Translate

Rabu, 15 April 2026

Propaganda Barat Lumpuh Dihadapan Repoblik Islam Iran


 Amerika telah lumpuh kedikjayaannya dihadapan Iran, dalam menggunakan kekuasaan global, sebagai salah satu negara adi daya (pemegang hak veto Dewan Keamanan PBB). Karena Iran tidak mampan lagi dengan gertakan Donald Trump, seperti pemimpin negara-negara Arab.







-----

Kamis, 16 April 2026


Propaganda Barat Lumpuh Dihadapan Repoblik Islam Iran

 

Oleh: Achmad Ramli Karim

(Pemerhati Politik & Pendidikan)

 

Amerika telah lumpuh kedikjayaannya dihadapan Iran, dalam menggunakan kekuasaan global, sebagai salah satu negara adi daya (pemegang hak veto Dewan Keamanan PBB). Karena Iran tidak mampan lagi dengan gertakan Donald Trump, seperti pemimpin negara-negara Arab.

Bahkan pihak Rusia baru saja melontarkan sindiran yang sangat tajam dan mendalam. Rusia mengatakan bahwa saat ini, Banyak pemimpin negara-negara Arab tampaknya lebih gemetar menghadapi gertakan Donald Trump ketimbang rasa takutnya kepada Tuhannya.

Narasi mengenai "pelumpuhan propaganda Barat" oleh Republik Islam Iran sering muncul dalam diskursus media pendukung pemerintah atau narasi geopolitik alternatif.

Perang Narasi: Pemerintah Iran dan pendukungnya secara konsisten menuding media Barat menyebarkan disinformasi atau "hoax" untuk menyudutkan Republik Islam Iran, terutama saat terjadi gejolak sosial atau krisis ekonomi. Kematian Ali Khamenei adalah peristiwa besar terjadi pada awal Maret 2026, dengan wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei. Media tertentu melaporkan adanya kegagalan propaganda Barat yang mencoba melabelinya sebagai diktator dengan menyoroti duka cita ribuan masyarakat Iran.

Pada 2025–2026 terjadi demonstrasi besar-bedaran di Iran mulai Desember 2025 akibat krisis ekonomi dan ketidakpuasan terhadap pemerintah. Dalam konteks ini, kelompok pro-pemerintah berusaha mematahkan narasi Barat dengan menunjukkan dukungan solid sipil terhadap sistem Islam. Dan terjadinya transisi kepemimpinan setelah kematian Ali Khamenei, posisi Pemimpin Tertinggi diteruskan oleh putranya, Mojtaba Khamenei.

Secara ringkas, klaim tentang dilumpuhkannya propaganda Barat berakar pada upaya pemerintah Iran untuk menegaskan kedaulatan informasi dan menyanggah narasi mengenai keruntuhan rezim yang sering diprediksi oleh media internasional.

Hak Veto AS Terancam Gugur

Sekarang, di tengah detik-detik berakhirnya ultimatum Presiden Donald Trump yang mengancam akan membom seluruh pembangkit listrik di Iran, Teheran baru saja merilis ancaman balasan yang jauh lebih mengerikan: Sabotase total terhadap seluruh kabel internet bawah laut yang melintasi Teluk Persia, Laut Merah, hingga Laut Mediterania. Langkah nekat ini bukan sekadar gertakan militer biasa, melainkan ancaman langsung untuk "mematikan" peradaban modern, melumpuhkan bursa saham global, transaksi perbankan antarnegara, hingga layanan kecerdasan buatan (Al) yang menjadi tulang punggung ekonomi abad ke-21.

