Jangan Belokkan Jalan Sejarah Indonesia

 

Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah atau disingkat “Jasmerah”  adalah semboyang yang terkenal yang diucapkan oleh Ir. Soekarno, dalam pidatonya yang terakhir pada HUT RI tanggal 17 Agustus 1966. Menurut Jenderal A.H Nasution yang lolos dari penculikan, bahwa “Jasmerah” adalah judul yang diberikan oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa terhadap pidato Presiden soekarno tersebut, dan bukan judul yang diberikan oleh Bung Karno atas pidatonya. 

-----

Senin, 12 Jauari 2026

Jangan Belokkan Jalan Sejarah Indonesia

 

Oleh :  Achmad Ramli Karim

(Pemerhati Politik & Pendidikan)

 

Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah atau disingkat “Jasmerah”  adalah semboyang yang terkenal yang diucapkan oleh Ir. Soekarno, dalam pidatonya yang terakhir pada HUT RI tanggal 17 Agustus 1966. Menurut Jenderal A.H Nasution yang lolos dari penculikan, bahwa “Jasmerah” adalah judul yang diberikan oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa terhadap pidato Presiden soekarno tersebut, dan bukan judul yang diberikan oleh Bung Karno atas pidatonya. Suyatno, Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta menyebut, pidato “Djangan Sekali-kali Meninggalkan Sedjarah” pada 17 Agustus 1966 merupakan pidato kepresidenan terakhir Bung Karno. Dia mencatat, terdapat 89 kata revolusi dan 50 kata sejarah dalam pidato tersebut. Itu menunjukkan betapa pentingnya revolusi dan sejarah bagi Bung Karno. Judul pidato Soekarno ini penulis sengaja angkat untuk menguji dan meluruskan jalan sejarah yang telah dirintis oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa dan rakyat bersama Bung Karno, yang telah ditulis tinta emas dengan judul JASMERAH.

Selanjutnya “Nawaksara” adalah sebuah judul pidato yang dilakukan Soekarno pada tanggal 22 Juni 1966 dalam Sidang Umum ke- IV MPRS. Pidato ini disampaikan oleh Presiden Soekarno sebagai pertanggung jawabannya atas sikapnya dalam menghadapi Gerakan 30 September. Soekarno sendiri menolak istilah ini (G30S), menurutnya gerakan itu terjadi pada tanggal 1 Oktober dini hari, dan karena itu ia menyebutnya dengan istilah gerakan satu oktober (Gestok). Pidato pertanggung jawaban Soekarno ini ditolak oleh MPRS dan memberhentikan dari jabatannya sebagai presiden seumur hidup, selanjutnya mengangkat Jenderal Soeharto sebagai penggantinya.

 Ada upaya terstruktur dan sistematis untuk membelokkan jalan dan fakta sejarah G30S/PKI, dengan menyebarkan informasi menyesatkan bahwa Partai Komunis Indonesi (PKI) adalah korban dari Gerakan 30 September tersebut. Caranya adalah menyebarkan informasi publik  berdasarkan analisis subjektifitas dan berupaya meyakinkan masyarakat umum dengan membalikkan fakta-fakta sejarah, kalau Mayjen Suharto bersama TNI AD telah melakukan kudeta melalui Gerakan 30 September (G.30 S) untuk mengambil alih kekuasaan dari tangan Sukarno. Dengan demikian mereka mengarang alibi kalau PKI adalah korban dari kudeta Suharto yang didukung oleh TNI AD (Orde Baru). Selanjutnya beredar tulisan dari seseorang yang juga berupaya membangun opini publik menyudutkan Suharto, seakan-akan Suharto memanfaatkan Mahasiswa (BEM UI) untuk melakukan aksi demontrasi kepada pemerintahan Sukarno terkait perombakan kabinet Dwi Kora (Tritura). Peristiwa sejarah Tritura diperingati setiap tanggal 10 Januari. Apa yang melatar belalanginya dan apa isi Tiga Tuntutan Rakyat tersebut ?. Berikut ulasannya.

