New Komunis Gagal Menulis Sejarah Bangsa

 

Terjadinya pro dan kontra atas pengangkatan Soeharto sebagai pahlawan nasional, kare Terjadinya pro dan kontra atas pengangkatan Soeharto sebagai pahlawan nasional, karena adanya perbedaan sudut pandang dan kepentingan politik Global. Soeharto dituduh bertanggungjawab atas rangkaian peristiwa 1965-1966 (pasca G30S PKI) yang dianggap sebagai pelanggaran HAM berat dimasa lalu. Sementara publik menilai alasan pertimbangan pengangkatan Soeharto sebagai pahlawan nasional  sudah tepat dan pantas atas jasa-jasanya sebagai bapak pembangunan nasional.

----

Kamis, 01 Januari 2026

New Komunis Gagal Menulis Sejarah Bangsa

 

Oleh: Achmad Ramli Karim

(Pemerhati Politik & Pendidikan)

 

Dengan ditetapkannya mantan Presiden RI kedua H. Soeharto sebagai "Pahlawan Nasional" oleh Presiden Prabowo Subianto, dapat dipastikan kalau kelompok new komunis gagal menulis sejarah baru bagi bangsa Indonesia. Sebab Soeharto dituduh bertanggungjawab atas rangkaian peristiwa 1965-1966 (periode pasca G30S PKI) yang dianggap sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat dimasa lalu.

Sementara publik menilai alasan pertimbangan pengangkatan Soeharto sebagai pahlawan nasional  sudah tepat dan pantas atas jasa-jasanya sebagai bapak pembangunan nasional. Antara lain karena jasa-jasa kepemimpinan dan militernya dalam perjuangan kemerdekaan seperti Serangan Umum 1 Maret 1949, serta kontribusinya dalam pembangunan ekonomi di masa Orde Baru, termasuk swasembada pangan. Pemberian gelar ini juga dipandang sebagai bentuk penghormatan terhadap tokoh-tokoh pendahulu bangsa, meskipun tetap ada perdebatan mengenai kontroversi masa pemerintahannya, seperti:

1. Jasa kepahlawanan dan militer.

Serangan Umum 1 Maret 1949: Peran Soeharto dalam peristiwa ini dianggap sebagai tonggak penting yang membuat Indonesia diakui secara internasional. Jejak militer: Keterlibatan dalam pertempuran lain seperti Ambarawa, pertempuran lima hari di Semarang, serta memimpin operasi Mandala perebutan Irian Barat juga menjadi faktor pertimbangan.

2. Jasa pembangunan dan ekonomi.

"Bapak Pembangunan": Soeharto mendapat julukan ini karena dianggap berhasil membawa Indonesia dari negara miskin menjadi negara berkembang, terutama melalui program REPELITA. Swasembada pangan: Di masa kepemimpinannya, Indonesia berhasil mencapai swasembada beras, yang menjadi salah satu alasan utama dukungan publik. Stabilitas ekonomi: Keberhasilan menekan inflasi yang sempat sangat tinggi (hingga 600% pada tahun 1966) dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai pencapaian besar. Pembangunan pendidikan: Mendirikan banyak sekolah dan menyediakan akses pendidikan yang terjangkau dianggap sebagai kontribusi positif.

3. Jasa politik dan diplomasi.

Stabilitas politik: Berhasil menghentikan pemberontakan Gerakan 30 September (G30S/PKI) dan mengembalikan stabilitas politik setelah periode krisis di era Orde Baru.

4. Peran regional.

Soeharto dianggap sebagai salah satu arsitek pendirian ASEAN, serta berperan dalam diplomasi internasional yang membuat Indonesia disegani di tingkat regional dan global.

Pertimbangan lain; Penghormatan terhadap pendahulu: Pemberian gelar ini juga dinilai sebagai bagian dari upaya menghormati para pemimpin bangsa terdahulu yang memiliki jasa besar bagi negara, seperti yang disampaikan oleh juru bicara Istana.

5. Memenuhi kriteria formal.

Pemerintah menilai Soeharto telah memenuhi kriteria formal berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK). Jasa Soeharto dalam bidang pembangunan, seperti meningkatkan kesejahteraan ekonomi, mengentaskan kemiskinan, dan menekan inflasi pada masa kepemimpinannya. Jasa di masa revolusi: Soeharto juga memiliki peran dan jasa sebagai pejuang kemerdekaan, seperti terlibat dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 dan menjadi Komandan Operasi Mandala untuk perebutan Irian Barat.

Walaupun demikian tidak bisa dipungkiri bahwa terjadinya kontroversi di kalangan publik, disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu; (1) karena perbedaan  sudut pandang, dan (2) adanya kepentingan politik global.

