Translate

Kamis, 30 Juli 2026

BUKU: Muhammadiyah Menjaga & Merawat Keutuhan Bangsa

 

Muhammadiyah dan NU sebagai Ormas terbesar yang turut serta berperan melahirkan dan membentuk pundasi NKRI, sudah sepatutnya menjadi pengendali social dan politik demi menjaga dan merawat keutuhan bangsa serta mencegah terjadinya disintergasi bangsa.


Pansus DPRD Gowa Tidak Dapat Digugat

 

Sangat tepat apa yang diharapkan oleh Pemprov Sul-Sel, dengan mendorong kedua pihak mengedepankan komunikasi untuk mencari jalan keluar. Sebagaimana sikap yang disampaikan oleh Sekda Provinsi Sulawesi Selatan, setelah Bupati Gowa mengajukan permohonan fasilitasi mediasi kepada Gubernur Sulsel.


Minggu, 26 Juli 2026

Kebangkitan Ideologi Komunis Ancaman Disintegrasi Bangsa

 

Kalau kita analisis kondisi politik nasional hari ini, dimana pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran yang diperkuat oleh Mentan dan Menteri Keuangan, sepertinya tidak mampu lagi membersihkan para koruptor kelas kakap, karena kekuatan oligarki berada di balik panggung politik.


Sabtu, 25 Juli 2026

Buku: Indonesia Diatas Meja Politik Transaksional

Buku yang sedang anda baca ini sekedar bacaan ringan bukanlah buku yang “full” ilmiah hasil penelitian, tetapi kumpulan opini penulis atas lunturnya moral, integritas, dan etika politik para elit dan pimpinan parpol, yang rela menggadaikan kedaulatan rakyat dan bangsanya melalui politik transaksional, demi kepentingan politik dan kekuasaan dengan menghalalkan segala cara.

Jumat, 24 Juli 2026

Buku: Pendidikan Itu Membangun Culture & Peradaban

  

Susahnya menanamkan niai-nilai karakter bagi generasi muda khususnya pelajar disatuan pendidikan, adalah tantangan terberat bagi pendidik dalam mempertahankan kultur dan peradaban bangsa diera modern sekarang ini. Karena character bulding dan culture bukan diajarakan, tapi  dicontohkan dan  dipraktikan dalam lingkungan hidup.


Senin, 20 Juli 2026

Kekuatan Oligarki Di DPR Rintangan Terberat Presiden

 

Sampai saat ini DPR RI belum mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dengan alasan, karena regulasi ini merupakan instrumen hukum baru yang membutuhkan kehati-hatian ekstra. Hal ini menunjukkan kuatnya pengaruh transaksi politik oligari di parlemen.

Rabu, 15 Juli 2026

Bupati Dapat Dimakzulkan Melalui Pembuktian Perbuatan Tercela

 

Berdasarkan konstitusi di Indonesia, perbuatan tercela adalah tindakan yang melanggar norma agama, kesusilaan, atau adat istiadat yang dilakukan oleh kepala daerah. Jika terbukti, perbuatan ini merupakan salah satu alasan legal yang dapat membuat seorang Bupati diberhentikan atau dimakzulkan dari jabatannya.

Senin, 13 Juli 2026

Ketegasan Prabowo Bongkar Benteng Pertahanan Oligarki

 

Sungguh berat ujian yang dihadapi oleh Presiden Prabowo Subianto, dalam upaya mewujudkan tekadnya memberantas korupsi di tanah air. Karena harus melewati ranjau-ranjau oligarki yang telah dipasang sebelumnya, namun patut diacungi jempol karena mampu membongkar benteng pertahanan Oligarki, yang selama ini dianggap kuat dan kokoh bagaikan tembok besar China. 


Sabtu, 11 Juli 2026

HOS Tjokroaminoto: Pandangan Islam Tentang Sosialisme & Kapitaliame

 

Bangsa Indonesia saat ini diperhadapkan pada tatanan social dan ekonomi dunia yang bisa dianggap sebagai ancaman globalisasi, karena dapat mengikis nilai-nilai luhur budaya bangsa (Character buiding) yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lain.


Kamis, 09 Juli 2026

Siri' na Pacce Falsafah Hidup Suku Makassar

 

Siri' Na Pacce adalah falsafah hidup Suku Makassar yang mengikat moral, martabat, dan solidaritas sosial. Secara harfiah berarti rasa malu dan pedih, falsafah ini mengajarkan bahwa hilangnya harga diri (siri') membuat manusia tak ada bedanya dengan hewan, sementara rasa pedih (pacce) mendorong tolong-menolong dalam masyarakat. 


Rabu, 01 Juli 2026

Kemana Arah Hak Angket DPRD Gowa

 

Seorang Bupati bisa diberhentikan karena tindakan amoral, namun prosesnya harus melalui pembuktian pelanggaran hukum (pidana/etik) di pengadilan dan diusulkan oleh DPRD sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.