Tri Tuntutan Rakyat

Sejarah. Tritura dimotori oleh gerakan mahasiswa dengan seruan tiga tuntutan rakyat, yang menjadi titik balik pergantian rezim, dari Orde Lama ke Orde Baru. Unjuk rasa pada tanggal 10-13 Jnuari 1966 di Jakarta terjadi karena polemik yang terjadi tidak lama setelah tragedy Gerakan 30 September (G30S) 1965. Pemerintahan Orde Lama yang dipimpin oleh Presiden Sukarno dianggap gagal sehingga prostespun mengalir dimana-mana lewat gerakan mahasiswa yang tercatat dalam sejarah, yang dikenal dengan nama tiga tuntutan rakyat (Tritura). Tri Tuntutan Rakyat adalah 3 tuntutan rakyat kepada pemerintah yang diserukan para mahasiswa pada tanggal 10 Januari 1966, yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI). Selanjutnya diikuti oleh kesatuan- kesatuan aksi yang lainnya seperti Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI), Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI), Kesatuan Aksi Buruh Indonesia (KABI), Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI), Kesatuan Aksi Wanita Indonesia (KAWI), dan Kesatuan Aksi Guru Indonesia (KAGI), serta didukung penuh oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI). Tiga tuntutan rakyat tersebut mewakili masalah dan sebagai pernyataan sikap tegas atas kinerja pemenrintah  kala itu, yaitu; (1) Bubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan ormas-ormasnya, (2) Perombakan Kabinet Dwikora, dan (3) Turunkan harga pangan.

Latar Belakang

Pertama ; mengenai pembubaran PKI, hal ini disebabkan oleh lambannya pemerintah mengambil sikap menindak tragedy berdarah G30S 1965 yang dituduhkan terhadap Partai Komunis Indonesia (PKI) pimpinan D.N. Aidit. Ketika aksi gelombang demonstrasi menuntut pembubaran PKI semakin keras, pemerintah tidak segera mengambil tindakan. Keadaan negara Indonesia sudah sangat parah, baik dari segi ekonomi maupun politik. Harga barang naik sangat tinggi terutama bahan bakar minyak (BBM). Oleh karenanya, pada tanggal 12 Januari 1966, KAMI dan KAPPI memelopori kesatuan aksi yang tergabung dalam Front Pancasila mendatangi DPR-GR menuntut Tritura tersebut.

Empat bulan setelah penculikan dan pembunuhan para petinggi Angkatan Darat yang dituduh sebagai “Dewan Jenderal”, Ir. Sukarno selaku Presiden RI masih juga bimbang untuk mengambil keputusan tegas, padahal gelombang pergerakan masyarakat telah meluas karena geram dengan sikap presiden tersebut. Akibatnya para pemuda dan mahasiswa di seluruh Indonesia, terutama di Jakarta yang sebelumnya sudah memiliki organisasi kemahasiswaan yan dikenal dengan nama “Prserikatan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia (PPMI), akhirnya terbelah menjai dua kubu kelompok kekuatan mahasiswa. Yaitu; sebagian anggota yang berhaluan idiologi kiri seperti Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI), Gerakan Mahasiswa Indonesia (Germindo), dan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia (PERHIMI), serta Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) turut ragu menuduh PKI sebagai dalang peristiwa G30S 1965 karena belum ada bukti kuat. Sementara mahasiswa-mahasiswa yang berhaluan kanan seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Repoblik Indonesia (PMKR), serta Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), menuntut keras agar PKI segera ditindak tegas. Sebagaimana dikutif dari “Pemuda Pembangunan dan Masa Depan” (1987) karya Babari, rapat presidium PPMI digelar pada 10-23 Oktober 1965 untuk menentukan sikap gerakan mahasiswa terhadap G30S.

Kedua ; tuntutan terhadap perombakan Kabinet Dwikora muncul karena pemerintahan Ir. Sukarno dianggap tidak becus mengendalikan goncangan terhadap stabilitas nasional, khusnya stabilitas social ekonomi yang sedang mengalami penurunan drastic. Perombakan Kabinet Dwikora juga dituntut karen di tubuh kabiner tersebut terdapat orang-orang PKI. Pada hal sebagian besar masyarakat saat itu menghendaki dibersihkannya orang-orang PKI yang masih bercokol di dalam Kabinet Dwikora.

