Prabowo Digoyang Oligarki Takut Anies Menang 2029

 

Presiden Prabowo Subianto menghadapi tekanan politik berlapis, mencakup tantangan ekonomi global, pembenahan tata kelola institusi (seperti kasus di Badan Gizi Nasional), dan manuver politik koalisi yang dominan.

-----

Rabu, 10 Juni 2026

Prabowo Digoyang Oligarki Takut Anies Menang 2029

 

Oleh: Achmad Ramli Karim

(Pemerhati Politik & Pendidikan)

 

Presiden Prabowo Subianto menghadapi tekanan politik berlapis, mencakup tantangan ekonomi global, pembenahan tata kelola institusi (seperti kasus di Badan Gizi Nasional), dan manuver politik koalisi yang dominan. Beliau juga harus menyeimbangkan manuver pemberantasan korupsi masif dengan potensi perlawanan internal, sambil menavigasi dinamika dengan oposisi.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menghadapi tekanan politik berlapis, mulai dari manuver oposisi di dalam negeri hingga tantangan berat fiskal dan geopolitik global. Stabilitas pemerintahannya ditopang oleh poros koalisi besar yang sekaligus menuntut akomodasi politik internal.

Adapun rincian tekanan politik yang dihadapi pemerintahan Prabiwo saat ini, antara lain:

a). Dilema Fiskal dan Ekonomi: Gejolak global, seperti konflik di Timur Tengah, memicu tekanan pada anggaran negara yang berimbas pada kebijakan sensitif seperti harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Menjaga daya beli masyarakat di tengah inflasi menjadi ujian berat bagi kepemimpinannya.

b). Kritik Oposisi: Meski didukung oleh koalisi kuat di parlemen, Presiden Prabowo menghadapi tekanan kontrol dari partai oposisi seperti PDI-P. Kritik keras ini kerap menuntut pemerintah lebih transparan dan akuntabel terhadap berbagai kebijakan strategis.

c). Geopolitik Internasional: Dalam politik luar negeri bebas aktif, Indonesia dituntut untuk mengambil sikap tegas namun hati-hati di tengah persaingan blok kekuatan besar dunia yang berpotensi menyeret stabilitas regional.

Dinamika dan tekanan politik tersebut dapat dilihat pada aspek-aspek berikut:

1. Gesekan Politik Dan Kepentingan.

Langkah gencar aparat penegak hukum dan Kejaksaan Agung dalam membongkar kasus raksasa korupsi, termasuk skandal yang menyeret mantan petinggi Badan Gizi Nasional (BGN), menciptakan gesekan politik yang serius. Apalagi   Kabinet Prabowo didominasi dari geng Solo termasuk pengelola BGN diduga titipan Presiden sebelumnya.

Presiden Prabowo Subianto secara terbuka mengakui adanya perlawanan dan teror dari pihak-pihak yang kepentingannya terganggu.

2. Tekanan global akibat dinamika geopolitik.

Tekanan ini sangat menguji kepemimpinan Prabowo, khususnya dalam dilema penetapan kebijakan politik BBM dan pengelolaan anggaran di tengah tekanan fiskal.

3. Sabotase Struktural.

Sabotase struktural adalah tindakan sengaja dan terencana untuk menghambat, melumpuhkan, atau menggagalkan fungsi, sistem, maupun tujuan suatu organisasi atau pemerintahan dari dalam. Berbeda dengan sabotase fisik, bentuk ini menyerang tatanan prosedural, alur kerja, atau fondasi sistem agar kinerja target menjadi rusak. Konteks dan ragam sabotase struktural dalam politik dan negara merujuk pada upaya sistematis kelompok tertentu untuk melemahkan pemerintahan Prabowo, mendestabilisasi institusi, atau menggagalkan kebijakan melalui pemanfaatan celah sistem. Hal ini dapat berupa manuver birokrasi, penyusupan kebijakan, hingga gerakan internal dalam kabinetnya. Secara konseptual, fenomena ini sering dikaitkan dengan perusakan tidak kasatmata (subversif) yang memanfaatkan struktur legal atau fungsional itu sendiri untuk menciptakan kekacauan atau kerugian besar.

Menurut Gatot Nurmantyo, Presiden Prabowo Subianto diduga mendapat tekanan politik untuk menerima "titipan" dari Joko Widodo. Titipan ini bukan hanya terkait nama menteri di kabinet, melainkan juga agenda politik agar pasangan Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka dipersiapkan untuk memimpin selama dua periode.

Dikutip dari-KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menilai berbagai persoalan yang saat ini dihadapi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, adalah akumulasi masalah yang diwariskan dari pemerintahan periode kedua Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menurut Hasto, tantangan yang dihadapi pemerintahan Prabowo saat ini tidak muncul dalam waktu singkat, melainkan merupakan persoalan yang telah berlangsung sejak beberapa tahun terakhir.

Berbagai tantangan ekonomi, fiskal, tata kelola pemerintahan, hingga persoalan sosial yang saat ini dihadapi Presiden Prabowo merupakan persoalan yang sebagian besar merupakan warisan dari pemerintahan Joko Widodo pada periode kedua,” kata Hasto kepada wartawan, Senin (1/6/2026).

Hasto menyampaikan hal tersebut saat menanggapi momen kebersamaan Prabowo dan Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Dewan Pengarah BPIP, Megawati Soekarnoputri, dalam peringatan Hari Lahir Pancasila.

Analisis Hasto ini, sejalan dengan prediksi seorang pengamat militer dan intelijen, bahwa Presiden Prabowo Subianto hanya akan menjabat selama dua tahun seperti yang disampaikan oleh Connie Rahakundini Bakrie pada masa kampanye Pilpres 2024.

Namun jika kita perhatikan kondisi politik nasional saat ini, penulis melihat adanya kekhawatiran dan ketakutan oligarki menjelang Pilpres 2029. Sebab dukhawatirkan Prabowo-Gibran tidak bisa memenangkan konstelasi politik 2029 jika Anies memiliki kendaraan politik. Karena dua naga sakti (JK-Amien Rais) diperkirakan berada dibelakang ARB sebagai " King Maker."

Sehingga ada upaya secara masif dan sistematis untuk menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto dalam masa jabatannya sebelum 2029. Hal ini dapat kita lihat dari sabotase struktural era Menteri Keuangan sebelum Purbaya yang menjebak Prabowo melalui kebijakan ekonomi sebelum pelantikan. Sasaran utamanya, adalah oligarki ingin "Raja Jawa 2", bertahta sebelum 2029.

Kondisi ini dapat dibaca pada lahirnya gelombang demonstrasi dan kerusuhan massal pada akhir Agustus 2025 di Gedung DPR RI dan di berbagai daerah. Aksi tersebut meluas berskala nasional dipicu oleh kemarahan masyarakat terhadap kebijakan negara, khususnya terkait rencana tunjangan perumahan anggota DPR dan penolakan terhadap undang-undang ketenagakerjaan.

Inilah upaya kudeta sistematis yang gagal melalui aksi demontrasi  anarkis pada Agustus 2025 lalu, yang memanfaatkan influencer, buzzer-buzzer bayaran, dan aparat negara sebagai buzer birokrasi. Dan secara politis sepertinya oligarki akan memanfaatkan perampokan berkedok gizi untuk menjatuhkan Presiden Prabowo demi menaikkan pewaris tahta "Raja Jawa."

 

 

Makassar, 9 Juni 2026