-----
Minggu, 01 Pebruari 2026
Said Didu Ingin Rebut Kembali Kedaulatan Rakyat
Oleh: Achmad Ramli
Karim
(Pemerhati Politik & Pendidikan)
Tidak semua pejuang
kemerdekaan Indonesia dimasa lalu memiliki rasa nasionalisme dan jiwa
patriotisme, kecuali tokoh-tokoh bangsa yang ikhlas dan tulus berjuang karena
iman dan taqwanya kepada Allah SWT. Demikian juga di zaman penjajahan modern
sekarang ini, hanya tokoh-tokoh yang kuat iman dan taqwanya yang mampu
merasakan wujud penjajahan modern.
Jika di masa lalu para
pejuang berhadapan dengan musuh yang nyata dari luar, yang ingin menguasai
hasil bumi dan wilayah nusantara seperti petugis dan Spanyol (kaum imperealis)
serta Belanda & Jepang (kaum kolonialisme). Namun di zaman penjajahan
modern sekarang musuh tidak jelas, karena berhadapan dengan bangsa sendiri
yaitu para pecundang dan penghianat bangsa. Karena bangsa lain (kaum kapitalis)
menggunakan orang dalam sebagai pihak ketiga seperti para influencer dan
buzzer-buzzer untuk memecah belah persatuan dan kesatuan.
Buzzer dan influencer
sama-sama penyebar konten di media sosial, tapi influencer punya kredibilitas
dan audiens loyal (ribuan-jutaan pengikut) yang dipengaruhi secara autentik,
sementara buzzer seringkali orang biasa/anonim, bekerja tim, fokus menyebar
pesan berulang agar viral tanpa harus punya followers banyak, dan bisa dianggap
lebih manipulatif. Influencer membangun citra, sementara buzzer mengamplifikasi
pesan secara masif. Inilah yang dimaksud dengan perang proxy (proxy war) dimana
rakyat masih terlena dalam tidurnya, namun tidak menyadari kalau bangsanya
sedang diserang oleh musuh yang tidak tampak.
Perang proxy (proxy war)
adalah konfrontasi antar-kekuatan besar yang menggunakan pihak ketiga (negara
lain, milisi, atau aktor non-negara) untuk bertempur, guna menghindari
konfrontasi langsung yang berisiko kehancuran fatal. Perang ini menyasar
berbagai aspek seperti politik, ekonomi, sosial budaya, dan siber, seringkali
tanpa terlihat siapa lawan yang sebenarnya.
Salah satu kalimat paling
ikonik dan dianggap nubuat dari Presiden pertama RI, Ir. Soekarno. Bunyi
kutipan tersebut secara lengkap adalah:
"Perjuanganku lebih
mudah karena mengusir penjajah. Perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan
bangsamu sendiri."
Konteks & Maksud
: Kutipan ini diucapkan sebagai peringatan bahwa setelah kemerdekaan fisik
tercapai, tantangan bangsa Indonesia tidak selesai. Musuh selanjutnya bukan
lagi negara asing, melainkan tantangan internal seperti perpecahan, korupsi,
egoisme, dan konflik antargolongan. Bung Karno menekankan bahwa melawan bangsa
sendiri lebih berat karena musuhnya tidak terlihat jelas, bisa jadi merupakan
saudara sebangsa yang mementingkan kelompok atau kekuasaan pribadi.
Kalau para tokoh bangsa
dimasa kolonialisme berjuang merebut dan mempertahankan kedaulatan rakyat dari
tangan penjajah, sekarang tokoh-tokoh politik bersama-sama berjuang membantu
kaum kapitalis dengan menggadaikan kedaulatan rakyat dan bangsanya. Karena para
tokoh politik tersebut telah menjual moral dan integritasnya, dengan materi dan
kepentingan politik kepada kaum kapitalis.
Terkait kondisi
geopolitik nasional tersebut, Said Didu dalam sambutannya didepan para Tokoh
Civil Society pada akhir Januari 2026, menyampaikan bahwa tadi malam ia bersama
Abraham Samad dipanggil oleh pimpinan tertinggi negara di Hambalan. Dihadapan
Presiden Prabowo Said Didu melaporkan, kalau mereka (kami) akan berada diluar
menghimpun diri dalam gerakan untuk merebut kembali kedaulatan rakyat. Spontan
dalam hitungan detik, Prediden merespon dan menyatakan "saya akan berdiri
didepan". Undangan yang hadir memberikan tepuk tangan memberi aplus tanda
kegembiraan, atas pernyataan Said Didu tersebut.
Merebut kembali
kedaulatan NKRI berarti berhadapan dengan "one Piece" (Kerajaan bajak
laut) yang dipimpin oleh "Raja Jawa" Sebagai raja bajak laut.
One Piece atau Kerajaan
Bajak Laut, adalah istilah bagi kelompok perompah dan perampok sumber daya alam
nusantara baik dilaut maupun didarat. Dan perlu diketahui kalau dapat diduga,
bahwa kelompok one Piece inilah yang mengatur dan membiayai cost politic bagi
para elit dan pimpinan parpol dalam Koalisi oligarki. Akibatnya berdampak kaburnya
tugas dan fungsi anggota DPR, tidak lagi berfungsi sebagai lembaga perwakilan
rakyat melainkan menjadi alat legalitas bisnis dan dagang kaum kapitalis.
Makassar, 01 Pebruari
2026
Tidak ada komentar:
Posting Komentar