Ketiga ; tuntutan turunkan harga disebabkan karena kesalahan fatal kebijakan ekonomi saat itu, dimana Presiden Sukarno mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 1965, untuk mengatur kembali mata uang rupiah yang diumumkan pada tanggal 13 Desember 1965. Peraturan Presiden ini merupakan inisiaif dari pejabat Kabinet Dwikora yang mendevaluasi mata uang rupiah dari 1000 rupiah menjadi 1 (satu) rupiah. Akumulasi dari berbagai masalah tersebut menjadikan masyarakat kian geram, akhirnya pada tanggal 10 Januari 1066 ribuan mahasiswa bergerak kearah Gedung Sekretariat Negara untuk meprotes ketidakstabilan negara, dan menyuarakan tiga tuntutan rakyat (Tritura) tersebut.

Respon Pemerintah. Oleh Pemerintah, unjuk rasa tersebut disambut dengan panser, bayonet, serta semburan gas air mata. Tuntutan mahasiswa belum juga dijawab, akibatnya demontrasi terus berlanjut dari tanggal 10 sampai 13 Januari 1966 hingga akhirnya desakan Tritura sampai ke Presiden Sukarno. Lambannya respon pemerintah menyebabkan tuntutan  demontrasi melebar ke issu atau desas desus yang brkembang, untuk menurunkan Presiden Sukarno dari jabatanya sebagi presiden. Akibat desakan tersebut, “maka pada tanggal 21 Februari 1966 Presiden Soekarno akhirnya melakukan perombakan kabinet dan mengumumkan reshuffle kabinet barunya”. Dalam kabinet itu masih duduk para simpatisan PKI. Kenyataan ini menyulut kembali mahasiswa meningkatkan aksi demonstrasinya. Kemudian pada tanggal 24 Februari 1966 mahasiswa memboikot pelantikan kabineti baru tersebut, yang berakhir bentrok antara mahasiswa dan Resimen Cakrabirawa (Pasukan Pengawal Presiden). Dalam insiden yang terjadi dengan Resimen Tjakrabirawa Pasukan Pengawal Presiden Soekarno, seorang mahasiswa bernama “Arif Rahman Hakim” tewas tertembak. Pada tanggal 25 Februari 1966 KAMI dibubarkan, namun hal itu tidak mengurangi gerakan-gerakan mahasiswa untuk melanjutkan Tri Tuntutan Rakyat (Tritura). Rentetan demonstrasi yang terjadi menyuarakan Tritura akhirnya diikuti dengan keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966 dikenal dengan nama "Supersemar” oleh Presiden Soekarno yang memerintahkan kepada Mayor Jenderal Soeharto selaku panglima Angkatan Darat untuk mengambil tindakan yang perlu untuk memulihkan keamanan dan ketertiban.

Dari peristiwa G30S yang berakibat munculnya berbagai pergerakan mahasiswa melalui Tri Tuntutan Rakyat (Tritura), lahir istilah mahasiswa yang beridiologi kiri, dan mahasiswa yang beridiologi kanan sebagai dua kekuatan yang saling bertolak belakang (Kontradiktif) dalam menyikapi G30S. Disatu sisi ada mahasiswa (berhaluan idiologi kiri) yang beranggapan bahwa PKI bukanlah dalang dibalik gerakan tersebut, karena tidak ada bukti kuat yang mendukungnya. Sementara mahasiswa (berhaluan idiologi kanan) menganggap G30S didalangi oleh Partai Komunis Indonesi (PKI) karena selama ini, kubu PKI yang selalu menyebarkan fitnah (hoax) yang bersifat mengadu domba. Dimana hoax yang disebarkan untuk mengadu domba  antar Presiden Sukarno dengan Angkatan Darat, bahwa didalam tubuh Angkatan Darat dicurigai adanya “Dewan Jenderal yang ingin melakukan kudeta untuk menjatuhkan Presiden Sukarno”. Sehingga dengan alasan tuduhan (hoax) tersebut PKI menggerakkan anggota dan simpatisannya yang ada dijajaran TNI khususnya pasukan Cakrabiwa (Pasukan Pengawal Presiden) untuk melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap para Jenderal Angkatan Darat (Dewan Jenderal), yang dibunuh secara sadis dan dikuburkan dalam satu sumur tua (Lubang Buaya). Dalam tragedy itu tujuh perwira TNI AD yang kemudian disebut sebagai Pahlawan Revolusi gugur akibat hoax tersebut.