Ancaman yang disampaikan oleh Seyyed Mohammad Mehdi Tabatabaei, pejabat tinggi komunikasi kepresidenan Iran, menegaskan bahwa jika infrastruktur energi mereka disentuh, maka Iran tidak akan ragu memutus serat optik dasar laut yang menghubungkan Asia, Eropa, dan Afrika. Perlu diketahui, wilayah tersebut adalah "titik mati" paling kritis di dunia di mana lebih dari 30% lalu lintas data global mengalir. Jika kabel-kabel ini diputus, miliaran orang akan kehilangan akses internet, ribuan perusahaan teknologi raksasa seperti Google, Amazon, dan Microsoft akan tumbang, dan sistem perbankan internasional bisa mengalami freeze total yang akan memicu depresi ekonomi global dalam hitungan jam.

Para ahli keamanan siber memperingatkan bahwa perbaikan kabel bawah laut di zona perang aktif adalah misi yang hampir mustahil.

Dibutuhkan waktu berbulan-bulan untuk menyambung kembali nadi digital tersebut, sementara dunia akan terjerumus ke dalam "kegelapan informasi". Saat ini, raksasa teknologi Meta dan penyedia layanan cloud dunia dilaporkan sedang panik melakukan pengalihan rute darurat (rerouting) melalui jalur darat dan satelit, namun kapasitasnya jauh dari cukup untuk menampung beban data dunia. Malam ini, saat jarum jam mendekati batas waktu ultimatum Trump, nasib konektivitas internet Anda-dan dompet digital dunia-sedang dipertaruhkan di dasar laut Timur Tengah. (Sumber Berita: Laporan Eksklusif CNN Business, Analisis Strategis Bloomberg, dan Update Kantor Kepresidenan Iran.)

Siapa sebenarnya yang akan menjadi penguasa dunia?. Tetap AS bersama sekutunya, atau beralih ke-Iran dan sekutunya?.

Jika AS dan sekutu pemenang Perang Dunia II sebagai pemegang hak veto PBB, apakah akan gugur jika Perang Dunia III nati digantikan oleh Iran dan sekutunya?. Waktu yang akan menentukan.

Terdapat laporan intelijen yang menyatakan kekhawatiran bahwa teknologi persenjataan AS mungkin tertinggal dalam aspek tertentu dibandingkan kemajuan Iran, terutama terkait rudal balistik dan potensi rudal hipersonik seperti Fattah yang sulit dicegat. Meskipun menghadapi gempuran, Iran diyakini masih mempertahankan fasilitas bawah tanah yang memungkinkan mereka melakukan serangan balik. Perang tahun 2026 telah memicu pengerahan militer AS dalam skala besar di kawasan tersebut.

Secara keseluruhan, meskipun AS secara global memegang hak veto PBB dengan keunggulan militer, Iran telah menunjukkan ketahanan strategis melalui teknologi dalam negeri dan infrastruktur tersembunyi yang menyulitkan dominasi dan agresi Barat. Bahkan beberapa negara Sekutu AS mulai menarik diri menempuh jalan aman, dan tidak tertutup kemungkinan negara-negara Arab di Timur Tengah juga akan melilih jalan aman.

Pemilik hak veto PBB adalah lima anggota tetap Dewan Keamanan (DK) PBB, yang sering disebut sebagai P5 (Permanent Five). Yaitu: Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, Prancis, dan Inggris.

Amerika Serikat (AS), sering menggunakan hak veto terkait isu Timur Tengah/Israel. Rusia (sebelumnya Uni Soviet): Pemegang hak veto aktif.

Tiongkok (RRT): Anggota tetap sejak 1945. Prancis: Anggota tetap sejak 1958. Inggris Raya (Britania Raya): Anggota tetap sejak 1945.

Fungsi Hak Veto : memungkinkan kelima negara ini membatalkan resolusi substantif atau keputusan DK PBB, meskipun didukung mayoritas anggota lain.

Kekuatan: Jika salah satu negara P5 menggunakan hak vetonya, resolusi tersebut otomatis gagal.

Konteks: Hak ini berasal dari posisi mereka sebagai pemenang Perang Dunia II.

 

 

Makassar, 16 April 2026.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar