Politik Pembentukan Opini Jatuhkan Prabowo Naikkan PSI

 

Publik merasa curiga kalau hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) sekarang, sama dengan hasil survey Pilpres lalu yang merupakan "stratehgi politik pembentukan opini publik" Yang pada hakekatnya dapat diduga penipuan publik dan strategi kotor yang menempatkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di atas ambang batas.

-----

Senin, 3 Agustus 2026

Politik Pembentukan Opini Jatuhkan Prabowo Naikkan PSI

 

Oleh: Achmad Ramli Karim

(Pemerhati Politik & Pendidikan)

 

Siapakah Capres PSI yang ingin di sosialisasikan?

Dikutip dari -- FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Hasil survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang menempatkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di atas ambang batas parlemen menjadi perhatian sejumlah pengamat politik.

Pengamat Ekonomi dan Politik, Heru Subagia, menyebut bahwa capaian elektabilitas PSI yang berada di atas ambang batas parlemen bukan terjadi secara kebetulan.

Ditekankan Heru, capaian tersebut tidak bisa dilepaskan dari kerja-kerja politik yang dilakukan Presiden ke-7 RI Jokowi, termasuk aktivitas politiknya di berbagai daerah.

"PSI yang berhasil menembus angka di atas ambang batas parlemen ini menunjukkan kerja-kerja politik terutama yang dilakukan Jokowi, safari di Lampung dan juga empat hari kedepan di NTT," ujar Heru kepada fajar.co.id, Minggu (2/8/2026).

Ia menyebut rangkaian aktivitas politik tersebut menjadi bagian dari strategi yang dianggap berpengaruh terhadap peningkatan elektabilitas PSI.

Sedangkan korelasi dengan Turunnya Approval Rating Prabowo dalam analisanya, Heru melihat adanya hubungan antara menurunnya tingkat kepuasan terhadap Presiden Prabowo Subianto dengan meningkatnya elektabilitas PSI.

"Terutama secara simultan PSI berhasil membranding ideologi, visi misi, dan tentunya stakeholder. Salah satu stakeholdernya ini adalah Jokowi," tukasnya.

Publik merasa curiga kalau hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) sekarang, sama dengan hasil survey Pilpres lalu yang merupakan"stratehgi politik pembentukan opini publik" Yang pada hakekatnya dapat diduga penipuan publik dan strategi kotor yang menempatkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di atas ambang batas.

Hal ini menunjukkan adanya rencana terselubung dan sistemik, untuk mendudukkan Capres dukungan PSI pada Pilpres 2029 nanti. Jikan ini adalah rencana oligarki, maka lembaga-lembaga Survey akan ditugaskan untuk membentuk dan menggiring opini publik tersebut seperti Pilpres 2024. Sebab Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) ikut menggiring opini publik pada sosialisasi salah satu kandidat Capres 2024 lalu, yang pada hakekatnya adalah hasil kompromi politik atau kontrak politik (politik transaksiinal).

Politik transaksional adalah pengaturan atau kerja sama politik yang didasarkan pada prinsip tawar-menawar demi keuntungan material atau kekuasaan, seperti politik uang, bagi-bagi jabatan, dan dukungan bersyarat. Praktik ini mengabaikan asas kejujuran dan meritokrasi dalam pemerintahan, dengan memaksakan kandidat tertentu, dengan menghalalkan segala cara

Politik penggiringan opini adalah rekayasa politik secara terencana dan sistemik untuk membentuk, mengarahkan, atau mengendalikan pandangan dan pikiran masyarakat. Praktik ini memakai buzzer media sosial, berita satu arah, dan hasil survei bayaran agar publik percaya pada satu sisi politik tertentu.

Cara Kerja Buzzer dan Influencer: (1). Akun bayaran atau tokoh terkenal dipakai untuk terus-menerus menyebar pesan yang sama di media sosial. (2). Pembingkaian Berita (Framing): Berita disusun dengan cara pilih-pilih fakta agar satu tokoh terlihat sangat baik atau sangat buruk. (3). Survei Pesanan: Angka survei digunakan untuk memberi kesan bahwa calon tertentu pasti menang agar rakyat ikut mendukung. (4). Pecah Belah Kelompok: Masyarakat terbagi dan saling benci karena beda pandangan. (5). Hilangnya Nalar Kritis: Orang-orang berhenti berpikir jernih dan hanya ikut-ikutan suara yang paling keras di internet.

Akibatnya berdampak dimana masyarakat kebingungan dalam menerima informasi, sebab publik susah membedakan mana fakta asli dan mana rekayasa politik.

Oleh sebab itu, penulis sangat berharap agar masyarakat lebih cerdas membaca kondisi politik  dan hati-hati dengan strategi penggiringan Issu guna membentuk opini publik didalam masyarakat yang dominan masih buta dan bodoh politik.

 

 

Makassar, 3 Juli 2026