Dalam buku Mata Pelajaran : IPS/Sejarah, Kelas XII, materi BAB 2 – (Perjuangan Melawan Ancaman Pemberontakan), tercatat sejarah bangsa bahwa pemberontakan PKI 1948 merupakan upaya disintegrasi bangsa yang dilatarbelakangi oleh adanya idiologi komunis. Pemberontakan PKI di Madium Meletus pada 18 September 1948, yang berpusat di wilayah sekitar Madium, Jawa Timur. Selain di Madium PKI juga mengumumkan hal yang sama di Pati, Jawa Tengah. Pemberontakan ini didalangi oleh PKI dan Front Demokrasi Rakyat (FDR) yang beridiologi komunis. Aksi pemberontakan ini merupakan reaksi terhadap hasil perjanjian Renville yang dianggap merugikan Indonesia, karena perjanjian ini membuat dikuasainya banyak wilayah oleh Belanda. Selain itu PKI juga menolak kebijakan rasionalisasi jumlah prajurit TNI, karena dapat berdampak pada berkurangnya kader PKI ditubuh TNI. Pemberontakan ini berhasil merebut kendali atas Madium. Salah satu korban PKI di Madium adalah Gubernur Jawa Timur RM Suryo dan dokter pejuang kemerdekaan, yaitu dr. Mawardi. Pemberontakan PKI di Madium berhasil dilumpuhkan dengan mengerahkan pasukan dari Divisi Siliwangi yang dipimpin oleh Jenderal Abdul Haris Nasution dan Kolnel Sungkono sebagai Gubernur Militer. Pasukan ini berhasil mengepung pemberontakan PKI yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin dan Muso, dan bdrhasil memadamkan pemberontakan dalam waktu yang cepat.

Sejarah G30S PKI

Peristiwa G30S PKI terjadi pada tahun 1965 dan dimotori oleh Dipa Nusantara Aidit atau DN Aidit, pemimpin terakhir PKI. Di bawah kendali DN Aidit, perkembangan PKI semakin nyata walaupun diperoleh melalui sistem parlementer., menurut Arnold C. Brackman, DN Aidit mendukung konsep Khrushchev, yakni "If everything depends on the communist, we would follow the peaceful way (bila segalanya bergantung pada komunis, kita harus mengikuti dengan cara perdamaian)." Pandangan itu disebut bertentangan dengan konsep Mao Ze Dong dan Stalin yang secara terbuka menyatakan bahwa komunisme dikembangkan hanya dengan melalui perang. G30S PKI terjadi pada malam hingga dini hari, tepat pada akhir tanggal 30 September dan masuk 1 Oktober 1965. Gerakan pemberontakan yang dilakukan oleh PKI mengincar perwira tinggi TNI AD Indonesia. Tiga dari enam orang yang menjadi target langsung dibunuh di kediamannya. Sedangkan lainnya diculik dan dibawa menuju Lubang Buaya. Keenam perwira tinggi yang menjadi korban G30S PKI antara lain Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Soeprapto, Mayor Jenderal Mas Tirtodarmo Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Isaac Panjaitan dan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo. (Dikutip dari buku Api Sejarah 2 oleh Ahmad Mansur Suryanegara).

Tujuan G30S PKI. Tujuan utama G30S PKI adalah menggulingkan pemerintahan era Soekarno dan mengganti negara Indonesia menjadi negara komunis. Seperti diketahui, PKI disebut memiliki lebih dari 3 juta anggota dan membuatnya menjadi partai komunis terbesar ketiga di dunia, setelah RRC dan Uni Soviet. Selain itu, dikutip dari buku Sejarah untuk SMK Kelas IX oleh Prawoto, beberapa tujuan G30S PKI adalah sebagai berikut:

1.      Menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan menjadikannya sebagai negara komunis.

2.   Menyingkirkan TNI Angkatan Darat dan merebut kekuasaan pemerintahan.

3.   Mewujudkan cita-cita PKI, yakni menjadikan ideologi komunis dalam membentuk system

      pemerintahan yang digunakan sebagai alat untuk mewujudkan masyarakat komunis.

