Indonesia Terselamatkan Jika Muhammadiyah & NU Bahu Membahu

 

Bukan berarti hanya Muhammadiyah & NU yang dapat menyelamatkan bangsa Indonesia, tapi termasuk Ormas-Ormas lainnya. Karena jika dua arus besar ini sebagai saluran utama (primer) bergerak, maka saluran tersier lainnya otomatis tertarik arus besar.

-----

Jum'at, 7 Agustus 2026

Indonesia Terselamatkan Jika Muhammadiyah & NU Bahu Membahu

 

Oleh: Achmad Ramli Karim

(Pemerhati Politik & Pendidikan)

 

Bukan berarti hanya Muhammadiyah & NU yang dapat menyelamatkan bangsa Indonesia, tapi termasuk Ormas-Ormas lainnya. Karena jika dua arus besar ini sebagai saluran utama (primer) bergerak, maka saluran tersier lainnya otomatis tertarik arus besar.

Belum terlambat menyelamatkan bangsa Indonesia dari cengkraman kapitalisme atau penjajahan modern, jika dua Ormas islam terbesar (Muhammadiyah & NU) bersatu bahu membahu melawan hegemoni oligarki dalam pemilu 2029. Sebab jika tidak dicegah maka kekuatan kapitalis akan meloloskan kandidat yang dikehendaki-Nya, dengan menggolontorkan biaya politik (cost politics) untuk membeli parpol peserta pemilu dan masyarakat sebagai calon pemilih (money politik).

Bahu membahu artinya bekerja sama, tolong-menolong, atau berjuang bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan yaitu menyelamatkan bangsa Indonesia dari praktik dagang politik. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah ini menggambarkan sikap saling membantu layaknya menggunakan pundak untuk memikul beban secara bersama.

Politik uang (money politics) adalah tindakan memberi atau menjanjikan uang, barang, atau materi lain untuk memengaruhi pilihan pemilih dalam pemilihan umum. Praktik ini melanggar hukum, merusak demokrasi, dan sering menjadi pemicu tindakan korupsi setelah kandidat menduduki jabatan.

Sebagaimana dipahami oleh publik bahwa sejak Raja Jawa berkuasa, sistem politik dan penrintahan berubah total dari demokrasi Pancasila menjadi demokrasi transaksional. Dimana kesepakatan bersama antara penguasa, elit politik, dan pimpinan parpol bersama pemilik modal, dijadikan kontrak politik yang harus dipatuhi dengan menghalalkan segala cara untuk mewujudkan kesepakatan tersebut (politik transaksional).

Demokrasi transaksional adalah sistem politik di mana proses demokrasi seperti suara rakyat, kebijakan, dan jabatan publik diperlakukan sebagai barang dagangan. Hubungan antara penguasa dan rakyat didasarkan pada tukar-menukar keuntungan materi atau uang, bukan atas dasar program atau gagasan yang baik.

Ciri-ciri utama demokrasi transaksional, antara lain: (1). Kendaraan politik (Parpol) dibeli atau disewa dalam kontrak politik, untuk memenangkan pasangan kandidat. (2). Suara pemilih dibeli dengan uang atau sembako (politik uang). (3). Calon pejabat (elit politik) memakai modal besar untuk menang. (4). Kebijakan dibuat untuk balas jasa kepada penyandang dana. (5). Hubungan patron-klien lebih kuat daripada program kerja.

Dampak Buruk: Pemilu yang menggunakan  "kost politik" merujuk pada ongkos politik atau cost of politics, yaitu total biaya finansial dan logistik yang wajib dikeluarkan oleh seorang calon pemimpin (elit politik) atau anggota legislatif untuk maju dalam pemilu. Hasilnya: (a). Melahirkan pemimpin yang korup karena fokus mengembalikan modal politik (cost politics), (b). Kualitas pelayanan publik menjadi buruk, (c). Hak suara rakyat kehilangan makna aslinya, (d). Menghambat pembangunan yang adil bagi semua.

Kondisi dan sistem politik ini harus diakhiri, karena akan semakin menyuburkan budaya korupsi. Dimana seorang pemimpin akan cenderung mengangkat pembantunya, yang bisa berfungsi ATM berjalan, agar dapat mengembalikan biaya politik yang digunakan untuk meraih jabatan tersebut. Hal ini secara tidak langsung akan membudayakan korupsi berjamaah, karena Aparatur sipil (ASN) tidak sepenuhnya bertugas memberikan pelayanan publik dan mengelola administrasi negara, tapi terbebani dengan upaya menjadi ATM berjalan untuk meraih empati atau perhatian dari atasannya. Demikian jugak aparatur militer (TNI & POLRI) adalah komponen pertahanan negara yang seharusnya bertugas menjaga kedaulatan dan keamanan nasional, harus berfungsi ganda di lapangan guna mengumpulkan cost pikitics. Keduanya seharusnya merupakan unsur aparatur negara yang memiliki fungsi, dasar hukum, serta aturan netralitas yang berbeda.

 

 

Makassar, 6 Agustus 2026