Haluan Garuda Serong ke Kiri Butuh Kompas Jujur

 

Sekaranglah saatnya masyarakat  nusantara, untuk menggolarakan pemimpin paripurna, yaitu pemimpin yang berkarakter jujur, cerdas, dan berani tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras dan golongan. Karena karakter tersebut adalah nilai-nilai universal yang diajarkan oleh semua agama, sebelum kecurangan dan kebohongan menjadi character building dalam transaksi politik.

-----

Selasa, 11 Agustus 2026

Haluan Garuda Serong ke Kiri Butuh Kompas Jujur

 

 

Haluan kapal adalah bagian depan dari badan kapal yang menghadap ke arah tujuan saat kapal sedang berjalan. Bagian ini umumnya dirancang meruncing agar mampu membelah air dengan mudah, mengurangi hambatan laju air, serta mencegah air laut masuk ke dalam kapal akibat terjangan ombak. Dalam politik, haluan berarti arah, tujuan, pandangan, atau pedoman dasar yang dipegang oleh suatu bangsa, partai, atau tokoh dalam menjalankan kebijakan serta kegiatan politiknya. Sesuai penjelasan di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah ini mencakup orientasi ideologi dan langkah strategis yang dituju. Sementara serong berarti tidak lurus, miring, menyimpang dari arah atau garis lurus, mencong, serta bermakna kiasan “sebagai perbuatan curang atau tidak setia”.Sedangkan kompas pada kapal atau pesawat berfungsi sebagai alat navigasi utama untuk menentukan arah haluan, menjaga jalur perjalanan tetap lurus di tengah laut atau udara tanpa rambu, serta menjadi sistem cadangan darurat yang vital jika alat navigasi digital atau satelit mengalami kerusakan. Demikian juga pentingnya haluan dan kompas yang jujur bagi suatu bangsa, untuk menjamin kedaulatan negara dan pemerintahan yang berdaulat.

Haluan bangsa dan negara Indonesia secara fundamental berakar pada Pancasila sebagai ideologi dasar dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi. Dalam sejarah dan ketatanegaraan, arah pembangunan nasional ini dikenal melalui konsep Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) atau yang kini tengah dimatangkan kembali oleh MPR RI sebagai Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) untuk menjaga kesinambungan pembangunan jangka panjang.

Saat ini negara Indonesia sedang tidak baik-baik saja, karena haluan garuda sedang mengarah ke kiri, dibelokkan karena kepentingan politik dan bisnis global yang telah diperjanjikan diatas meja politik transaksional. Untuk itu haluan Garuda Indonesia membutuhkan nakhoda yang memiliki kompas (integritas) kejujuran. Yaitu: membutuhkan sosok pemimpin yang memiliki sifat dan karakter paripurna, Untuk mengendalikan komudi pinisi Nusantara dalam menghadapi gelombang ombak dan badai bajak laut (one piece). Hal ini sekaitan dengan carut marutnya penyelenggaraan pemerintahan pasca-Reformasi 1998. Dimana dinamika politik di Indonesia memperlihatkan kecenderungan pergeseran dalam pola hubungan antara bangsa (state) dan masyarakat sipil (civil society), yang berdasarkan kesepakatan politik atau kontrak kepentingan (politik transaksional). Ruang publik yang dahulunya diharapkan menjadi arena diskursus rasional, kini kerap diwarnai skeptisisme mendalam terhadap independensi penguasa dan penegak hukum, yang cenderung tidak adil dan tidak bijak dalam sikap dan tindakan.