4.   Mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis.

5.   Kudeta yang dilakukan kepada Presiden Soekarno tak lepas dari rangkaian kegiatan

      komunisme internasional.

Kronologis G30S PKI. Tindakan dan penyebarluasan ideologi komunis yang dilakukan oleh PKI menimbulkan kecurigaan dari kelompok anti-komunis. Tindakan tersebut juga mempertinggi persaingan antara elit politik nasional. Kecurigaan semakin mencuat dan memunculkan desas-desus di masyarakat, terlebih menyangkut kesehatan Presiden Soekarno dan Dewan Jenderal Angkatan Darat. Di tengah kecurigaan tersebut, Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalyon I Kawal Resimen Cakrabirawa, yakni pasukan khusus pengawal Presiden, memimpin sekelompok pasukan dalam melakukan aksi bersenjata di Jakarta. Aksi tentara tersebut pada tanggal 30 September 1965 berhasil menculik enam orang perwira tinggi Angkatan Darat. Enam Jenderal yang gugur dalam peristiwa G30S PKI antara lain Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Soeprapto, Mayor Jenderal Mas Tirtodarmo Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Isaac Panjaitan dan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo. Di samping itu, gugur pula ajudan Menhankam/Kasab Jenderal A.H. Nasution, Letnan Satu Pierre Andreas Tendean dan pengawal Wakil Perdana Menteri II Dr. J. Leimena, Brigadir Polisi Satsuit Tubun. Salah satu Jenderal yang berhasil selamat dari serangan PKI adalah AH Nasution. Namun, putrinya yang bernama Ade Irma Suryani Nasution tidak bisa diselamatkan. Sementara itu, G30S PKI di Yogyakarta yang dipimpin oleh Mayor Mulyono menyebabkan gugurnya TNI Angkatan Darat, Kolonel Katamso dan Letnan Kolonel Sugiyono. Kolonel Katamso merupakan Komandan Korem 072/Yogyakarta. Sedangkan Letnan Kolonel Sugiyono merupakan Kepala Staf Korem. Keduanya diculik dan gugur di Desa Kentungan, sebelah utara Yogyakarta.

Latar Belakang, G30S PKI dilatarbelakangi oleh dominasi ideologi Nasionalisme, Agama, dan Komunisme (NASAKOM) yang berlangsung sejak era Demokrasi Terpimpin diterapkan, yakni tahun 1959-1965 di bawah kekuasaan Presiden Soekarno. Beberapa hal lain yang menyebabkan mencuatkan gerakan yang menewaskan para Jenderal ini adalah ketidakharmonisan hubungan anggota TNI dan juga PKI. Pertentangan pun muncul di antara keduanya. Selain itu, desas desus kesehatan Presiden Soekarno juga turut melatar  belakangi pemberontakan G30S PKI. Itulah sejarah G30S PKI. Setelah gerakan tersebut berhasil ditumpas, muncul berbagai aksi dari kalangan masyarakat untuk membubarkan PKI.

 

