Tawaran Iran Perkuat Pertahanan & Kemandirian Industri

 

Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, baru-baru ini secara resmi menyatakan kesiapan Iran untuk membangun pabrik drone di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi strategis.

-----

Ahad, 22 Pebruari 2026

Tawaran Iran Perkuat Pertahanan & Kemandirian Industri

 

Oleh: Achmad Ramli Karim

(Pemerhati Politik & Pendidikan)

 

Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, baru-baru ini secara resmi menyatakan kesiapan Iran untuk membangun pabrik drone di Indonesia sebagai bagian dari transfer teknologi strategis.

Iran, yang telah menghadapi sanksi Barat selama hampir 47 tahun, berhasil membangun kemandirian teknologi drone yang sangat diperhitungkan secara global. Mereka kini menawarkan kerja sama ini agar Indonesia bisa mengadopsi teknologi serupa.

Meski dikenal lewat kekuatan militernya (seperti drone Shahed), Dubes Boroujerdi menekankan bahwa drone yang ditawarkan bisa difokuskan untuk sektor damai seperti pertanian dan ekonomi.

Selain drone, Iran juga membuka peluang kerja sama di bidang nanoteknologi, bioteknologi, dan peralatan kesehatan.

Para ahli menilai tawaran ini sebagai langkah strategis bagi kedua negara untuk memperkuat diplomasi pertahanan dan kemandirian industri dalam negeri tanpa harus terus bergantung pada blok Barat.

Indonesia sendiri sebenarnya sudah memiliki proyek drone nasional seperti PUNA Elang Hitam buatan PT Dirgantara Indonesia. Masuknya teknologi Iran bisa menjadi katalisator atau justru tantangan diplomasi baru mengingat posisi sanksi internasional terhadap Teheran.

Seperti diungkap oleh Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi, yang mengatakan Teheran saat ini tengah mengupayakan kerja sama dengan Indonesia di bidang teknologi baru.

"Saat ini kami sedang mengupayakan kerja sama antara kedua pihak, perusahaan Iran dan Indonesia," kata Dubes Boroujerdi dalam wawancara khusus dengan ANTARA di Museum ANTARA, Jakarta, Sabtu, 14/2/2026.

Boroujerdi menyatakan Iran merupakan salah satu negara yang sangat maju di dunia dalam bidang teknologi baru.

Iran sangat unggul di bidang nanoteknologi, bioteknologi, nuklir, teknologi damai, teknologi kesehatan, produksi peralatan kesehatan, teknologi pertanian, dan teknologi baru lainnya di bidang tersebut.

Dalam hal ini, Indonesia sangat tertarik untuk melakukan kerja sama di bidang tersebut, katanya.

Boroujerdi menyatakan bahwa saat ini Iran telah memiliki hubungan yang erat dengan beberapa lembaga dan badan pemerintah RI di bidang transfer teknologi, dan juga di bidang lain seperti drone.

Jika perusahaan-perusahaan Indonesia berminat untuk bekerja sama di bidang tersebut, Kedutaan Besar Iran di Jakarta siap menjembatani hubungan antara kedua belah pihak agar hal tersebut dapat terwujud.

Dorongan kerja sama tersebut merupakan bagian dari peran Iran sebagai mitra strategis Indonesia dalam bidang terkait.

Boroujerdi lebih lanjut menjelaskan bahwa Iran merupakan salah satu dari sedikit negara di dunia yang teknologinya dikembangkan secara mandiri di dalam negeri.

"Kami tidak mengimpor teknologi apa pun karena, seperti yang Anda ketahui, sudah hampir 47 tahun Iran berada di bawah sanksi yang sangat berat dari Amerika Serikat, dan kami tidak dapat mengimpor teknologi apa pun," katanya.

"Jadi, rakyat Iran mampu mengembangkan dan memproduksi teknologi baru dan teknologi canggih mereka sendiri, dan mereka memiliki pengetahuan itu sendiri," imbuhnya.

Oleh karena itu, dia menyatakan kesiapan Iran untuk melakukan kerja sama di bidang sumber daya manusia, termasuk di bidang transfer teknologi dengan Indonesia.

"Kami siap membawa perusahaan-perusahaan kami untuk mendirikan pabrik di Indonesia, dan itu berarti kami siap untuk mentransfer teknologi ke Indonesia," katanya.

Iran juga siap membawa orang-orang Indonesia untuk pergi ke Iran dan belajar di universitas Iran atau bahkan perusahaan atau pabrik Iran, dan mempelajari teknologi baru untuk diterapkan kembali di Indonesia.

Selain itu, Iran juga saat ini tengah menawarkan beasiswa penuh kepada mahasiswa Indonesia yang berminat untuk belajar di Iran, dan Dubes Boroujerdi telah mengirimkan informasi tersebut kepada pemerintah Indonesia.

Pengaruh Strategis Geopolitik Indonesia

Membicarakan geo politik, berarti membahas:

--pemahaman bagaimana posisi geografis memengaruhi kebijakan politik dan strateginya.

—memiliki dampak besar terhadap upaya perdamaian dunia. Geopolitik bisa menjadi jembatan perdamaian, namun bisa juga menjadi sumber konflik.

Secara umum, pengaruhnya dapat dibagi menjadi dua sisi:

1. Pengaruh Positif (Sebagai Penggerak Perdamaian)

Negara Indonesia dengan posisi geopolitik strategis dapat memanfaatkan kekuatannya untuk menciptakan stabilitas melalui mediator konflik (jembatan damai). Karena Negara yang netral atau memiliki hubungan baik dengan pihak-pihak bertikai sering menjadi penengah, seperti: Peran Tiongkok dalam rekonsiliasi Iran-Arab Saudi.

Gerakan Non-Blok: Indonesia, dengan posisi strategis di antara dua samudera dan benua, konsisten menerapkan politik "Bebas Aktif". Ini memungkinkan Indonesia menjembatani dialog antara kekuatan besar (AS-Tiongkok) melalui ASEAN atau G20, menghindari polarisasi ekstrem.

2. Pengaruh Negatif (Sebagai Potensi Konflik)

Sebaliknya, letak geografis yang strategis sering menjadi rebutan, yang jika dikelola salah, mengancam perdamaian, seperti:

(a). Perebutan Wilayah dan Sumber Daya (Maritim/Darat): Laut Tiongkok Selatan, jalur perdagangan vital, sering menjadi titik ketegangan karena klaim wilayah yang tumpang tindih.

(b). Perang Proksi (Proxy War): Negara besar sering bertarung memperebutkan pengaruh di negara-negara kecil/berkembang yang strategis, menyebabkan perang saudara berkepanjangan (contoh: dinamika Ukraina, Sudan).

Pemblokiran Jalur Strategis: Kontrol atas selat atau jalur perairan (selat Malaka, selat Hormuz) bisa digunakan sebagai alat tekanan politik atau ekonomi, yang berisiko memicu respons militer.

Tren 2026 dan Indonesia Masuk Zona Berbahaya

Berdasarkan dinamika 2026, geopolitik dunia bergerak ke fase yang lebih keras dan kompetitif, dengan risiko konflik regional yang intensif. Indonesia, dalam konteks ini, terus mengedepankan pendekatan geopolitik yang aktif di PBB memperjuangkan perdamaian, terutama di Palestina, memperkuat ASEAN dan G20 untuk memastikan kawasan Asia Tenggara tetap menjadi pusat pertumbuhan, bukan medan perang.

Diplomasi Bebas Aktif: Menolak memihak salah satu blok besar, sebaliknya, mendorong kolaborasi. Sehingga dengan begabungnya kedalam dewan perdamaian, Indonesia masuk kedalam zona berbahaya walaupun tak perlu bayar USS 1 M.

Geopolitik adalah pisau bermata dua. Ia bisa menjadi faktor penguat perdamaian jika suatu negara menggunakan posisinya untuk dialog, keterbukaan, dan stabilitas. Sebaliknya, ia bisa menjadi pemantik konflik jika digunakan untuk dominasi. Indonesia umumnya memosisikan diri sebagai penyokong perdamaian melalui "bridging" atau jembatan antar-kekuatan, dengan berpedoman pada "landasan politik luar negeri bebas aktif".

Politik Bebas Aktif adalah landasan kebijakan luar negeri Indonesia yang dicetuskan oleh Mohammad Hatta (1948), menegaskan sikap tidak memihak blok kekuatan dunia tertentu ("bebas") dan proaktif dalam menjaga perdamaian dunia serta memperjuangkan kepentingan nasional ("aktif"). Prinsip ini diwujudkan melalui kemandirian dalam menentukan sikap internasional, menentang penjajahan, dan berperan dalam forum seperti ASEAN dan PBB.

 

Makassar, 22 Pebruari 2026