Idealisme Purbaya Amanah Konstitusi & Harapan Publik

 

Idealisme adalah pandangan yang menekankan peran sentral ide atau gagasan dalam membentuk realitas, baik dari sudut pandang filsafat maupun kehidupan sehari-hari. Dalam filsafat, idealisme berpendapat bahwa realitas pada dasarnya bersifat spiritual atau mental, sedangkan dalam pengertian umum, ini merujuk pada keyakinan untuk hidup berdasarkan cita-cita dan nilai yang dianggap sempurna.

-----

Sabtu, 10 Januari 2026

Idealisme Purbaya Amanah Konstitusi & Harapan Publik

 

Oleh: Achmad Ramli Karim

(Pemerhati Politik & Pendidikan)

 

Idealisme adalah pandangan yang menekankan peran sentral ide atau gagasan dalam membentuk realitas, baik dari sudut pandang filsafat maupun kehidupan sehari-hari. Dalam filsafat, idealisme berpendapat bahwa realitas pada dasarnya bersifat spiritual atau mental, sedangkan dalam pengertian umum, ini merujuk pada keyakinan untuk hidup berdasarkan cita-cita dan nilai yang dianggap sempurna. Dalam filsafat, Idealisme adalah doktrin yang berpendapat bahwa realitas yang dapat diketahui pada akhirnya dibentuk oleh ide-ide. Dalam pandangan ini, manusia memahami dunia melalui ide, bukan materi yang independen dari pikiran. Sedangkan dalam kehidupan sehari-hari; Idealisme adalah keyakinan untuk hidup atau berusaha hidup sesuai dengan cita-cita dan prinsip yang diyakini benar. Seseorang yang idealis sering kali memiliki optimisme, inspirasi, dan teguh pada keyakinannya, meskipun terkadang dianggap naif.

Istilah "idealisme Purbaya" merujuk pada pemikiran dan kebijakan yang dijalankan oleh Menteri Keuangan Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, terutama setelah menjabat pada September 2025. Idealisme ini berkaitan dengan pendekatan ekonominya yang menekankan pada nilai-nilai tertentu demi mencapai kemajuan ekonomi yang berpihak pada rakyat.

Berikut adalah beberapa keunggulan dari idealisme Purbaya yang dapat diamati dari berbagai sumber:

1. Kombinasi Idealisme dan Pragmatisme.

(a) Berani dan jujur: Purbaya dianggap memiliki keberanian untuk menyatakan fakta secara jujur dan apa adanya, bahkan jika hal itu tidak populer. Ia berani menanggung konsekuensi dari pernyataannya. (b) Berbasis data dan realistis: Meskipun didasari pada idealisme untuk mencapai kesejahteraan, Purbaya tidak mengabaikan data dan realitas. Ia mengambil langkah-langkah pragmatis untuk memajukan ekonomi, seperti mendorong likuiditas perbankan dan memaksa bank-bank milik negara untuk meningkatkan kinerja. (c) Inspirasi dari tokoh ekonomi: Beberapa analis mengaitkan idealisme Purbaya dengan pemikiran ekonom seperti Milton Friedman (pendekatan likuiditas) dan Sumitro Djojohadikusumo (terutama pandangannya yang pragmatis dan berorientasi pada hasil).

2. Transparansi dan Komunikasi Publik.

(a) Gaya komunikasi yang lugas: Purbaya dikenal memiliki gaya komunikasi yang langsung dan tidak bertele-tele. Meskipun sempat menuai kritik, gaya ini kemudian berbalik menjadi sentimen positif karena dianggap autentik dan kredibel oleh publik. (b) Membangun kepercayaan publik: Dengan keterbukaannya, Purbaya mampu membangun kepercayaan publik. Masyarakat merasa bahwa ia tidak menyembunyikan fakta, melainkan berbicara dengan argumen yang jelas. (c) Dekat dengan publik: Sikapnya yang membumi dan komunikasinya yang lugas membuatnya terasa lebih dekat dengan masyarakat, yang menginginkan figur pejabat yang riil dan dapat dipercaya.

3. Kebijakan yang Berpihak pada Rakyat.

(a) Fokus pada kesejahteraan: Salah satu tujuan utama dari kebijakan fiskal Purbaya adalah memaksimalkan kesejahteraan sosial, yang dilandasi oleh idealisme Pancasila. Keberhasilan tidak hanya diukur dari angka pertumbuhan semata, tetapi juga dampaknya pada keadilan ekonomi. (b) Mendorong sektor riil: Langkah-langkah seperti kucuran dana dari BI ke bank-bank negara bertujuan untuk menghidupkan kembali sektor riil dan mendorong pasar agar lebih bergeliat. (c) Pendekatan profesional dalam penegakan pajak: Purbaya menegaskan bahwa penegakan pajak akan dilakukan secara profesional dengan mengejar potensi kebocoran, bukan dengan cara yang intimidatif seperti "gedor rumah orang".

