Politik Adu Domba Strategi Kapitalis Menguasai Kekuasaan Dan Ekonomi

 

Strategi politik adu domba dan black campaign sangat ampuh membuat masyarakat Indonesia tidak berdaya, oleh pendekatan uang, materi, dan kepentingan. Karena mayoritas masyarakat buta politik dan bodoh politik, khususnya politik kapitalisme.

-----

Jum'at, 10 April 2026

Politik Adu Domba Strategi Kapitalis Menguasai Kekuasaan Dan Ekonomi

 

Oleh: Achmad Ramli Karim

(Pemerhati Politik & Pendidikan) 

 

Strategi politik adu domba dan black campaign sangat ampuh membuat masyarakat Indonesia tidak berdaya, oleh pendekatan uang, materi, dan kepentingan. Karena mayoritas masyarakat buta politik dan bodoh politik, khususnya politik kapitalisme.

Kapitalis adalah individu atau kelompok yang memiliki modal (aset, uang, alat produksi) dan menginvestasikannya dalam perdagangan atau industri untuk menghasilkan keuntungan maksimal. Mereka adalah aktor utama dalam sistem ekonomi kapitalisme yang berorientasi pada kepemilikan pribadi, persaingan pasar bebas, dan akumulasi kekayaan.

Strategi menguasai kekuasaan dan ekonomi suatu negara adalah kajian ekonomi politik yang kompleks, melibatkan kombinasi kontrol politik dan dominasi sumber daya ekonomi. Berdasarkan berbagai sumber, strategi ini sering kali melibatkan pendekatan terstruktur yang bertujuan mempengaruhi kebijakan publik dan mengendalikan aset-aset vital negara.

Sejarah telah mengajarkan bahwa kaum penjajah selalu berbarengan dengan pemilik modal (kapitalis), untuk menguasai wilayah dan ekonomi (SDA) suatu bangsa. Bagaimana Belanda mampu menjajah nusantara selama 350 tahun, karena ada pihak swasta (pemilik modal) berada dibelakang penjajahan tersebut.

Selama masa penjajahan Belanda di Indonesia, khususnya setelah diberlakukannya Politik Pintu Terbuka (Liberal) pada tahun 1870, berbagai perusahaan swasta Barat (Eropa) berperan besar dalam mengeksploitasi sumber daya alam dan mmanusia. Perusahaan-perusahaan ini mendukung kolonialisme dengan menanamkan modal, membangun infrastruktur, dan mengoperasikan perkebunan serta pertambangan.

Beberapa perusahaan swasta dan lembaga yang berperan dalam mendukung penjajahan Belanda, tergabung dalam VOC (Verenigde Oostindische Compagnie). Meskipun pada akhirnya dikelola negara, VOC beroperasi sebagai perusahaan dagang swasta raksasa pertama yang mendirikan fondasi kolonialisme Belanda di Nusantara sejak 1602. Seperti perusahaan perkebunan asing masuk membawa modal swasta besar-besaran untuk membuka perkebunan tembakau, teh, kopi, dan karet. Perusahaan-perusahaan ini mengeksploitasi tenaga kerja pribumi.

Sistem ekonomi kolonial didukung oleh De Javasche Bank: Bank swasta yang menjadi pusat keuangan kolonial, mendukung pembiayaan operasional perusahaan swasta Barat di Nusantara. Demikian juga perusahaan Pertambangan: Modal swasta asing banyak yang menanamkan investasi di sektor pertambangan minyak dan batubara.

Kebijakan ini, yang dikenal sebagai Sistem Usaha Swasta (Liberal), memungkinkan eksploitasi besar-besaran, di mana tanah rakyat dapat disewakan dan tenaga kerja dibayar murah, yang menghasilkan keuntungan besar bagi Belanda dan investor swasta.

Sejarah imperialisme dan kolonialisme ini, akan terulang kembali dengan diberlakukannya sistem kapitalisme oleh dua kapitalis raksasa, yaitu barat (AS) dan Cina Komunis setelah runtuhnya rezim Orde Baru. Dimana sistem kapitalisme ini ditandai dengan berhasilnya kaum kapitalis memberdayakan anggota DPR untuk melakukan kudeta konstitusi, dan diberlakannya UU Omnibus Low.

UU Omnibus Law (sering disebut Omnibus Bill atau UU Sapu Jagat) adalah metode penyusunan undang-undang yang menggabungkan berbagai peraturan berbeda, baik yang sudah ada maupun baru, menjadi satu undang-undang tunggal yang komprehensif. Tujuannya adalah menyederhanakan birokrasi, mengatasi tumpang tindih regulasi, dan mempercepat investasi.

