DPRD Seharusnya Soroti Kudeta Senyap Perangkat Daerah

 

Kudeta senyap adalah pengambilalihan atau pengikisan kekuasaan pemerintahan yang dilakukan secara perlahan, terselubung, dan tanpa kekerasan fisik terbuka, tidak seperti kudeta tradisional yang melibatkan kekuatan militer secara mendadak. Proses ini sering memanfaatkan celah hukum, prosedur konstitusional, atau pengaruh politik di balik layar untuk melemahkan pemimpin atau sistem yang sah.

Bupati Gowa Dizalimi Secara Terstruktur & Masif

 

Kasus pribadi yang menimpa seorang Bupati  perempuan di Kab. Gowa (DR. Hj. Husniah Talenrang, SE., MM), sungguh sangat pedih, karena kasus pribadinya dijadikan alasan pembenaran untuk didzalimi secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Pada hal yang terjadi sesungguhnya adalah sikap penolakan dari para elit dan pimpinan parpol, bukan penolakan oleh masyarakat umum. 

DPRD Gowa Usut Kasus Pribadi Lakukan Pencemaran

 

Apakah studi banding Pansus Hak Angket DPRD Gowa Ke Kab. Garut Provinsi Jawa Barat masuk ranah tupoksi, serta penyebaran video privasi Husniah Talenrang masuk tindak pidana pencemaran nama baik?.

Aceh Harus Jadi Benteng Pertahanan Kesatua Bangsa

 

Terlalu buta dan bodoh politik jika ada kelompok yang ingin pisahkan Aceh dari NKRI. Karena dapat mempercepat tercapainya tujuan kaum penjajah modern (negara industri), untuk menguasai sumber daya (ekonomi), politik, dan pemerintahan dengan terjadinya perpecahan bangsa (dis integrasi bangsa). 

81 Tahun Indonesia Merdeka Beternak Tikus Berdasi

 

Sudah 81 Tahun Indonesia merdeka dari sistem penjajahan wilayah (kolonialisme) oleh Belanda dan Jepang, tetapi bukan berarti merdeka dari sistem imperealisme yaitu sistem politik dari negara besar, yang memperluas pengaruhnya untuk menguasai pemerintahan dan ekonomi suatu negara.

DPRD Gowa Gagal Fungsi Jadi Alat Politik

 Hujan interupsi anggota DPRD kepada Bupati pada rapat penentuan pendapat, menunjukkan emosi dan gagal fungsi karena kalah secara politik. Sedangkan usulan Pansus terkesan menutupi malu, karena terlanjur (diduga) menjadi alat politik dan kepentingan: yaitu sebagai sarana atau instrumen yang digunakan oleh aktor, kelompok, untuk meraih kekuasaan demi mencapai tujuan tertentu.

BUKU: Opini & Pandangan Politik Seorang Pendidik

 

Syukur Alhamdulillah,  atas rahmatNYA memberi inspirasi dan bisikan nurani, instuisi, serta gagasan yang tiba-tiba muncul menggerakkan pikiran hamba sehingga bisa menulis. Tulisan dalam buku ini adalah kumpulan opini dan pandangan politik seorang pendidik, sebagai gambaran kepedulian atas kondisi bangsanya, yang dibangun diatas meja politik transaksional oleh para elit, pimpinan parpol, bersama kelompok pemilik modal (oligarki).

Usulan Hak Angket Diduga Sarat Kepentingan

 

Frasa "sarat kepentingan" umumnya merujuk pada ketentuan, motif, atau tuntutan yang didasari oleh kebutuhan, keuntungan, atau tujuan tertentu dari pihak yang terlibat. Frasa ini sering dipakai dalam konteks hukum, politik, atau perjanjian untuk menyatakan bahwa suatu tindakan dibuat bukan atas dasar objektif, melainkan disetir oleh maksud tersembunyi atau agenda tertentu.

Mafia Ancam Prabowo Mengandalkan Londo Ireng & Parpol

 

Ketika Prabowo berani melawan oligarki dianggap  lupa diri, penyebab utama kursi kedudukannya digoyang. Karena kelompok mafia dagang yang ada dalam oligarki, diduga akan merancang kudeta kekuasaan secara konstitusional, dengan mengandalkan para londo Ireng dan parpol untuk menjatuhkan Presiden Prabowo sebelum 2029.

Haluan Garuda Serong ke Kiri Butuh Kompas Jujur

 

Sekaranglah saatnya masyarakat  nusantara, untuk menggolarakan pemimpin paripurna, yaitu pemimpin yang berkarakter jujur, cerdas, dan berani tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras dan golongan. Karena karakter tersebut adalah nilai-nilai universal yang diajarkan oleh semua agama, sebelum kecurangan dan kebohongan menjadi character building dalam transaksi politik.

BUKU: Menakar Integritas Dengan Hukum & Kekuasaan

 

Buku yang sedang anda baca ini yang berjudul “Menakar Integritas Dengan Hukum & Kekuasaan” menggambarkan bagaimana pejabat public menjaga dan mempertahankan integritasnya dalam memjalankan hukum dan pemerintahan, ditengah-tengah pengaruh pendekatan transaksi kepentingan oleh kaum kapitalis. Menakar integritas adalah proses mengukur atau menilai kejujuran, konsistensi, serta keselarasan antara hati, pikiran, ucapan, dan perbuatan seseorang atau lembaga berdasarkan nilai moral dan etika yang benar.

Sepuluh Sifat Kepribadian Muhammadiyah

Bermuhammadiyah adalah berislam dan berislam yang sebenar-benarnya, adalah memastikan kebaikan itu tidak berhenti pada diri kita. Jangan biarkan Islam hanya menjadi kata-kata dan jangan biarkan ilmu hanya berhenti dikepala kita. 

Indonesia Terselamatkan Jika Muhammadiyah & NU Bahu Membahu

 

Bukan berarti hanya Muhammadiyah & NU yang dapat menyelamatkan bangsa Indonesia, tapi termasuk Ormas-Ormas lainnya. Karena jika dua arus besar ini sebagai saluran utama (primer) bergerak, maka saluran tersier lainnya otomatis tertarik arus besar.

BUKU: Menggiring Isu Membentuk Opini Strategi Komunisme

 

Tulisan dalam buku ini adalah kumpulan opini, yang merupakan gambaran kepedulian penulis untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat umum dalam membangun nasionalisme dan integritas public, agar masyarakat dapat terhindar dari upaya perpecahan antar kelompok yang dapat memicu disintegrasi bangsa. 

Pemecatan Rukaya Melanggar Prosedur Hukum Administaratif

 

Pemberhentian Ibu Rukaya dari jabatan Ketua Program Studi Bimbingan dan Konseling (BK) sekaligus dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Barru (Unmuh Barru), melanggar prosedur hukum Administratif dan bisa menimbulkan gugatan PTUN.

Pundasi Sekuler Telah Dibangun Dinusantara

 

Pondasi sekuler adalah prinsip pemisahan urusan agama dari institusi publik, negara, dan politik, serta berfokus pada kehidupan dunia.

Politik Pembentukan Opini Jatuhkan Prabowo Naikkan PSI

 

Publik merasa curiga kalau hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) sekarang, sama dengan hasil survey Pilpres lalu yang merupakan "stratehgi politik pembentukan opini publik" Yang pada hakekatnya dapat diduga penipuan publik dan strategi kotor yang menempatkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di atas ambang batas.