-----
Minggu, 11 Januari 2026
Indonesia Krisis
Kepemimpinan Dan Degradasi Moral
Oleh : Achmad Ramli Karim
(Pemerhati Politik & Pendidikan)
Kepemimpinan adalah rangkaian kegiatan penataan berupan kemampuan
mempengaruhi perilaku orang lain dalam situasi tertentu agar bersedia
bekerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pemimpin adalah seorang karena kepercayaan
atau amanah memprakarsai system perilaku social dengan mengatur, mengarahkan,
mengorganisir, dan mengontrol individu dan kelompok melalui prestise,
kekuasaan, dan posisi untuk mencapai tujuan dan sasaran. Dalam Kamus besar
Bahasa Indonesia, sedangkan “degradasi moral” dapat diartikan sebagai
kemuduran, kemorosotan, penurunan. Sehingga dapat diartikan “degradasi moral
adaah kemorosotan atau lunturnya nilai dan perilaku moral yang berlaku didalam
masyarakat”. Degradasi berarti kemunduran, kemorosotan atau penurunan dari
suatu hal, sedangkan moral adalah akhlak atau budi pekerti luhur. Berbicara
masalah kepemimpinan kita tidak bisa mengasosiasikan pada jabatan seseorang
atau sosok pemimpin saja seperti Presiden, Gubernur, Bupati, atau Kepala Desa.
Melainkan memeiliki makna yang lebih luas, yakni berkaitan dengan tugas-tugas
seorang pemimpin, apa yang seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan oleh
seorang pemimpin, serta sifat-sifat (karakter) yang seharusnya melekat pada
diri seorang pemimpin.
Kawasan Malanesia khususnya nusantara (Indonesia) selama berabad-abad
sebelum kemerdekaan masyarakatnya yang beraneka ragam suku, agama, ras, dan
antar golongan bisa hidup tenteram dan damai, tanpa banyak regulasi hukum
dan perundang-undangan yang mengaturnya.
Jika kita mengkaji sejarah peradaban manusia dimasa lalu dan masa ke-emasan
pemerintahan dalam bentuk kerajaan (monarki) yang dipimpin oleh seorang Raja,
maka akan kita temukan terjadinya siklus kehidupan social yang aman, tenteram,
dan damai karena ditunjang oleh tatanan hidupmasyarakat yang terpelihara.
Hubungan interaksi antar individu dan masyarakat dengan pemimpin, saling
menghargai dan saling menghormati (social enjenering). Kejayaan Majapahit saat
dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk, berhasil memperluas daerah kekuasaannya yang terbentang
mulai dari Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, hingga Indonesia
Timur. Selanjtnya Kerajaan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim dengan corak
Budha ini, mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Raja Balaputradewa,
yang mampu menguasai jalur perdangan strategis sampai ke wilayah Thailand dan
Kamboja. Begitu pula Sultan Hasanuddin
(Raja Gowa) sebagai pahlawan nasional Indonesi yang teakhir, yang karena
keberaniannya ia dijuluki “De Haantjes van Het Osten” oleh Belanda yang artinya
“Ayam Jantan dari Timur”.
Dimasa pemerintahan kerajaan (monarki) dimana seorang pemimpin (raja)
lebih mengedepankan sifat keteladanan dalam bersikap dan bertindak sesuai
dengan norma-norma social khususnya norma agama yang berlaku dalam masyarakat
setempat. Dimana etika pergaulan antar pemipmpin, maupun antar pemimpin dan
masyarakat dalam berinteraksi social terpelihara dan dijunjung tinggi oleh
masyarakat (rakyat) serta rakyat ikut meneladani pemimpinnya. Sifat-sifat atau
karakter yang ditampilkan oleh seorang pemimpin, akan menjadi suri tauladan
bagi rakyat yang dipimpinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara. Kemampuan pemimpin menanamkan nilai-nilai dan karakter hidup melalui
keteladanan sikap dan perilakunya dalam masyarakat, menyebabkan titahnya selalu
diikuti dan dijunjung tinggi oleh masyarakat yang dipimpinnya. Pemimpin yang
arif dan bijak, jujur dan adil, tidak memerluhkan banyak aturan dan regulasi
dalam mengatur pepemrintahan, tetapi mereka hanya menerapkan sikap dan perilaku
keteladanan yang bersumber dari hati nuraninya untuk menakar kebenaran serta
keadilan dari tindakan dan perilakunya tesebut. Sikap dan perilaku inilah yang
dimiliki oleh pemimpin dimasa lalu khususnya bagi raja-raja, sehingga mampu
menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang berkarakter dan berbudaya sebagai
tradisi (cultural) masyarakat, dalam rangka membangun peradaban hidup manusia
yang bermoral dan berbudi pekerti luhur.
Bangsa Indonesia kini sedang dilanda krisis kepemimpinan, yang sedang
berada dijung tanduk. Mau dibawa kearah mana bangsa Indonesia ini jika para
pemimpinnya banyak melakukan penyimpangan dan kejahatan secara berjamaah,
dengan mengedepankan kepentingan kelompok diatas kepentingan publik. Telah
menjadi kebiasaan dalam birokrasi pemerintahan, dimana seorang bawahan diukur
loyalitasnya berdasarkan kesetiaan kepada atasannya dan bukan diukur dari
kesetiaannya kepada bangsa dan negara serta kepatuhannya kepada aturan dan
hukum yang berlaku. Yang lebih parah lagi promosi seorang aparat dan abdi
negara untuk bisa menduduki jabatan dalam birokrasi, indeks penilaian komulatif
(IPK) salah satu indek penilaiannya, adalah kemampuan sesorang menjadi ATM
berjalan yaitu kemanpuan seseorang mengambil inisiatif untuk mampu mengumpulkan
sejumlah dana yang bisa disetor saat dibutuhkan (kolusi dan nepotisme). Apa
yang terjadi pada kasus konsorsium 303 serta beberapa kasus korupsi dan
kejahatan lainnya, adalah contoh kongkrit kemorosotan etiks dan perilaku
menyimpan para pemimpin bangsa yang secara sengaja dan bersama-sama melakukan
kejahatan serta penghianatan terhadap amanah bangsa dan negaranya (degradasi
moral). Inilah yang terjadi saat ini, dimana integritas dan nasionalisme bangsa
dipertaruhkna, karena indonesi sedang krisis kepemiminan dan degradasi moral.