Strategi menguasai kekuasaan dan ekonomi suatu negara adalah kajian ekonomi politik yang kompleks, melibatkan kombinasi kontrol politik dan dominasi sumber daya ekonomi. Berdasarkan berbagai sumber, strategi ini sering kali melibatkan pendekatan terstruktur yang bertujuan mempengaruhi kebijakan publik dan mengendalikan aset-aset vital negara.

Sejak runtuhnya Orde Baru perpolitikan nasional tidak lagi dilandasi oleh etika dan moralitas, tetapi diwarnai dengan strategi pembusukan (black campaign) terhadap tokoh-tokoh islam yang bersih dengan stigma negatif. Demikian juga penerapan politik "de vide et invera (pecah belah lalu kuasai)", terhadap kelompok muslim garis tegas dalam menegakkan kebenaran dan keadilan.

Semua ini dilakukan oleh kelompok sekuler, komunis yang islamopobia, atas propaganda barat dan Cina komunis serta dukungan finansial kaum kapitalis, demi keuntungan bisnis dan kepentingan globalisasi.

Sekularisme memisahkan urusan agama dari negara namun membebaskan keyakinan pribadi, sedangkan komunisme adalah ideologi ateistik yang menganggap agama candu masyarakat, meniadakan Tuhan, dan membatasi kebebasan individu demi kontrol negara. Sekuler berfokus pada netralitas agama, sementara komunis berfokus pada kolektivisme/kesetaraan materialistis.

Strategi politik adu domba dan black campaign sangat ampuh membuat masyarakat Indonesia tidak berdaya, oleh pendekatan uang, materi, dan kepentingan. Karena mayoritas masyarakat buta politik dan bodoh politik, khususnya politik kapitalisme.

Umat Islam Indonesia menjadi sasaran empuk politik adu domba dan black campaign, karena masih lebih banyak yang "buta politik dan bodoh politik", akibat propaganda barat dan Zionis Yahudi, melalui pendekatan materi, uang, dan kepentingan, sehingga tidak bisa membedakan antara kelompok sekuler yang islamopobia dengan sesamanya muslim. Akibatnya kaum kapitalis (pemilik modal/bisnis), mampu menerapkan strategi politik "de vide at invera (pecah belah lalu kuasai)."

Istilah "buta politik" (dan "bodoh politik") adalah sindiran tajam dari penyair Jerman, Bertolt Brecht, yang menggambarkan orang yang tidak peduli, bangga membenci politik, atau apatis terhadap kebijakan negara. Mereka dianggap "bodoh" karena tidak menyadari bahwa biaya hidup, pendidikan, dan nasib sehari-hari ditentukan oleh keputusan politik (Kebijakan publik).

Masyarakat Indonesia menjadi sasaran empuk politik adu domba atau devide et impera karena kombinasi faktor historis, sosiologis, dan teknologi. Strategi ini, yang secara historis digunakan oleh kaum pebisnis (investor) untuk menghancurkan soliditas bangsa dan memecah belah, masih efektif karena beberapa alasan utama, yaitu:

1. Keberagaman yang Tinggi (SARA).

Indonesia memiliki keberagaman suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) yang sangat tinggi. Keberagaman ini, jika tidak dikelola dengan baik, menjadi celah rentan untuk diprovokasi menjadi konflik horisontal oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan bisnis dan politik.

2. Polarisasi Politik dan Agama.

Polarisasi yang tajam, terutama pasca Pemilu, seringkali dimanfaatkan untuk mengadu domba antar kelompok masyarakat. Narasi-narasi kebencian seringkali membawa sentimen keagamaan atau golongan demi memecah belah kesatuan.

3. Rendahnya Literasi Digital dan Media Sosial.

Penyebaran informasi palsu (hoaks), fitnah, dan ujaran kebencian di media sosial sangat cepat memprovokasi emosi publik. Minimnya kemampuan untuk menyaring informasi membuat masyarakat mudah termakan hasutan.

4. Faktor Ekonomi dan Sosial.

Kesenjangan sosial dan ekonomi yang masih ada dapat memicu kecemburuan sosial, yang sering dimanfaatkan aktor politik untuk menggerakkan massa melawan kelompok lain.

5. Tujuan Kekuasaan (Pecah Belah).

Politik adu domba digunakan sebagai strategi untuk menciptakan ketidakstabilan demi tujuan kekuasaan tertentu, di mana pihak luar atau elit politik mengadu domba masyarakat lokal untuk melemahkan kekuatan soliditas bangsa.

Politik adu domba, yang juga dikenal sebagai namimah atau fitnah, sekarang menjadi ancaman serius bagi keharmonisan dan solidaritas bangsa.

 

 

Makassar, 10 April 2026