-----
Selasa, 06 Januari 2026
Mengubah Mindset Butuh Ketegasan & Keteladanan
Pemimpin
Oleh: Achmad Ramli Karim
(Pemerhati
Politik & Pendidikan)
Mindset adalah pola pikir atau seperangkat keyakinan
yang membentuk cara seseorang memandang dan menyikapi suatu situasi, peristiwa,
atau kehidupan. Pola pikir ini memengaruhi cara berpikir, perasaan, dan
perilaku seseorang, serta dapat memengaruhi tujuan, kebahagiaan, dan kesuksesan
seseorang.
Di era globalisasi sekarang ini, negara industri
berupaya menguasai pangsa pasar dan sumber daya alam negara-negara berkembang
melalui invasi. Bentuk "invasi" negara industri di Indonesia saat ini
umumnya tidak bersifat militer, melainkan dalam bentuk neokolonialisme atau
pengaruh yang bersifat non-militer, terutama di bidang ekonomi, teknologi, dan
budaya. Adapun bentuk-bentuk utama pengaruh invasi tersebut, meliputi: invasi
ekonomi, invasi teknologi dan digital, invasi budaya dan informasi.
Secara keseluruhan, "invasi" ini lebih
kepada bentuk dominasi struktural di mana Indonesia, sebagai negara berkembang,
menghadapi tantangan untuk mencapai kemandirian penuh di tengah sistem ekonomi
dan teknologi global yang didominasi oleh negara-negara industri. Disisi lain,
para pejabat publik masih berpikir komsumtif serta gaya hidup mewah. Berpikir
konsumtif adalah kecenderungan untuk menghabiskan uang untuk barang dan jasa
secara berlebihan dan tanpa pertimbangan matang, sering kali hanya didorong
oleh keinginan sesaat, tren, atau status sosial. Kondisi inilah yang
dimanfaatkan oleh kaum pemilik modal (investor) untuk meraih keuntungan
semaksimal mungkin, melalui pendekatan kepentingan politik (politik
transaksional). Menguasai para politikus dan calon pejabat publik melalui
pendekatan kepentingan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Penyebab utama budaya korupsi di Indonesia sangat
kompleks, mencakup faktor internal seperti keserakahan, gaya hidup konsumtif,
dan moralitas individu yang lemah, serta faktor eksternal seperti kelemahan
sistem hukum dan penegakan hukum yang tidak efektif, biaya politik (cost
politics) yang mahal, serta lingkungan organisasi yang korup. Faktor ekonomi
yang tidak memadai dan norma sosial yang permisif terhadap korupsi juga turut
memperburuk keadaan.
Faktor internal, meliputi: (1) Keserakahan: Sifat
tamak dan keinginan untuk kaya tanpa kerja keras mendorong individu untuk
menghalalkan segala cara. (2) Gaya hidup konsumtif: Tuntutan gaya hidup yang
tidak sesuai dengan pendapatan dapat menjadi pemicu seseorang melakukan korupsi
untuk memenuhi kebutuhan finansialnya. (3) Moral dan nilai agama yang lemah:
Luntur nya nilai-nilai agama dan kejujuran membuat individu kurang memiliki
landasan moral untuk menolak korupsi.
Faktor eksternal, antara lain: (1) Lemahnya sistem
hukum: Koruptor dapat mencari celah dalam hukum untuk melakukan aksinya. (2)
Hukuman yang tidak menimbulkan efek jera dan penegakan hukum yang lemah membuat
koruptor semakin berani. (3) Belum disahkannya Undang-Undang Perampasan Aset:
Hal ini semakin memperburuk lemahnya sistem hukum, karena banyaknya pimpinan
parpol dan anggota DPR yang terindikasi terlibat KKN falamngurita korupsi.
Demikian juga faktor politik:
Biaya kampanye yang mahal menyebabkan biaya politik
(cost politics) yang besar sehingga mendorong politisi untuk melakukan korupsi
agar "balik modal". Politik uang (money politics): Adanya keyakinan
bahwa politik adalah jalan untuk mendapatkan keuntungan besar melalui cara-cara
seperti menyogok pemilih. Lingkungan kerja yang korup dapat menumbuhkan budaya
korupsi, bahkan bagi individu yang awalnya berintegritas.
Kurangnya transparansi: Korupsi lebih mudah terjadi
jika tidak ada transparansi dalam pengelolaan anggaran dan proses pengambilan
keputusan. Sistem pengawasan yang tidak efektif, koordinasi yang lemah antara
lembaga pengawas dan penegak hukum, serta lemahnya sistem pengendalian internal
juga berkontribusi besar dalam menyuburkan budaya korupsi.
