Invasi AS Untuk Menguasai Jalur Perdagangan &
Sumber Energi
Oleh: Achmad Ramli Karim
(Pemerhati
Politik & Pendidikan)
AS berupaya menghilangkan segala rintangan termasuk
upaya menggulingkan pemerintahan suatu negara yang merupakan ancaman bagi Amerika dan
sekutunya, untuk menguasai jalur perdagangan dan sumber energi dunia.
Invasi adalah serangan militer berskala besar di mana
angkatan bersenjata suatu negara memasuki dan menguasai wilayah negara lain
secara paksa. Tindakan ini bertujuan menaklukkan, mengubah pemerintahan, atau
menguasai sumber energi, yang sering kali memicu perang besar dan diatur dalam
hukum internasional seperti Konvensi Jenewa 1864.
Mengenai invasi negara ke negara lain bertujuan untuk
menguasaan sumber daya, mengambil alih kekayaan alam, mineral, atau minyak.
Sedangkan untuk kepentingan politik/strategis, bertujuan untuk memperluas
wilayah, mengubah pemerintahan, atau menciptakan zona penyangga keamanan.
Kemudian di bidang Ideologi/Keagamaan, adalah untuk memaksakan pengaruh
ideologis.
Demikian pula invasi AS-Israel kepada negara Iran selain untuk mengubah pemerintahan, juga
dalam rangka mengamankan ekspansi dagang AS untuk menguasai minyak atau sumber energi
di negara-negara teluk.
AS berupaya menghilangkan segala rintangan termasuk
upaya menggulingkan pemerintahan suatu negara yang merupakan ancaman bagi Amerika dan
sekutunya, untuk menguasai jalur perdagangan dan sumber energi dunia. Karena
Pemerintahan Repoblik Islam Iran bukan Sekutu Amerika seperti pemerintahan Irak
Saddam Husain digulingkan oleh invasi AS pada tahun 2003 dan dieksekusi 2006
serta pemimpin Libya, Muammar Khadafi (Gaddafi), digulingkan dan tewas pada
tanggal 20 Oktober 2011.
Iran sama seperti negara Irak keduanya negara muslim
penganut Syi'ah yang tidak tunduk pada Amerika, oleh agen CIA dijadikan bahan
propaganda barat, untuk mengadu domba dengan sesama negara muslim penganut
Sunni di Teluk Persia.
Seperti informasi yang beredar di media sosial:
pengakuan mengejutkan Direktur Mossad, David Barney : "Upaya Adu Domba
Gagal Total." Direktur Mossad, David Barney, mengakui bahwa meskipun telah
menginvestasikan miliaran dolar pada organisasi-organisasi sektarian, mereka
tidak dapat mencapai hasil yang diinginkan.
"Kita tidak pernah membutuhkan kerusuhan sentimen
Syiah-Sunni sebanyak sekarang, mungkin tidak sebelumnya dan mungkin tidak akan
pernah lagi. Kami pikir investasi kami telah sia-sia."
Upaya mengobarkan konflik Syiah-Sunni justru menemui
jalan buntu. Realitas ini menjadi bukti bahwa propaganda yang dibangun di atas
perpecahan tidak selalu berhasil. Di tengah segala strategi dan investasi
besar, fakta berbicara: isu yang dipaksakan tidak mampu memecah persatuan yang
telah mengakar.
Oleh karena itu invasi tersebut bisa ditebak selain
untuk mengamankan jalur perdagangan, juga untuk menjatuhkan pemerintahan yang
sah dan menggantikannya dengan pemerintahan yang pro Amerika. Namun diluar
dugaan Amerika, Iran yang sudah 47 tahun dia embargo mampu melakukan perlawanan
dengan persenjataan modern yang jauh lebih spektakuler dari persenjataan barat
(AS).
Sebagai bukti ekspansi dagang di Teluk Persia, AS
membangun pangkalan militer di negara-negara teluk seperti Bahrain, Qatar, dan
Kuwait krusial untuk mengendalikan jalur perdagangan, sumber energi, dan operasi
militer di wilayah tersebut.
Fungsi utama pangkalan militer di negara lain adalah
untuk proyeksi kekuatan (memproyeksikan kekuatan militer jauh dari perbatasan
sendiri), pertahanan berlapis, mendukung aliansi, dan menjaga kepentingan
strategis seperti rute perdagangan atau energi. Pangkalan ini memungkinkan
respons cepat terhadap ancaman regional, pengawasan intelijen, serta pelatihan
bersama.
Amerika Serikat memiliki lebih dari 750 pangkalan
militer di sekitar 80 negara untuk memproyeksikan kekuatan global, mengamankan
kepentingan ekonomi, dan menjaga stabilitas geopolitik. Pangkalan ini berfungsi
sebagai benteng pertahanan sekutu (Jepang, Jerman, Korea Selatan), pusat
logistik dan intelijen, serta alat kontra-terorisme, terutama pasca-Perang
Dunia II dan Perang Dingin (Instagram).
