Ulama Tidur Pejabat Publik Gagal Mental & Moral

 

”gagal mental dan moral" merujuk pada kondisi di mana seseorang mengalami gangguan kesehatan jiwa yang parah, yang seringkali berdampak pada ketidakmampuan untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai etika, norma sosial, atau kode moral yang berlaku. 

-----

Selasa, 12 Mei 2026

Ulama Tidur Pejabat Publik Gagal Mental & Moral

 

Oleh: Achmad Ramli Karim

(Pemerhati Politik & Pendidikan) 

 

”gagal mental dan moral" merujuk pada kondisi di mana seseorang mengalami gangguan kesehatan jiwa yang parah, yang seringkali berdampak pada ketidakmampuan untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai etika, norma sosial, atau kode moral yang berlaku. Kondisi ini seringkali merupakan hasil dari tekanan emosional, trauma, atau situasi kehidupan yang berat.

Rusaknya moral suatu bangsa bilamana pejabat publik, sudah banyak yang tidak sehat secara mental dan moral. Sementara para ulama sedang di tidurkan dengan kenikmatan duniawi,  sehingga tidak ada ulama yang berani memberikan wejangan, peringatan, dan pencegahan melalui "Dakwah Amar Ma'ruf Nahi mungkar.

Ulama jangan lagi tidur terus, tetapi bangun dan bangkitlah tegakkan panji-panji "Amar Ma'ruf Nahi mungkar", karena banyaknya pejabat publik yang sudah tidak sehat secara mental dan moral termasuk jabatan Presiden dan Wakil Presiden.

Amar ma'ruf nahi munkar adalah prinsip ajaran Islam untuk mengajak kepada kebaikan (ma'ruf) dan mencegah atau melarang kemungkaran (munkar). Ini adalah kewajiban individu/kelompok untuk menjaga kemaslahatan, keamanan sosial, dan sebagai ciri umat terbaik. Dilakukan dengan tangan (kekuasaan), lisan/tulisan, atau selemah-lemahnya iman, cukup dengan hati sesuai kemampuan.

Ulama memiliki peran krusial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai pembimbing umat, perekat persatuan, dan penjaga moral bangsa. Mereka menyebarkan ajaran Islam moderat, menjaga kerukunan, serta terlibat dalam pergerakan nasional dan perumusan dasar negara untuk mewujudkan kedamaian sosial serta harmoni dalam keberagaman.

Beberapa peran penting ulama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, diantaranya:

1. Sebagai Pilar Persatuan dan Kesatuan.

Ulama membina masyarakat agar saling menghargai, menjaga persatuan bangsa, serta menanamkan nilai-nilai toleransi di tengah keberagaman Indonesia.

2. Benteng Moral dan Akhlak.

Berfungsi menjaga kemurnian akidah serta mengawal akhlak umat, yang secara tidak langsung membentuk karakter bangsa yang berintegritas.

3. Penyebar Islam Moderat (Wasathiyah).

Ulama di Indonesia berperan menyebarkan ajaran Islam yang damai, moderat, dan sesuai dengan konteks budaya nusantara. Sehingga ulama sehati diyakini mampu menjembatani dan mengatasi komplikasi antar umat beragama, seperti apa yang telah diberikan oleh HM. Yusuf Kalla tokoh sentral dari Indonedia Timur.

4. Motor Penggerak Perjuangan Bangsa.

Secara historis, ulama aktif sebagai motor penggerak dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dan perumusan dasar negara, yang awalnya dimotori oleh tokoh ulama bangsa (seperti KH Ahmad Dahlan dan KH Hasyim Asy'ari, pendiri Muhammadiyah & NU).

5. Mitra Pemerintah (Umara).

Ulama berperan sebagai penasihat, memberikan fatwa, dan ikut meredam potensi konflik dalam masyarakat.

Ulama sering dianggap sebagai sosok panutan yang sejajar atau bahkan lebih tinggi dari pemimpin formal di mata masyarakat, menjadikannya agen penting dalam menjaga stabilitas nasional. Apalagi di zaman kontrak politik (politik transaksional) sekarang ini, lembaga perwakilan rakyat (MPR, DPR, DPD, & DPRD) tugas pokok dan fungsinya telah dimandulkan oleh kesepakatan politik para pimpinan parpol melalui "Koalisi Politik."

Ulama seharusnya sadar bahwa bangsanya sedang kritis moral dan etika publik, tercabik-cabik akibat perselingkuhan pejabat dan politikus, bersama pebisnis dan elit global. Karena arah dan tujuan negara telah dibelokkan oleh MPR/DPR RI melalui amandemen konstitisi, untuk kepentingan kelompok parpol bersama elit global (oligarki) melalui kontrak politik (politik transaksional).

Dimana para wakil rakyat yang seharusnya menjaga kedaulatan bangsa, justeru menggadaikannya kepada kaum pemilik modal politik, demi menggapai harapan, yaitu; kepentingan politik dan biaya politik (codt politics). Bukan untuk kepentingan rakyat dan bangsanya (nasionslisme).

Seseorang yang tidak sehat mental dan moral sering menunjukkan kombinasi gangguan pola pikir, emosi, perilaku sosial, serta krisis nilai-nilai etika. Tandanya meliputi sedih berkepanjangan, antisosial, manipulatif, kurang empati, tidak bertanggung jawab, dan sering kali abai terhadap norma sosial/aturan.

 

 

Makassar, 12 Mei 2026