Krisis kepemimpinan dan degradasi moral ini, sangat dipengaruhi akibat
sebahagian besar pemimpin bangsa mengedepankan kecerdasan intlegnsi yang
bersumber dari akal (logika) daripada kecerdasan spiritual yang bersumber dari
hati nurani (moral). Akibatnya banyak pemimpin yang dikuasi oleh sifat
keserakahan yang tidak pernah puas, serta hilangnya rasa syukur dan kecukupan
atas reski dan nikmat Tuhan Yang Maha Esa.
Baru-baru ini sejumlah guru besar dari berbagai perguruan tinggi di
Yogyakarta berkumpul di University Club Cafe - Universitas Gadjah Mada (UGM)
pada Sabtu, 27 Agustus 2022. Pertemuan mereka berawal dari keprihatinan
berbagai persoalan dalam negeri yang mengarah pada indikasi krisis kepemimpinan
bangsa. Belasan profesor senior dan puluhan akademisi dari beragam kampus
negeri dan swasta itu bersepakat untuk lebih kencang lagi menyerukan pentingnya
restorasi kepemimpinan Indonesia. “Kami memiliki keprihatinan mendalam atas
krisis kepemimpinan akhir-akhir ini, merujuk pada berbagai kasus hukum para
pejabat publik, pelanggaran moral dan etika serta praktik koruptif para
pemimpin di berbagai tingkatan. Kami mengingatkan pentingnya kepemimpinan yang
amanah, kompeten dan menjunjung tinggi integritas,” ujar Suwarsih Madya,
profesor Universitas Negeri Yogyakarta dalam keterangannya, Minggu (28/8/2022).
Para guru besar menilai, kekecewaan publik akibat perilaku dan kinerja
pemimpin seharusnya tak perlu terjadi ketika masyarakat dan berbagai lembaga
memiliki kriteria kepemimpinan yang tepat. Kriteria kepemimpinan semacam itu
dapat digunakan dalam mempersiapkan maupun memilih kandidat pemimpin. “Kriteria
seseorang yang duduk dalam kepemimpinan tingkat nasional, misalnya, harus
memiliki kecakapan dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umum. Di
samping itu, sebagai bangsa yang memiliki posisi strategis dalam percaturan
geopolitik global, amat wajar juga jika kemampuan diplomasi internasional
ditempatkan sebagai kompetensi bernilai tinggi,” kata Suwarsih. Sepekan
sebelumnya, para guru besar itu bertemu dengan sejumlah pimpinan partai politik
di Jakarta, di antaranya Ketua Umum Partai Nasdem dan Presiden PKS, untuk
menyampaikan aspirasi terkait kepemimpinan bangsa ke depan. Menurut Chairil
Anwar, Guru Besar UGM, gerakan para profesor itu merupakan salah satu ikhtiar
kalangan akademisi ikut membangun politik kebangsaan melalui sumbangan
pemikiran dalam bidang kepemimpinan. “Para
founding fathers memperdebatkan gagasan pendirian negara serta penyatuan
bangsa Indonesia secara ilmiah dan demokratis. Kita juga harus terbuka
mendiskusikan persoalan kepemimpinan sebagai upaya untuk menumbuhkan ilmu yang
berwatak bangsa,” ujarnya.
Soroti Praktik Politik Transaksional. Heru Kurnianto Tjahjono, guru
besar dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, menyoroti akutnya praktik
politik transaksional saat ini yang mengakibatkan sirkulasi kepemimpinan hanya
menyentuh lingkaran kerabat elite politik serta kroni pengusaha. Sehubungan
dengan hal itu, ia meminta kalangan akademisi berperan dalam merumuskan etika
politik sebagai panduan praktis bagi politisi atau pemimpin. Siti Chamamah
Soeratno, profesor dari UGM yang memungkasi perbicangan sore itu menyampaikan
bahwa kegelisahan terhadap arah perkembangan bangsa saat ini perlu dijawab
dengan langkah-langkah prioritas yang berkelanjutan dari seluruh pemangku
kepentingan. Ia menekankan pentingnya inisiatif dari ormas dan parpol untuk
rajin menyerap aspirasi serta mencermati kenyataan di tengah kehidupan
masyarakat. Apalagi, penyelenggaraan Pemilu semakin dekat. “Inisiatif semacam
itu relevan untuk menyambungkan pusat-pusat pengambilan kebijakan yang
keputusannya berdampak pada nasib ratusan juta rakyat dengan aspirasi
sesungguhnya dari rakyat Indonesia,” tandasnya.
Makassar, 11 September 2022
Penulis :
>Kabid. Advokasi & Perlindungan Hukum
APSI Pusat (2012-2017 & 2017-2022)
>Ketua
APSI Prov. Sul-Sel Periode 2016-2021
>Angk. 1 Civic Hukum/PMP FKIS IKIP UP –
Angk. 92 Fak. Hukum UMI Makassa
Tidak ada komentar:
Posting Komentar