Prabowo Ingin Wujudkan Good and Clean Governance

 

Dukungan dari elemen ulama dan santri dianggapnya sebagai modal spiritual yang sangat penting dalam menjalankan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

-----

Jum'at, 13 Pebruari 2026

Prabowo Ingin Wujudkan Good and Clean Governance

 

Oleh: Achmad Ramli Karim

(Pemerhati Politik & Pendidikan)

 

Dukungan dari elemen ulama dan santri dianggapnya sebagai modal spiritual yang sangat penting dalam menjalankan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia dari ancaman kemiskinan dan kelaparan yang masih menghantui. Dalam acara Mujahadah Kubro Satu Abad Nahdlatul Ulama, ia menyebut janji tersebut bukan sekadar janji politik, melainkan bagian dari sumpah jabatan suci yang diucapkannya di bawah Al-Qur'an. Prabowo untuk Indonesia menegaskan bahwa negara harus hadir untuk menjamin kebutuhan dasar rakyat mulai dari pangan, kesehatan, hingga pendidikan yang adil.

Sang Presiden menyoroti fakta pahit bahwa Indonesia adalah negara yang sangat kaya secara sumber daya alam, namun kekayaan itu belum sepenuhnya dinikmati rakyat kecil. Ia secara terang-terangan menyebut adanya kebocoran anggaran dan praktik korporasi sistematis sebagai penghambat utama kesejahteraan nasional.

Prabowo Menyapa berjanji tidak akan mundur sedikit pun untuk memberantas para tikus kantor (tikus berdasi) yang mencoba memanipulasi kekayaan negara demi kepentingan pribadi atau kelompok.

Dukungan dari elemen ulama dan santri dianggapnya sebagai modal spiritual yang sangat penting dalam menjalankan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu padu menghapus stigma kemiskinan dari bumi nusantara melalui pengelolaan sumber daya yang benar dan jujur. Optimisme terpancar dari pidatonya yang menekankan bahwa Indonesia memiliki segala syarat untuk menjadi negara maju jika dikelola dengan keteguhan hati.

Sungguh luar biasa komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia dari kemiskinan, akibat perampokan (one piece) dan operasi dari tikus-tikus berdasi. Apakah keteguhan hati Presiden ini, menunjukkan kalau ia sudah keluar dari bayang-bayang Mulyono dan oligarki, dan apakah Presiden tidak lagi ditekan oleh kelompok taipan yang di dalamnya berlindung tikus-tikus berdasi?.

"Taipan" adalah sebutan untuk pengusaha besar, konglomerat, atau pimpinan perusahaan senior yang memiliki pengaruh ekonomi dan kekayaan sangat besar, sering kali merujuk pada pengusaha keturunan Tionghoa atau pengusaha di wilayah Asia.

Janji besar ini kini ditunggu realisasinya oleh jutaan pasang mata rakyat yang menaruh harapan besar pada kepemimpinan nasional yang baru. Keberanian Presiden untuk mengakui adanya "penggarongan" harta negara menunjukkan niat kuat untuk melakukan pembersihan total di berbagai sektor birokrasi.

Kejadian ini membuktikan bahwa kepemimpinan yang tegas dan berpihak pada rakyat adalah kunci utama untuk membawa Indonesia keluar dari lingkaran kemiskinan yang selama ini menjerat.

Istilah untuk pemerintahan yang bersih dan berwibawa adalah Good Governance dan Clean Government (tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih). Konsep ini menekankan pada penyelenggaraan negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), transparan, akuntabel, partisipatif, serta menjunjung supremasi hukum untuk melayani kepentingan masyarakat.

Pemerintahan yang baik dan berwibawa adalah Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan yang Baik) dan Clean Governance (Pemerintahan yang Bersih). Dalam konteks Indonesia, kedua konsep ini sering disatukan menjadi Good and Clean Governance, yang berarti:

(a). Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan yang Baik): Proses penyelenggaraan pemerintahan yang menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan supremaasi hukum, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.

(b). Clean Governance (Pemerintahan yang Bersih): Pemerintahan yang bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), serta menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis.

(c). Pemerintahan Berwibawa: Merujuk pada pemerintahan yang dihormati dan dipatuhi karena kemampuannya menegakkan hukum secara adil, memiliki akuntabilitas kinerja yang tinggi, serta efektif dalam pelayanan publik.

Menurut hemat penulis, “Good and Clean Governance” sangat sulit diwujudkan setelah pemerintaan Orde Baru, karena elit politik dan para pemimpin bangsa telah kehilangan giroh idealisme diantara kepentingan pragmatisme yang menggiurkan. Namun bagi Said Didu dalam wawancaa denga Rosi (Kompas TV-12/2) sebagai orang luar dari pemerintahan Merah Putih,  merasa yakin kalau suatu saat rakyat akan bertepuk tangan dan berucap "inilah Presiden yang diharapkan rakyat banyak' sesuai harapan Said Didu sendiri. Said Didu merasa yakin atas komitmen Presiden Prabowo tersebut, karena Prabowo dari militer dan memiliki girh idealisme, patriotisme, dan nasionalisme ang dapa vdiandalkan.

Giroh Idealisme adalah perpaduan antara semangat membela agama/keyakinan secara mendalam (ghirah) dengan komitmen teguh terhadap visi, prinsip, atau gagasan tertinggi (idealisme).

Menurut Buya Hamka, ghirah dalam islam adalah cemburu dalam beragama. Ini bukan sekadar marah, melainkan perasaan tidak rela karena hak-hak agama direnggut, harga dirinya diinjak, atau syariatnya diabaikan, yang kemudian terwujud dalam pembelaan yang kuat.

Idealisme: Dalam konteks filsafat dan perjuangan, idealisme adalah pandangan yang mengutamakan dunia ide-ide, visi, moral tertinggi, atau prinsip iman di atas sekadar materialisme. Orang idealis selalu berusaha untuk memperbaiki diri dan mewujudkan mimpinya untuk mencapai hasil terbaik.

Prinsip-prinsip Utama Good Governance

Menurut UNDP dan berbagai literatur, tata kelola yang baik mencakup 8 pilar utama:

1. Partisipasi:

Melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan.

2. Supremasi Hukum (Rule of Law):

Penegakan hukum yang adil dan tidak memihak.

3. Transparansi:

Keterbukaan informasi publik.

4. Akuntabilitas:

Tanggung jawab atas kebijakan dan tindakan.

5. Berorientasi pada Konsensus:

Mengutamakan kepentingan bersama.

6. Kesetaraan & Inklusivitas:

Memberikan kesempatan yang sama.

7. Efektivitas & Efisiensi:

Pelayanan publik yang cepat, tepat, dan hemat biaya.

8. Responsif:

Cepat tanggap terhadap keluhan dan kebutuhan masyarakat.

Penerapan Good and Clean Governance bertujuan untuk: (a) mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien, terpercaya, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. (b) menciptakan kepercayaan publik (trust), meningkatkan kesejahteraan, dan memastikan pelayanan publik yang berkualitas.

 

Makassar, 13 Pebruati 2026