1. Perbedaan Sudut Pandang.

Kontroversi adalah keadaan perselisihan atau perdebatan publik yang berkepanjangan mengenai masalah dengan sudut pandang yang saling bertentangan, yang dapat menimbulkan konflik. Kontroversi bisa muncul dari perbedaan pendapat, pertentangan norma, atau informasi yang belum jelas kebenarannya, dan biasanya melibatkan perdebatan publik yang tajam.

Mengapa peristiwa 1965-1966 (Pasca G30S PKI) ini diklasifikasikan sebagai pelanggaran HAM berat: Berdasarkan hasil penyelidikan Komnas HAM: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah melakukan penyelidikan mendalam dan menyimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM berat dalam peristiwa 1965-1966. Kejahatan Kemanusiaan (Crimes against Humanity): Pelanggaran yang terjadi mencakup kejahatan terhadap kemanusiaan dan, menurut beberapa analisis, juga kejahatan genosida yang bertujuan untuk menghancurkan kelompok yang dituduh terkait PKI.

Namun Komnas, HAM tidak menyimpulkan siapa penanggungjawab dari gerakan kejahatan kemanusiaan (pelanggaran HAM berat) tersebut. Sebab gerakan anti PKI 1965-1966 dimotori oleh aksi Mahasiswa melalui "Tri Tuntutan Rakyat" atau Tritura adalah peristiwa demonstrasi yang diajukan mahasiswa dan masyarakat kepada rezim Soekarno untuk memulihkan keadaan bangsa. Latar belakang aksi "Tritura" adalah ketidakpuasan mahasiswa dan masyarakat atas kebijakan pemerintahan Soekarno saat itu.

Sejarah Tritura: Dikutip dari modul Sejarah Indonesia Kemdikbud kelas XII oleh M.Th. Yetti Pudiyantari, hal yang menyebabkan terjadinya aksi Tritura yaitu dari adanya ketidakpuasan dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) dan masyarakat terhadap sikap dan kebijakan pemerintah.

 

Gerakan moral yang dimunculkan para mahasiswa ini dilakukan untuk menegakkan keadilan dan mengembalikan kebenaran. Tapi, pemerintah justru mencurigai gerakan tersebut dan kemudian sejumlah tokoh KAMI juga Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI) ditangkap. Masa tersebutlah yang melahirkan sebuah generasi baru yaitu angkatan '66. Bisa disebut, angkatan '66 menjadi awal kebangkitan gerakan mahasiswa nasional.

Ketidakpuasan tersebut akhirnya memuncak, sehingga mereka turun ke jalan menyerukan aksi Tritura yang dimulai pada 10 Januari 1966. Pembacaan tuntutan dari aksi Tritura terjadi di halaman Fakultas Kedokteran UI. Tujuan dari gerakan tersebut yaitu supaya aktivis mahasiswa Indonesia bisa menggalang aksi, salah satunya melancarkan demonstrasi menuntut pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI).

Tritura berisikan 3 tuntutan yang dipelopori oleh KAMI, KAPPI, dan kesatuan-kesatuan aksi yang tergabung dalam Front Pancasila:

1). Pembubaran PKI

Isi Tritura yang pertama adalah terkait pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya. Pasalnya, pada saat itu PKI sebagai partai politik yang ikut menjadi pemenang Pemilu I 1955, namun PKI malah terlibat menjadi dalang dalam pemberontakan G30S/PKI. Diperkuat lagi dengan sejarah aksi pemberontakan PKI pada Tahun 1948 di Madium. Hal tersebutlah yang mendorong masyarakat, yang diwakilkan kaum muda (mahasiswa) agar pemerintah membubarkan PKI dan seluruh ormas di bawahnya.

2). Perombakan Kabinet Dwikora

Perombakan kabinet tersebut dilakukan dalam upaya untuk pembersihan kabinet dari unsur-unsur G30S PKI. Karena saat itu, anggota maupun simpatisan kabinet Dwikora sebagian besar berasal dari PKI. Sehingga, mereka dianggap menjadi kekuatan politik yang dekat dengan pemerintah. Adanya kondisi tersebutlah yang sorotan, dari adanya tuntutan untuk dibubarkan.

3). Turunkan Harga

Tuntutan penurunan harga (terutama harga pangan) di sini bertujuan untuk perbaikan ekonomi. Pasalnya, kondisi perekonomian saat itu cukup buruk dan meresahkan. Di mana, banyak harga kebutuhan pokok melambung tinggi. Oleh karena situasi inilah, yang membuat kaum muda bersama sama partai politik, serta organisasi pemuda, melakukan gerakan moral (moral force).