Ketegangan ini berawal dari pemerintahan Mulyono, dengan diberlakukan sistem kontrak politik dalam Koalisi parpol, dan pemisahan Agama dari politik (kebijakan publik). Yaitu sebuah sistem yang mendeskripsikan bahwa etika moral, kejujuran, kapasitas intelektual, adalah urusan pribadi dan bukan urusan politik atau negara. Paham ini cenderung mengadopsi paham sekuler dan komunisme, yang memandang hasil pembangunan dari sisi materi dan phisik sebagai ukuran kesejahteraan. Lalu mengabaikan pundasi dan palsafah bangsa Indonesia, bahwa keberhasilan suatu pembangunan ialah terpenuhinya keseimbangan antara pembangunan lahiriah dan jasmani atau phisik dan rohani (materi dan spritual). Oleh karena itu konsep sekuler dan komunisme yang mengutamakan kesejahteraan dari sisi materi, sangat bertentangan dengan pandangan hidup bangsa yang berlandaskan Pancasila.

Carut marut yang dihadapi oleh pemerintahan Indonesia saat ini, pada hakekatnya adalah buah dari diabaikannya nilai-nilai moral, Agama, dan etika publik dalam sistem politik dan pemerintahan di era Mulyono selama sepuluh tahun berkuasa. Bahwa keberpihakan rakyat kepada pemerintahnya tidak diukur dari aspek kepatuhan dan loyalitas buta, atau dipaksa loyal dengan pendekatan materi dan bansos. Melainkan kepercayaan publik yang terbangun dari aspek kejujuran dan keikhlasan (integritas) seorang pemimpin, dalam menjalankan kekuasaan berdasarkan hukum dan undang-undang. Bukan berdasarkan atas kekuasaan mutlak (absolut).

Untuk itu bangsa Indonesia membutuhkan pemimpin paripurna, adalah sosok pemimpin yang ideal, lengkap, dan utuh dari segi kualitas diri, kecerdasan, integritas, serta kemampuan manajerial. Mereka tidak hanya mempunyai visi yang jelas, tetapi juga mampu menggerakkan organisasi secara menyeluruh dan memberikan teladan yang paripurna.

Ciri-Ciri Pemimpin Paripurna, meliputi: (1). Memiliki Visi Jelas: Punya arah pandang jangka pendek dan panjang yang kuat serta inspiratif. (2). Kualitas Intrapersonal & Interpersonal: Punya kematangan emosi yang baik dan pintar berkomunikasi dengan orang lain. (3). Kecerdasan & Integritas Menonjol: Cerdas mengatasi masalah, jujur, serta dapat dipercaya. (4). Memiliki Wawasan Luas: Paham kondisi nyata di masyarakat dan berpandangan luas atau global.

Dari Mana Sumber Kejujuran

Sumber utama kejujuran berasal dari hati nurani yang bersih, keimanan atau ketakwaan kepada Tuhan, serta didikan moral dan lingkungan yang baik sejak kecil. Hati yang tenang dan sadar akan kebenaran menjadi akar utama seseorang berani berkata serta bertindak apa adanya.

Faktor Internal: (1). Hati nurani: Suara batin yang murni selalu bisa membedakan mana hal yang benar dan salah. (2). Iman dan takwa: Keyakinan kuat kepada Tuhan membuat seseorang selalu merasa diawasi dan takut untuk berbohong. (3). Kesadaran diri: Niat kuat dari dalam diri untuk hidup tenang tanpa beban tipu daya.

Faktor Eksternal: (1). Keluarga: Orang tua yang mendidik anak berkata benar sejak dini membentuk kebiasaan jujur. (2). Lingkungan: Pergaulan dengan orang-orang yang baik dan suka pada kebenaran. (3). Pendidikan: jenjang pendidikan yang jelas dan norma masyarakat yang menghargai nilai integritas.

Sekaranglah saatnya masyarakat  nusantara, untuk menggolarakan pemimpin paripurna, yaitu pemimpin yang berkarakter jujur, cerdas, dan berani tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras dan golongan. Karena karakter itu adalah nilai-nilai universal yang diajarkan oleh semua agama, sebelum kecurangan dan kebohongan menjadi charater building dalam transaksi politik.

Makassar, 11 Agustus 2026