Prabowo: Tidak Suka Pemimpin Hanya Pandai Berbicara

 

Presiden Prabowo Subianto, mengaku dirinya tidak menyukai sosok pemimpin yang hanya pandai berbicara, namun tidak disertai dengan tindakan nyata alias "omon-omon". 

-----

Sabtu, 24 Januari 2026

Prabowo: Tidak Suka Pemimpin Hanya Pandai Berbicara

 

Oleh: Achmad Ramli Karim

(Pemerhati Politik & Pendidikan)

 

Penulis masih teringat ketika Presiden Prabowo Subianto, mengaku dirinya tidak menyukai sosok pemimpin yang hanya pandai berbicara, namun tidak disertai dengan tindakan nyata alias "omon-omon". Prabowo lantas menceritakan saat dirinya ditetapkan sebagai pemenang Pilpres oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Prabowo mengaku saat itu, dirinya langsung membentuk tiem kecil yang bekerja secara intensif selama 5 bulan untuk merancang seluruh program pemerintahan. Dimana seluruh proses tersebut dilakukan secara tertutup dan tidak disorot media.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam pidatonya di acara sarasehan ekonomi di Jakarta, Selasa, 8 April 2025 lalu. Prabowo juga menyinggung omon-omon yang pernah ia lontarkan, kini sudah menjadi ungkapan populer di tengah masyarakat.

 Sekarang-- Pemerintah mencabut perizinan 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran kerusakan hutan dan memicu bencana Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, pada Selasa (20/1/2026).

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan setelah terjadi bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mempercepat proses audit di tiga provinsi tersebut. Prasetyo mengatakan Prabowo menerima laporan hasil investigasi dari Satgas PKH terkait perusahaan yang terindikasi melakukan pelanggaran.

Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas melalui zoom meeting dari London, Inggris pada Senin 19 Januari, memutuskan mencabut izin 28 perusahaan tersebut.

"Bapak presiden mengambil keputusan mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran," kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta.

Prasetyo menyebut 28 perusahaan tersebut terdiri dari 22 perusahaan berusaha pemanfaatan hutan atau PBPH hutan alam dan hutan tanaman seluas 1.010.592 hektare serta 6 perusahaan di bidang tambang, perkebunan, dan perizinan berusaha pemanfaatan hasil hutan kayu atau PBPHHK. (CNN Indonesia).

Dalam kurun waktu satu tahun, Satgas PKH berhasil menertibkan dan menguasai kembali 4,09 juta hektare perkebunan sawit di kawasan hutan. Sebanyak 900 ribu hektare di antaranya dikembalikan menjadi hutan konservasi, termasuk 81.793 hektare di Taman Nasional Tesso Nilo, Riau. Selain itu, Satgas melaporkan 28 izin perusahaan yang terbukti melanggar aturan, yang kemudian dicabut langsung oleh Presiden Prabowo.

Penegakan hukum yang konsisten dan kerja efektif Satgas PKH ini menjadi harapan baru bagi masa depan kawasan hutan Indonesia yang lebih lestari, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Ketegasan Presiden Terbukti Tidak Suka Omon-Omon

Langkah tegas Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan yang menjadi penyebab banjir dan longsor di Sumatera dan Aceh, bagaikan petir di siang bolong atau gempa 9 skala richter. Karena telah melampaui tuntutan aktivis gerakan sosial. Demikian diungkapkan oleh Haris Rusly Moti pemrakarsa aktivis gerakan sosial. (Jakarta, aktual.com).

Diantara izin perusahaan yang dicabut tersebut adalah emiten PT Toba Pulp Lestari Tbk (INRU) dan pengelola Tambang Emas Martabe PT Agincourt Resources, demikian bunyi rilis media 98 Resolution Network melalui salah satu pemrakarsanya, Haris Rusly Moti.

“Sebagai seorang aktivis, saya sendiri terkejut dan terhentak. Saya tidak menduga, Presiden Prabowo bisa setegas dan seberani seperti ini dalam menghadapi raksasa kapital,” ujar Haris Rusly Moti.

“Kami pikir kebijakan tegas dan berani Presiden Prabowo tersebut di luar dari perkiraan semua pihak, baik para pengusaha serakahnomic maupun aktivis gerakan sosial, aktivis lingkungan dan advokasi tambang,” tulis Haris.

Sangat mengejutkan kita semua ketika Perintah Presiden Prabowo untuk mencabut dan menindak tegas izin 28 perusahaan perusak hutan dan lingkungan di tiga daerah bencana sumatera dan Aceh. Kebijakan tersebut ibarat petir di siang bolong, atau semacam gempa 9 skala richter yang mengguncang sumber penguasa kapital di negeri ini,” tegas Haris.

“Haris menjelaskan sumber utama kapital yang membentuk kekayaan berlimpah segelintir oligarki serakahnomic di negeri ini adalah penguasaannya terhadap jutaan hektar lahan dan kawasan hutan yang diperoleh baik secara legal maupun ilegal. Mereka kaya raya bukan karena hasil inovasi dan industrialisasi, tapi karena keserakahan mereka menguasai jutaan hektar lahan,” tegas Haris.

Haris menilai kebijakan Presiden Prabowo dalam menertibkan kawasan lahan dan hutan, telah melampaui tuntutan aktivis gerakan sosial sepanjang era Orde Baru hingga Era Reformasi.

Sebagaimana cerita burung sebelumnya, banyak pihak yang meragukan sikap tegas Prabowo hanya sekedar omon-omon dan tidak berani membuktikannya dalam aksi nyata. Seperti pertanyaan: Pemerintah ajukan gugatan Rp4,8 triliun dan cabut izin perusahaan terkait bencana di Sumatra, apakah akan efektif?

Sekarang Presiden Prabowo telah banyak membuktikan kerja nyata dan kongkrit untuk kepentingan rakyat banyak, mulai dari pembentukan koprasi merah putih ditingkat Desa/Kelurahan, pemberantasan korupsi, pembersihan BUMN dan Bea Cukai, sampai program MBG. Dan terakhir mencabut izin 28 perusahaan yang menjadi penyebab banjir dan longsor di Sumatera dan Aceh, jadi bukan hanya sekedar omon-omon.

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, kehadiran negara dalam memastikan perlindungan kawasan hutan semakin nyata dan efektif. Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang dibentuk atas arahan Presiden bergerak cepat dan tegas, menerjemahkan komitmen tersebut ke dalam langkah konkret di lapangan.

Rakyat berharap agar setelahnya pemerintah "jangan sampai kembali mengalihkan penguasaan lahan dan Tambang yang menguasai hayat hidup orang banyak, untuk jadi ladang bisnis kepada segelintir pihak.”

"Sudah ada ribuan nyawa yang hilang akibat bencana, dan pemerintah mesti menempatkan kepentingan rakyat di atas keuntungan ekonomi," 

Apakah Presiden ingin memperlihatkan taring kemandirian ekonomi Indonesia, dengan tetap menerima investasi asing tapi tidak ingin investasi menjadi jeratan leher bagi kedaulatan bangsanya?.

Semoga dukungan publik serta rahmat Allah SWT, selalu menyertai pemerintahan Prabowo Subianto. Aamiin...

 

 

Makassar, 24 Januari 2026