila melibatkan publik figur,” ujar Purbaya singkat. Langkah ini menandai sikap tegas pemerintah dalam membersihkan sektor keuangan dari praktik gelap dan dugaan penyalahgunaan dana negara.

 

Makassar, 28 Oktober 2025