Sedangkan faktor yang memengaruhi mindset, seperti:
(1) Pendidikan dan pengalaman hidup. (2) Lingkungan (keluarga, teman). (3)
Media dan informasi yang dikonsumsi
Membasmi budaya korupsi adalah tantangan berat bagi
Presiden Prabowo, karena sudah mengakar akibat prilaku buruk elit politik dan
pejabat publik yang tidak lagi menggunakan etika moral dalam jabatan. Apalagi
dilakukan secara politis, sistimatis, dan berjamaah, oleh pimpinan bersama
bahawan.
Untuk itu dibutuhkan sosok pemimpin yang jujur, tegas,
dan berani bertindak tanpa pandang bulu, karena ketegasan dan keteladanan
pemimpin bangsa, mampu menjernihkan pola pikir (mindset) elit politik dan pejabat
publik dari hulu kehilir.
"Hulu ke hilir" adalah istilah yang berarti
dari awal hingga akhir suatu proses atau aliran. Secara harfiah, hulu adalah
awal aliran sungai di daerah pegunungan atau dataran tinggi, sedangkan hilir
adalah bagian akhir sungai tempat air bermuara, seperti laut atau danau. Dalam
konteks industri atau ekonomi, hulu mengacu pada industri atau tahap awal yang
menghasilkan bahan baku, sedangkan hilir merujuk pada industri atau tahap akhir
yang mengolah bahan baku tersebut menjadi produk jadi siap pakai.
Pentingnya
Keteladanan Seorang Pemimpin
Budaya korupsi di dalam birokrasi pemerintahan
terbentuk karena kebiasaan yang dicontohkan oleh pemimpin birokrasi itu
sendiri, sehingga secara tidak langsung bawahan terbiasa dengan budaya korupsi
tersebut. Pemimpin yang jujur, tegas dan bersih hatinya, akan membersihkan pola
pikir bawahan dari kebiasaan buruk dan penyimpangan. Sedangkan pemimpin yang
terbiasa korup, akan membentuk budaya korupsi pada birokrasi yang dipimpinnya.
Keteladanan seorang pemimpin sangat penting karena
berfungsi sebagai magnet yang menarik dan memotivasi bawahan untuk mengikuti
dan mengimplementasikan nilai-nilai serta perilaku yang diinginkan dalam
organisasi. Manfaat utama dari keteladanan seorang pemimpin meliputi:
(1) Membangun Budaya Organisasi yang Positif:
Keteladanan menumbuhkan nilai-nilai seperti integritas, disiplin, kolaborasi,
dan empati melalui tindakan nyata, bukan sekadar kata-kata. Hal ini membantu
menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan positif. (2) Meningkatkan Kredibilitas
dan Kepercayaan: Ketika pemimpin mempraktikkan apa yang mereka harapkan, mereka
mendapatkan kepercayaan dan rasa hormat dari tim yang dipimpinnya. (3)
Meningkatkan Motivasi dan Keterlibatan Karyawan: Pemimpin yang memberikan
contoh yang baik dapat menginspirasi dan memotivasi timnya untuk bekerja sama
mencapai tujuan bersama. Karyawan yang merasa termotivasi dan terlibat
cenderung memiliki kinerja yang lebih tinggi. (4) Mencapai Tujuan Organisasi:
Kepemimpinan yang disertai keteladanan berdampak positif langsung pada
pencapaian tujuan dan kesuksesan organisasi secara berkelanjutan. Tim yang
terinspirasi oleh pemimpinnya akan bekerja lebih efisien dan produktif. (5)
Mengembangkan Potensi dan Inisiatif: Dengan menunjukkan standar kerja dan
perilaku yang tinggi, pemimpin membantu mengembangkan potensi anggota tim untuk
mengambil inisiatif secara independen dan mengejar keunggulan dalam pekerjaan
mereka. (6) Mengurangi Konflik dan Memperkuat Kerja Sama Tim: Keteladanan dalam
komunikasi dan sikap hormat dapat membantu mengurangi konflik internal dan
memperkuat ikatan serta kerja sama dalam tim.
Secara ringkas, keteladanan adalah bentuk
"pengajaran" yang paling mendasar dan efektif dalam kepemimpinan,
yang memastikan bahwa perilaku dan etika yang diinginkan tertanam kuat dalam
seluruh aspek organisasi.
Makassar, 3 Nopember 2025
Tidak ada komentar:
Posting Komentar