Dampak aksi Tritura terbukti mampu membawa perubahan politik mendasar bangsa Indonesia, termasuk proses kepemimpinan nasional dari Ir. Soekarno ke Soeharto. Di mana, momen ini mendorong terjadinya perubahan politik dan ketatanegaraan. Dampak Tritura terhadap orde lama yaitu mampu mengakhirkan masa sistem pemerintahan Demokrasi Terpimpin (Orde Lama) sejak tahun 1959 sampai 1966. Berakhirnya pemerintahan Ir. Soekarno yang diganti Soeharto (Orde Lama) yang kemudian menjadi Demokrasi Pancasila. Hal tersebut tak lepas dari aksi Tritura diperjuangkan mahasiswa secara konsisten sejak awal Januari 1966.

 

Diprakarsai KAMI yang berhasil memformulasikan tuntutan Tritura, hal tersebut mampu menumbuhkan perjuangan bersama kekuatan mahasiswa se-Indonesia. Sejak dicetuskannya Tritura pula, aksi-aksi demonstrasi mahasiswa semakin intens. Bisa disebut, tuntutan Tritura menjadi bermakna dengan dukungan pemuda, rakyat, serta angkatan bersenjata. Insiden Tritura menjadi momen bersejarah bangsa Indonesia, oleh karena 10 Januari diperingati sebagai Hari Tritura.

Dengan demikian, Tritura merupakan istilah yang berisikan 3 tuntutan rakyat pada gelombang aksi yang menjadi tombak lahirnya orde baru bagi bangsa Indonesia. Sementara korban G30S PKI yang dibunuh secara sadis tanpa perikemanusiaan oleh PKI, termasuk faktor utama yang menjadi latar belakang lahirnya gelombang aksi Mahasiswa dan masyarakat sipil.

Namun diluar dugaan para tokoh dan pejuang reformasi setelah berhasil meruntuhkan Orde Baru, ternyata kekuatan komunis gaya baru (new komunis), secara diam-diam membangkitkan dendam politik lama serta membangun kekuatan dan strategi dengan berupaya menggali lubang tikus yang sudah ditutup rapat oleh Orde Baru sejak 1967. Hubungan diplomatik Indonesia dengan RRC diputuskan Pada 30 Oktober 1967, pemutusan hubungan ini terjadi karena dua alasan: *Pertama* ; Indonesia menuduh RRC memberikan dukungan kepada Partai Komunis Indonesia. *Kedua* ; Pemerintahan Orde Baru di bawah Soeharto menganggap RRC sebagai ancaman dan terlibat dalam peristiwa G30S/PKI. Sehingga Indonesia membekukan hubungan diplomatik dengan RRC.

 

Demikian juga terjadinya skenario politik yang dimotori oleh salah satu kekuatan parpol, yang berupaya memutarbalikkan fakta sejarah bangsa melalui penggiringan opini publik bahwa; PKI adalah korban politik dari ambisi kekuasaan (perebutan kekuasaan) dari Soekarno ke- Soeharto, dan

pemerintahan Orde Baru dibawah kepemimpinan Sorharto, telah melakukan pembunuhan massal (genosida) terhadap anggota PKI dan pendukungnya.

 

Sebab Soeharto dianggap pelaku pelanggaran HAM berat dimasa lalu, dan bertanggungjawab atas rangkaian peristiwa 1965-1966 (periode pasca G30S PKI) yang dianggap sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat karena terjadinya pembunuhan massal, penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan penghilangan orang secara paksa dalam skala yang sangat luas, yang sebagian besar dilakukan oleh aparat negara dan kelompok sipil yang didukung oleh pemerintah Orde Baru saat itu.

 

2. Adanya Kepentingan Global

 

Sejarah mencatat bahwa terdapat pengaruh signifikan dari dukungan Republik Rakyat Tiongkok (RRC) terhadap perkembangan PKI di masa lalu, terutama pada periode 1960 hingga 1965. Dukungan ini bersifat diplomatik, ideologis, dan, menurut beberapa sumber, juga berpotensi melibatkan bantuan militer.

1). Dukungan Diplomatik dan Politik:

RRC memandang Indonesia di bawah Soekarno sebagai mitra penting dalam tatanan dunia non-blok dan anti-imperialis, terutama setelah perpecahan Sino-Soviet. RRC memberikan dukungan antusias terhadap Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai partai komunis terbesar ketiga di dunia saat itu, menjadikannya sekutu penting di Asia Tenggara.

2). Pengaruh Ideologis:

PKI di bawah D.N. Aidit mulai mengalihkan orientasi ideologisnya dari Uni Soviet ke RRC pada awal 1960-an, mengadopsi pendekatan politik yang lebih sejalan dengan Mao Zedong.

3). Peningkatan Pengaruh PKI:

Hubungan dekat antara Presiden Soekarno dan RRC, ditambah dengan dukungan politik dari Beijing, memungkinkan PKI untuk tumbuh menjadi kekuatan politik yang sangat kuat di Indonesia, dengan basis massa di seluruh negeri. PKI semakin menekan lawan-lawan politiknya, terutama Angkatan Darat, yang memicu ketegangan politik yang memuncak pada tahun 1965.

4). Potensi Bantuan Militer (Kontroversial):

Ada klaim bahwa Mao Zedong menjanjikan bantuan militer kepada Aidit, terutama terkait usulan pembentukan Angkatan Kelima (mempersenjatai buruh dan petani) yang ditentang oleh Angkatan Darat Indonesia. Isu ini menjadi salah satu pemicu konflik internal yang berujung pada peristiwa G30S.

5). Dampak Pasca-G30S:

Keterlibatan (baik nyata atau dugaan) RRC dalam peristiwa G30S menyebabkan hubungan diplomatik antara Indonesia dan RRC memburuk drastis dan akhirnya dibekukan. Sentimen anti-komunis dan anti-Tiongkok meningkat tajam di Indonesia setelah peristiwa tersebut.

Singkatnya, dukungan RRC secara signifikan memperkuat posisi politik PKI dan memperdalam polarisasi politik di Indonesia, yang menjadi salah satu faktor kunci dalam tragedi G30S dan dampaknya. Dan sepertinya pasca runtuhnya Orde Baru, jalan tikus yang sudah lama tertutup telah dibuka kembali yang diprakarsai oleh PDIP.

Alasan kepentingan Global inilah kekuatan new komunis berupaya menorehkan tinta emas dalam sejarah baru bangsa Indonesia, bahwa PKI adalah korban pelanggaran HAM berat dimasa lalu sehingga perlu mendapatkan hak rehabikitasi dan santunan bagi keluarganya. Inilah yang melandasi sehingga Presiden Jokowi menandatangani Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu.

Berikut adalah poin-poin kunci mengapa peristiwa 1965-1966 ini diklasifikasikan sebagai pelanggaran HAM berat:

(a) Penyelidikan Komnas HAM: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah melakukan penyelidikan mendalam dan menyimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM berat dalam peristiwa 1965-1966. (b) Kejahatan Kemanusiaan (Crimes against Humanity): Pelanggaran yang terjadi mencakup kejahatan terhadap kemanusiaan dan, menurut beberapa analisis, juga kejahatan genosida yang bertujuan untuk menghancurkan kelompok yang dituduh terkait PKI.

Namun Komnas HAM tidak bisa menyimpulkan, bahwa terjadinya pelanggaran HAM berat dan kejahatan kemanusiaan (Crimes against Humanity) tersebut sepenuhnya tanggungjawab TNI AD. Karena adanya aksi solidaritas mahasiswa dan pemuda yang melahirkan "Tri Tura" saat itu.

 

Kesimpulan :

 

Terjadinya pro dan kontra atas pengangkatan Soeharto sebagai pahlawan nasional, kare Terjadinya pro dan kontra atas pengangkatan Soeharto sebagai pahlawan nasional, karena adanya perbedaan sudut pandang dan kepentingan politik Global. Soeharto dituduh bertanggungjawab atas rangkaian peristiwa 1965-1966 (pasca G30S PKI) yang dianggap sebagai pelanggaran HAM berat dimasa lalu. Sementara publik menilai alasan pertimbangan pengangkatan Soeharto sebagai pahlawan nasional  sudah tepat dan pantas atas jasa-jasanya sebagai bapak pembangunan nasional.

Atas kepentingan dukungan Global kekuatan new komunis berupaya menorehkan tinta emas dalam sejarah baru bangsa Indonesia, bahwa PKI adalah korban pelanggaran HAM berat dimasa lalu sehingga perlu mendapatkan hak rehabikitasi. Hal inilah yang melandasi lahirnya Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu.

Tetapi upaya new komunia menggiring opini publik guna memutarbalikkan fakta-fakta sejarah Partai Komunis Indonesia (PKI) dimasa lalu, sepertinya gagal dan tidak berhasil menorehkan tinta emas dalam sejarah bangsa Indonesia. Karena publik sudah mulai cerdas dan melek politik sehingga dengan diangkatnya mantan Presiden Soeharto sebagai pahlawan nasional, kelompok new komunis gagal menulis sejarah bangsa.

 

Makassa, 1 Desember 2025