4. Otonomi dari Tekanan Politik.

(a) Fokus pada kinerja: Purbaya menunjukkan bahwa ia tidak tertarik untuk terikat dengan partai politik tertentu, dan lebih fokus pada pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan. Ia tidak takut dikritik, tetapi meminta waktu untuk membuktikan kinerjanya. (b) Konsisten pada substansi: Meskipun banyak tekanan dan opini yang beredar, Purbaya tetap kuat pada substansi kebijakan yang berpihak pada rakyat.

Secara keseluruhan, keunggulan idealisme Purbaya terletak pada kemampuannya memadukan visi ideal untuk mewujudkan keadilan ekonomi dengan strategi yang pragmatis dan berbasis data. Ditambah dengan gaya komunikasi yang transparan dan jujur, ia berhasil membangun kepercayaan publik dan mengarahkan kebijakan fiskal yang berpihak pada kesejahteraan rakyat.

Imperialisme Modern Mengubur Idealisme Bangsa

Imperialisme adalah kebijakan atau ideologi suatu negara untuk memperluas kekuasaan dan pengaruhnya atas negara lain, sering kali melalui penjajahan, kekuatan militer, atau kontrol ekonomi dan politik. Tujuannya adalah untuk mencapai kepentingan diri sendiri dengan menguasai sumber daya, pasar, dan wilayah negara lain.

Imperialisme modern muncul setelah Revolusi Industri karena bertujuan untuk mengembangkan perekonomian. Tujuan utamanya adalah mencari bahan mentah untuk industri yang semakin besar dan pasar baru untuk menjual produk-produk industri mereka.

Revolusi industri menciptakan produksi besar-besaran yang membutuhkan pasokan bahan mentah yang melimpah. Selain bahan baku, negara-negara industri juga membutuhkan pasar yang luas untuk menjual produk-produk yang mereka hasilkan. Namun persaingan ekonomi antar negara-negara maju menjadi salah satu pendorong ekspansi wilayah untuk mengamankan sumber daya dan pasar.

Ciri-ciri utama imperialisme modern, antara lain; (1) Perluasan kekuasaan: Melibatkan upaya suatu negara untuk memperluas dominasi dan kendalinya ke wilayah lain. (2) Kontrol politik dan ekonomi: Menguasai pemerintahan dan ekonomi negara lain untuk keuntungan diri sendiri. (3) Penggunaan kekuatan: Sering kali menggunakan kekuatan politik, ekonomi, atau diplomasi (kekuatan keras dan lunak) untuk mencapai tujuannya. (4) Dominasi dan eksploitasi: Seringkali berujung pada dominasi satu bangsa atas bangsa lain, yang mengarah pada eksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja, serta pemaksaan budaya dan sistem pemerintahan.

Kolonialisme berbeda dengan imperialisme, dimana Imperialisme lebih luas meliputi dominasi politik dan ekonomi, sedangkan kolonialisme adalah praktik pendirian pemukiman dan penguasaan wilayah secara fisik. Seperti dugaan publik terkait proyek imigran terselubung m, berkedok TKA sebagai syarat tersembunyi dari kerja sama Indonedia-RRT. Sebuah negara bisa menjadi imperialis tanpa harus menjadi kolonial, tetapi kolonialisme adalah salah satu bentuk imperialisme.

Idealisme Purbaya sesuai dengan amanah konstitusi, sebagaimana cita-cita bangsa Indonesia tercantum dalam Alinea Kedua dan Keempat Pembukaan UUD 1945. Alinea kedua menyatakan cita-cita untuk mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sementara itu, Alinea Keempat menguraikan tujuan spesifik, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Namun sistem kapitalisme yang diberlakukan oleh kaum kapitalis (pemilik modal) di Nusantara, telah mengaburkan cita-cita luhur bangsa tersebut. Bahkan kaum kapitalis berhasil memberdayakan para politikus dan legislatif untuk melakukan kudeta konstitisi, sebagai benteng invasi ekonomi dan dagang  kaum kapitalis.

Kapitalisme adalah sistem ekonomi di mana kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi (seperti pabrik dan modal) menjadi pendorong utama kegiatan ekonomi. Dalam sistem ini, pelaku swasta memiliki dan mengendalikan bisnis, dan harga barang serta jasa sebagian besar ditentukan oleh kekuatan pasar (permintaan dan penawaran). Motif utamanya adalah mencari keuntungan sebesar-besarnya. Sistem kapitalisme ini juga berlaku di Indonesia dimana pelaku swasta (investor) memiliki pengaruh politik yang kuat dalam pemerintahan, serta mengendalikan bisnis, dan harga barang sesuai keinginan pemilik modal.

 

Makassar, 1 Nopember 2025