Pangkalan di negara seperti Jepang, Jerman, dan Korea
Selatan berfungsi sebagai penjamin keamanan bagi sekutu dan pencegah agresi
dari negara lain (seperti Rusia atau Tiongkok). Pangkalan luar negeri
memungkinkan militer AS merespons krisis dengan cepat di seluruh dunia, melebihi
kemampuan negara lain.
Banyak pangkalan didirikan setelah Perang Dunia II dan
tetap dipertahankan hingga kini untuk mempertahankan dominasi global. Instalasi
tersebut memfasilitasi pengumpulan intelijen dan operasi khusus untuk melawan
ancaman non-negara, terutama di zona konflik (BBC).
Pangkalan-pangkalan ini biasanya dioperasikan
berdasarkan kesepakatan bersama dengan negara tuan rumah, meskipun terkadang
timbul dari sisa-sisa pendudukan (World BEYOND War).
Pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah,
seperti di Qatar (Al-Udeid), Bahrain, dan UEA, berfungsi untuk memproyeksikan
kekuatan, memastikan stabilitas regional, dan melindungi kepentingan strategis
AS. Fungsi utamanya mencakup melawan terorisme (ISIS), menangkal pengaruh Iran,
mengamankan jalur pelayaran energi, serta memberikan dukungan logistik dan
intelijen bagi sekutu.
Lokasi strategis pangkalan militer AS di Timur Tengah, antara lain:
Qatar
: Pangkalan Udara Al-Udeid (Pusat Operasi Udara Gabungan/CAOC).
Bahrain
: NSA Bahrain (Markas Armada Kelima AL).
Kuwait
: Camp Arifjan (Markas Angkatan Darat).
Suriah/Irak
: Basis Al-Tanf dan Erbil (Operasi Anti-ISIS).
Pangkalan-pangkalan ini juga menjadi target potensial
dalam konflik regional, yang menonjolkan risiko sekaligus signifikansi
kehadiran AS.
Pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah
(sekitar 30 pangkalan,) berfungsi strategis untuk memproyeksikan kekuatan,
menjamin keamanan energi (minyak) Teluk Persia, serta merespons krisis secara
cepat. Pangkalan seperti Al-Udeid di Qatar menjadi pusat komando operasi udara,
intelijen, dan pertahanan rudal di wilayah tersebut.
Berdasarkan catatan sejarah dan berbagai sumber,
Amerika Serikat (khususnya melalui CIA) terlibat dalam penggulingan atau upaya
penggulingan pemerintahan di banyak negara, terutama selama Perang Dingin untuk
membendung komunisme atau melindungi kepentingan ekonomi/politik.
Beberapa negara yang pemerintahannya pernah
digulingkan atau digoyahkan oleh intervensi Amerika Serikat, seperti: Iran
(1953): CIA dan intelijen Inggris membantu mengatur kudeta (Operasi Ajax) untuk
menggulingkan Perdana Menteri Mohammad Mossadegh yang menasionalisasi industri
minyak.
Guatemala (1954): CIA mendalangi kudeta untuk
menggulingkan Presiden Jacobo Árbenz yang terpilih secara demokratis, setelah
kebijakan reformasi tanahnya dianggap mengancam kepentingan AS.
Kongo (1960/1961): Keterlibatan AS dalam penggulingan
dan pembunuhan Perdana Menteri pertama Kongo, Patrice Lumumba.
Republik Dominika (1961): Dukungan AS dalam pembunuhan
diktator Rafael Trujillo, yang kemudian diikuti dengan intervensi lebih lanjut.
Vietnam Selatan (1963): Presiden Ngo Dinh Diem
digulingkan dan dibunuh dengan dukungan AS setelah kepemimpinannya dianggap
tidak efektif.
Brasil (1964): Dukungan CIA terhadap kudeta militer
yang menggulingkan Presiden Joao Goulart.
Chili (1973): Amerika Serikat berperan dalam kudeta
militer yang menggulingkan Presiden sosialis Salvador Allende dan menempatkan
diktator Augusto Pinochet.
Nikaragua (1979/1980-an): AS terlibat dalam
penggulingan Anastasio Somoza dan kemudian mendukung kelompok Contra untuk melawan
pemerintahan Sandinista.
AS juga terlibat dalam intervensi atau penggulingan
pemerintahan di Grenada (1983), Panama (1989), Haiti (1991, 2004), serta
intervensi di Irak (2003) dan Libya (2011).
Dengan demikian, dapat diprediksi bahwa invasi
Amerika-Israel ke-Iran, adalah upaya menjamin keamanan energi dan jalur
perdagangannya. Sehingga berupaya melindungi wilayah Teluk Persia, yang merupakan
sumber minyak bumi terbesar di dunia.
Makassar, 12 April 2026
Tidak ada komentar:
Posting Komentar