Devide et Invera Strategi Licik Cegah Percikan Api Jihad
Oleh: Achmad Ramli Karim
(Pemerhati
Politik & Pendidikan)
Globalisasi politik adalah meningkatnya keterkaitan,
ketergantungan, dan integrasi sistem politik, kebijakan, serta lembaga
pemerintahan antarnegara di seluruh dunia. Fenomena ini ditandai dengan
penyebaran nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia (HAM), dan peran organisasi
internasional seperti PBB serta LSM, yang menembus batas-batas kedaulatan
negara dan bangsa.
Akibatnya suatu negara tidak lagi sepenuhnya
berdaulat, karena terikat oleh perjanjian internasional dan norma global. Peran
organisasi internasional (WTO, PBB) dan LSM global semakin kuat. Standar tata
kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan HAM menjadi standar
universal. Demikian juga masalah lokal kini sering diselesaikan melalui
kerangka kerja sama bilateral dan multilateral (global). Contoh: Pembentukan
organisasi regional (ASEAN, Uni Eropa), pengadilan internasional, dan
pergerakan masyarakat sipil global. Seperti masalah global terkini terutama
terkait inisiatif Presiden Donald Trump untuk menyelesaikan konflik
Israel-Palestina, melalui Board of Peace atau Dewan Perdamaian.
Secara substansial, globalisasi politik mengubah
lanskap pemerintahan domestik menjadi lebih transparan dan terbuka, namun juga
menimbulkan tantangan terkait ketahanan identitas lokal. Dalam membangun hubungan
kerjasama antar bangsa baik bilateral maupun multilateral, politik globalisasi
sangat terkait dengan politik dagang dan sistem kapitalisme.
Kapitalisme adalah sistem ekonomi dan ideologi yang
berbasis pada kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi (seperti pabrik,
modal, dan lahan) dan pengoperasiannya demi mencari keuntungan dalam pasar
bebas. Dalam sistem ini, mekanisme pasar—penawaran dan permintaan—menentukan
harga, produksi, dan distribusi barang, dengan intervensi pemerintah yang
minimal. Karena pemilik modal (swasta) lebih dominan pengaruh dan kekuasaannya,
dalam melahirkan kebijakan publik (keputusan politik).
Sistem kapitalisme dan politik adu domba (divide et
impera) memiliki hubungan fungsional yang erat, di mana adu domba sering kali
menjadi strategi licik atau alat untuk mempertahankan, memperluas, dan
mempermudah eksploitasi ekonomi demi akumulasi modal. Kapitalisme yang
berorientasi pada keuntungan maksimal sering kali menciptakan polarisasi sosial
yang kemudian dimanfaatkan untuk melemahkan perlawanan kelompok buruh atau masyarakat
lokal.
Politik adu domba (devide et impera) adalah strategi
licik penjajah (khususnya Belanda/VOC) untuk menguasai Nusantara dengan memecah
belah kekuatan lokal melalui konflik internal, adu domba antar kerajaan, atau
SARA. Teknik ini bertujuan melemahkan persatuan pribumi agar mudah ditaklukkan,
dimonopoli perdagangannya, dan dikuasai kekayaannya.
Politik adu domba kaum penjajah atau lebih dikenal
dengan istilah devide et impera (pecah belah dan kuasai) adalah kombinasi
strategi politik, militer, dan ekonomi untuk memecah kelompok besar menjadi
kelompok kecil yang lebih lemah. Tujuannya adalah mempertahankan dominasi
kolonial tanpa harus mengeluarkan biaya perang besar secara langsung. Contoh
Historis di Indonesia, seperti:
Kerajaan Banten: VOC mengadu domba Sultan Ageng
Tirtayasa dengan putranya, Sultan Haji, yang melemahkan kekuatan kesultanan.
Perang Makassar: Belanda memanfaatkan konflik antara Aru Palakka dari Bone dan
Sultan Hasanuddin dari Gowa. Perang Jawa/Mataram: Konflik suksesi di Kerajaan
Mataram Islam dimanfaatkan untuk menguasai Jawa.
Teknik atau pola adu domba yang sering digunakan oleh
kaum prnjajajah (kapitalis), seperti: (1). Menciptakan Musuh Bersama: Berteman
dengan salah satu pihak dan memprovokasi konflik dengan pihak lain. (2).
Manajemen Isu: Menyebarkan desas-desus, propaganda, atau fitnah untuk
menciptakan ketidakpercayaan. (3). Bermain di Dua Sisi: Berpura-pura netral
sambil mendukung dua kubu yang sedang bertikai. (4). Rekrutmen Pemimpin Lokal:
Mengangkat pemimpin lokal yang patuh (boneka) untuk mengontrol rakyat.
Akibatnya, kerajaan-kerajaan besar di Nusantara
terpecah, kekuatan perlawanan melemah, dan Belanda dapat menguasai nusantara
dengan menanamkan kontrol politik serta ekonomi secara mutlak.
Sedangkan saat ini kita diperhadapkan pada bentuk
penjajahan modern, yaitu bentuk kolonialisme baru (neo kolonialisme) yang tidak
lagi menggunakan senjata fisik, melainkan melalui dominasi ekonomi, teknologi,
budaya, dan regulasi oleh elit global atau negara maju. Penjajahan ini menyasar
kedaulatan negara melalui ketergantungan impor, utang, teknologi asing, dan
pola konsumsi.
Adapun bentuk new kolonialisme, meliputi:
(a). Penjajahan Ekonomi: Ditandai dengan derasnya
impor barang murah yang mengancam UMKM, ekspor bahan mentah, dan dominasi
perusahaan transnasional. (b). Dominasi Teknologi & Digital: Ketergantungan
pada platform asing, e-commerce, dan aplikasi transportasi, di mana data
pribadi sering dianggap sebagai "emas baru" yang dikuasai pihak luar.
(c). Infiltrasi Budaya & Gaya Hidup: Pengaruh globalisasi melalui media
sosial, internet, dan HP yang menggeser nilai-nilai budaya lokal dan moralitas.
(d). Sistem Regulasi & Utang: Tekanan dari lembaga internasional dan
standar pasar bebas yang membuat pemerintah lebih lunak terhadap investor asing
daripada rakyat sendiri. (e). Ketergantungan Ilmu Pengetahuan: Negara yang
terjajah cenderung tertinggal dalam iptek, menjadikannya hanya sebagai
konsumen.
Contoh Kasus: penjajahan modern meliputi penguasaan
lahan perkebunan/tambang oleh perusahaan asing, dominasi merek internasional di
pasar lokal, dan utang negara yang mencekik. Penjajahan ini tersamar namun
berdampak serius pada kedaulatan negara.
Meski era kolonial baru (new kolonialisme) berlalu,
taktik memecah belah melalui isu SARA dan kesenjangan sosial masih sangat
efektif dan kerap dimunculkan untuk memecah persatuan bangsa demi kepentingan
dagang/bisnis dan kekuasaan kelompok.
Politik adu domba tidak pernah hilang dalam sistem
kolonialisme, apalagi di era industrialisasi modern saat ini. Dimana
negara-negara industri pemilik kapital sangat tergantung pada ketersediaan
bahan baku dan bahan bakar, sehingga berupaya mengikat dan menguasai
negara-negara miskin dan berkembang, melalui modal utang yang mengikat.
Oleh karena itu, sepatutnya kita bisa belajar dari
dampak politik adu domba kaum kapitalis (pemilik modal), karena kondisi ini
mengajarkan pentingnya persatuan dan kewaspadaan terhadap pihak luar yang mencoba
memicu perpecahan internal.
Di era modern sekarang petang tidak lagi bisa
dihindari karena selain siang menguji
kekuatan sekaligus sebagai lahan bisnis bagi negara industri untuk memasarkan
sekaligus mempromosikan prodakalutsistaa kepada negara-negara komplik.
Dengan demikian pola adu domba, masih akan digunakan
oleh kaum kapitalis, untuk: (1). Menciptakan Musuh Bersama: Berteman dengan
salah satu pihak dan memprovokasi pihak lainnya. (2). Menggunakan manajemen
isu, untuk: Menyebarkan desas-desus, propaganda, atau fitnah untuk menciptakan
ketidakpercayaan satu sama lain. (3). Bermain di dua kaki, dengan: Berpura-pura
netral sambil mendukung dua kubu yang sedang bertikai. (4). Rekrutmen Pemimpin
Lokal: Mengangkat pemimpin lokal yang patuh (boneka) untuk mengontrol rakyat.
Stratehi
Licik Barat Sebagai Senjata Geopolitik
Strategi geopolitik Barat, khususnya dipimpin AS,
berfokus mempertahankan dominasi global dengan membatasi pengaruh negara
saingan (terutama China dan Rusia), mengamankan sumber daya energi, serta
mempromosikan nilai-nilai Barat melalui kombinasi hard power (militer) dan soft
power (sistem ekonomi/institusi). Pola ini sering melibatkan intervensi
terselubung, sanksi, dan hegemoni dolar.
Demikian juga dalam upaya mengamankan hegemoni barat
di Timur Tengah, semua kekuatan politik dan kelompok sosial harus dipandang
sebagsi tetorisme, sebagai dasar untuk dilumpuhkan dan dibasmi. Karena hal itu
dianggap rintangan dalam menguasai sumber daya alam suatu bangsa, sebagai bahan
baku industri.
Setelah peristiwa 9/11 yang dapat diduga sebagai
konspirasi geopolitik, jihad dipandang sebagai ancaman langsung terhadap
keamanan dalam negeri Barat. Kampanye anti-terorisme sering memposisikan
kelompok jihadis sebagai musuh utama dunia.
Pandangan
Barat Terhadap Islam
Pandangan Barat terhadap Islam sangat kompleks,
dinamis, dan sering kali terpolarisasi. Umumnya, pandangan ini berkisar antara
stigma negatif yang mengaitkan Islam dengan terorisme, ekstremisme, dan
keterbelakangan, hingga pandangan akademis (orientalisme) yang lebih objektif
dan apresiatif. Narasi ini sering dipengaruhi oleh dominasi politik, sejarah
kolonialisme, dan perbedaan nilai budaya, sehingga dapat melahirkan sikap anti
islam (islamopobia) di dunia barat yang menganut paham sekuler.
Padahal Islam sebagai agama Dien (Ad-Din) bermakna
Islam adalah jalan hidup komprehensif, bukan sekadar ritual ibadah, yang
mencakup ketundukan total, aturan hukum, dan bimbingan wahyu dari Allah SWT
untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ia adalah penyempurna risalah
sebelumnya dan satu-satunya agama yang diridhai Allah.
Islamofobia adalah ketakutan, prasangka, permusuhan,
atau kebencian tidak rasional terhadap Islam dan umat Muslim yang memicu
diskriminasi, stereotip negatif, pelecehan, dan kekerasan. Fenomena ini berakar
pada rasisme dan pandangan salah yang menganggap Islam sebagai ancaman,
radikal, atau tidak kompatibel dengan nilai-nilai Barat.
Barat cenderung memiliki pandangan negatif dan rasa
takut (Islamofobia) terhadap prinsip jihad dalam Islam karena persepsi yang
mengaitkan istilah ini secara eksklusif dengan kekerasan, terorisme, dan
ancaman terhadap stabilitas mereka. Ketakutan ini berakar dari perbedaan
interpretasi, sejarah konflik, dan kekhawatiran geopolitik.
Berikut adalah beberapa alasan utama kenapa Barat sangat
takut dengan prinsip jihad:
1. Penyempitan Makna (Jihad = Terorisme).
Barat sering kali memahami jihad hanya sebagai
"perang suci" atau kekerasan bersenjata, mengabaikan makna yang lebih
luas seperti perjuangan spiritual atau usaha sungguh-sungguh (jihad melawan
hawa nafsu). Tindakan terorisme yang dilakukan atas nama jihad memperkuat
stereotipe ini.
2. Ancaman terhadap Keamanan dan Stabilitas.
Setelah peristiwa 9/11, jihad dipandang sebagai
ancaman langsung terhadap keamanan dalam negeri Barat. Kampanye anti-terorisme
sering memposisikan kelompok jihadis sebagai musuh utama.
3. Ketakutan akan Perubahan Demografis dan Kultural.
Sebagian kalangan di Barat takut bahwa perkembangan
Islam (yang sering dikaitkan dengan narasi "jihad") akan mengubah
wajah Eropa dan Amerika, atau menggantikan nilai-nilai sekuler mereka.
4. Ketakutan atas Bangkitnya Kekuatan Politik Islam:
Jihad sering diartikan sebagai dorongan untuk
menegakkan sistem politik Islam (khilafah) yang dianggap bertentangan dengan
sistem demokrasi Barat dan kepentingan geopolitik mereka di Timur Tengah.
5. Misinterpretasi dan Islamofobia:
Narasi media dan ketidaktahuan umum tentang ajaran
Islam yang sesungguhnya memperparah ketakutan ini, membuat istilah jihad
disalahpahami sebagai "perang melawan orang kafir".
Meluruskan Makna Jihad
Penting untuk dicatat bahwa dalam ajaran Islam, jihad
tidak hanya berarti berperang. Jihad (secara harfiah: bersungguh-sungguh)
adalah perjuangan untuk mempertahankan diri, jiwa, agama, dan negara dari
kezaliman. Jihad juga berarti melawan hawa nafsu dan berbuat kebaikan, bukan
sekadar mengangkat senjata.
Makassar, 03 Maret 2026
Tidak ada komentar:
Posting Komentar