Hilangnya Patung Para Jenderal dari Museum Dharma  Bhakti Kostrad

Adakah kaitan antara penyebaran issu dan fitnah di masyarakat, kalau PKI adalah korban Orde Baru yang didalangi oleh Soeharto, dengan hilangnya patung para Jederal TNI pelaku sejarah penumpasan G.30 S / PKI  di Museum Dharma Bhakti Kostrad ?. Sepertinya ada operasi terselubung oleh kelompok tertentu untuk memutarbalikkan fakta sejarah yang berkaitan dengan  peristiwa G 30 S/PKI tersebut, guna membersihkan dan mengembalikan citra PKI ditengah-tengah masyarakat di era globalisasi. Selain hilangnya patung para jenderl di Museum Dharma Bhakti Kostrad, juga larangan pemutaran Film G. 30 S/PKI, sementara Jenderal Gatot Nurmanto selaku Panglima TNI, memerintahkan untuk diputar ulang Film G30S/PKI setiap tanggal 30 September. Demikian juga hilangnya  tokoh-tokoh Islam pejuang kemerdekaan yang dihapus dalam kamus sejarah Indonesia yang diterbitkan oleh Dirjen Kebudayaan Kemendikbud, Serta munculnya issu islamiphobia dan stiqma terorisme, radikalisme, dan poltik identitas yang sengaja dilekatkan ke agama islam  utamanya para ulama dan tokoh islam  yang taat pada agamanya. Karena stigma ini sesungguhnya bentuk teror yang dapat menimbulkan rasa takut serta sikap saling curiga mencurigai satu sama lain didalam masyarakat yang pluralis. Begitu pula menunjukkan indikasi bentuk politik adu domba dan pecah belah seperti yang pernah diterapkan oleh penjajah Belanda sebelum kemerdekaan, dan PKI pada tahun 1948 di Madium, di Parlemen konstituante hasil pemilu 1955, serta  saat meletusnya G30S/PKI 1965 guna memecah belah kekuatan umat dan bangsa Indonesia. Sementara PBB telah mengeluarkan resolusi tentang anti islamophobia yang harus di jalankan di Indonesia.

Alibi yang yang dibangun oleh seseorang dengan menyebarkan informasi bahwa PKI adalah korban dari Orde Baru, adalah pembohongan publik yang dilakukan dengan sengaja. Fakta yang tidak bisa terbantahkan adalah rencana penculikan dan pembunuhan terhadap Jenderal Nasution yang gagal, kenapa ia tidak bergabung dengan pasukan Cakrabirawa (Pasukan Pengawal Presiden Sukarno), tetapi memilih berlindung dibalik Jenderal Suharto dan Angkatan Darat. Jika nurani Jenderal A. H. Nasution menganggap Suharto berhianat, maka tidak mungkin ia bergabung dengan Suharto. Itu berarti bahwa Jenderal A.H. Nasution yakin kalau G. 30 S di dalangi oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). Fakta lain;  Ulama, Mahasiswa, masyarakat, dan TNI bersatu menggayang Partai Komunis Indonesia (PKI) saat itu.

Sekarang dengan terbukanya hubungan kerjasama (MoU) antara dua negara (bilateral), yaitu Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT), yang diprakarsai oleh PDIP dengan Partai Komunis Tiongkok, secara psihkologis membuka luka lama tentang ajaran marxisme dan lenimisme (Komunisme) di Indonesia. Dimana hubungan bilateral antara kedua negara ini, sudah diputus hubungan diplomatic sejak 1966 oleh Pemerintah Indonesia saat itu, setelah meletusnya G30S/PKI. Harian Angkatan Bersendjata milik ABRI (25 April 1966), menerbitkan artikel bertajuk “kisah gagalnya Coup Gestapu jang dimasak di Peking”. Ada pula tulisan di harian Angkatan Bersendjata itu yang berjudul “Rezim Peking Perintahkan Bunuh 7 Djenderal & Semua Perwira Reaksioner”, dan RRT sanggupi pengiriman senjata & perlengkapan untuk 30.000 Orang. Dimasa Orde Lama Partai Komunis Indonesia (PKI) sangat kuat dan berkembang pesat, karena anggota dan simpatisan PKI berada disemua lini kekuasaan. Petinggi dan anggota PKI ada di kekuasaan (eksekutif), DPR (legislative), dan Lembaga peradilan (yudikatif). Dimana PKI sangat dekat dengan kekuasaan dan penguasa khususnya Bung Karno sebagi Presiden, sehingga segala kebijakan pemerintah menguntungkan PKI. Kekuatan utama PKI adalah menguasai TNI dan Parlemen sehingga PKI menjadi partai kekuatan dan benteng bagi penguasa (Bung Karno). Akankah terulang sejarah tersebut ?.

 

Makassar, 16 September 2022

 

Penulis adalah Ketua Bid. Advokasi & Perlindungan Hukum APSI Pusat (2012/2017-2017/2022), Ketua APSI  Prov. Sul-Sel Periode 2017-2022, Angkatan 81 Civic Hukum/PMP FKIS IKIP UP & Angk. 92  Fak. Hukum UMI Makassar.