Relasi Antara Kapital & Aparat Mengancam Kedaulatan

 

Pengakuan Presiden: Ada relasi antara kapital, kekuasaan, dan aparat nembentuk jejaring oligarki pengamanan bisnis. Masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia bukanlah salah rakyat, karena rakyat telah berpartisipasi didalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai pemilik kedaulatan dalam negara demokrasi.

-----

Jum'at, 22 Mei 2026

Relasi Antara Kapital & Aparat Mengancam Kedaulatan

 

Oleh: Achmad Ramli Karim

(Pengamat Politik & Pendidikan)

 

Pengakuan Presiden: Ada relasi antara kapital, kekuasaan, dan aparat nembentuk jejaring oligarki pengamanan bisnis

Masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia bukanlah salah rakyat, karena rakyat telah berpartisipasi didalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai pemilik kedaulatan dalam negara demokrasi. Termasuk dalam memilih calon legislatif dan pasangan calon Presiden-Wapres, namun diduga telah dirampas oleh mafia kekuasaan.

Sedangkan akar masalahnya juga bukan pada pemerintah, karena yang dikehendaki oleh pemilik modal adalah pemimpin yang bisa bekerjasama membangun kontrak politik bersama dengan kekuatan politik dan ekonomi dalam koalisi oligarki.

Akar Masalahnya : Karena elit politik dan pemilik partai membutuhkan biaya politik (cost politcs), sehingga dengan terpaksa menggadaikan kekuasaan rakyat (demokrasi) dan kedaulatan negara kepada kelompok pemilik modal (mafia kekuasaan).

Mafia kekuasaan adalah bentuk penyalahgunaan wewenang di mana jejaring kejahatan terorganisir, oknum pejabat, dan elit politik berkolusi untuk mengendalikan kebijakan, hukum, dan sumber daya negara demi keuntungan pribadi. Praktik ini merusak demokrasi, melanggengkan korupsi, dan menciptakan sistem rente yang merugikan masyarakat.

Pernyataan mengenai adanya relasi antara kapital, kekuasaan, dan aparat yang membentuk jejaring oligarki menjadi sorotan tajam, terutama dalam diskursus politik nasional. Isu ini mengemuka seiring dengan pengakuan dan kritik dari Presiden terhadap praktik di mana institusi penegak hukum maupun birokrasi diduga dimanfaatkan oleh kekuatan modal. Dalam analisis ekonomi-politik, penyatuan antara penguasa dan pengusaha sering kali menciptakan triangulasi kekuasaan yang mengancam tata kelola demokrasi.

Relasi Kapital dan Kekuasaan: Pemilik modal atau elit bisnis memiliki akses langsung untuk memengaruhi kebijakan negara dan menempatkan orang-orangnya di posisi strategis pemerintahan.

Keterlibatan Aparat: Munculnya fenomena di mana oknum aparat penegak hukum atau institusi negara diduga menjadi "beking" atau pelindung kepentingan korporasi dan mafia bisnis di sektor-sektor strategis seperti pertambangan, logistik, dan agraria.

Dampak Sistemik: Praktik ini menyebabkan hukum sering tumpul ke atas namun tajam ke bawah, karena aparat hukum dan kekuasaan masih bisa dibeli integritas dan nasinalismenya dengan uang, materi, dan kepentingan.

Fenomena ini menciptakan state capture, di mana institusi negara justru melayani jaringan ekonomi tertentu alih-alih kepentingan publik secara luas.

“Dalam perspektif intelijen geopolitik, pidato Presiden Prabowo di Museum Marsinah adalah warning terbuka kepada shadow power yang selama ini bercokol di sekitar kekuasaan,” kata Amir Hamzah pengamat intelijen dan geopolitik

kepada wartawan, Jumat (22/5/2026).

“Bahasa Presiden sangat jelas. Ini bukan sekadar kritik moral, tetapi pengakuan bahwa ada relasi antara kapital, kekuasaan, dan aparat yang selama ini membentuk jejaring oligarki pengamanan bisnis,” ujarnya.

Ia menyebut sektor-sektor strategis seperti pertambangan, impor, pelabuhan, distribusi logistik, hingga proyek sumber daya alam sering menjadi arena permainan kekuatan informal.

“Dalam analisa intelijen, ini disebut state capture by economic network. Negara perlahan bisa dikendalikan jaringan ekonomi tertentu melalui pengaruh kepada aparat dan birokrasi,” katanya.

(https://jakartasatu.com/2026/05/22).

 

 

Makassar, 22 Mei 2026