Pertaruhan Elektabilitas Prabowo Dan Pertahankan Kedaulatan Ekonomi

 

Secara singkat, figur dan tokoh Purbaya adalah "magnet suara bagi Prabowo" yang sangat efektif, karena keberanian dan keberhasilannya mengungkap jaringan dan lorong-lorong tikus berdasi (koruptor), adalah strategi komunikasi politik dan melahirkan simpatik langsung dengan pemilih di akar rumput.

-----

Kamis, 17 September 2026

Pertaruhan Elektabilitas Prabowo Dan Pertahankan Kedaulatan Ekonomi

 

Oleh: Achmad Ramli Karim

(Pemerhati Politik & Pendidikan)

 

Elektabilitas adalah tingkat keterpilihan seseorang, tokoh, atau partai politik oleh masyarakat dalam suatu pemilihan umum (pemilu). Elektabilitas menunjukkan seberapa besar niat atau peluang publik untuk benar-benar mencoblos seorang kandidat jika pemilu diadakan saat itu. Angka ini biasanya didapatkan melalui jajak pendapat atau survei opini publik yang dilakukan oleh lembaga penelitian.

Perbedaan dengan Istilah Lain dalam dunia politik, elektabilitas sering disandingkan dengan dua istilah penting lainnya, yaitu: Popularitas (tingkat kepopuleran): Seberapa dikenal nama dan wajah seseorang oleh publik. Orang yang sering tampil di media atau artis biasanya sangat populer, tetapi belum tentu memiliki elektabilitas tinggi karena belum tentu disukai atau dipercaya untuk memimpin. Dan akseptabilitas (tingkat penerimaan): Seberapa besar masyarakat bisa menerima kehadiran seorang tokoh sebagai pemimpin yang baik dan berintegritas, terlepas dari apakah mereka sudah berniat memilihnya atau belum. Hubungan ketiganya berdasarkan alur dukungan, biasanya berjalan dari: Dikenal (popularitas) → Diterima (Akseptabilitas) → Dipilih (Elektabilitas).

Dimana ketiga faktor tersebut dimiliki oleh sosok Purbaya Yudhi Sadewa, dan hal itu sangat menguntungkan bagi Presiden Prabowo, karena akan berpengaruh dalam mendongkrak popularitas dan elektabilitasnya. Purbaya Yudhi Sadewa sempat mencatatkan elektabilitas yang cukup diperhitungkan di bursa tokoh publik dan calon pemimpin nasional selama menjabat sebagai Menteri Keuangan (September 2025–September 2026).

Pengaruh figur dan tokoh (atau yang sering disebut sebagai effet ekor jas atau coattail effect) punya peran yang sangat kuat dalam dunia politik untuk mendongkrak elektabilitas, baik untuk partai politik maupun kandidat lain yang didukungnya.

Secara singkat, figur dan tokoh Purbaya adalah "magnet suara bagi Prabowo" yang sangat efektif, karena keberanian dan keberhasilannya mengungkap jaringan dan lorong-lorong tikus berdasi (koruptor), adalah strategi komunikasi politik dan melahirkan simpatik langsung dengan pemilih di akar rumput.

Namun dengan pencopotan Purbaya dari kabiner merah putih, otomatis berdampak pada turunnya ekektabitas Prabowo Subianto dimata publik. Dimana masyarakat luas sangat kagum pada keberanian dan kejujuran sosok Purbaya, yang dianggap sebagai pejuang yang tak kenal lelah demi rakyat. Karena Purbaya tidak termasuk geng Solo dan bukan sosok yang takut dengan ancaman oligarki.

Namun bagi penulis langkah Presiden Prabowo mencopot Mengkeu Purbaya Yudhi Sadewa, adalah strategi jitu dan berani demi menegakkan dan mempertahankan kedaulatan ekonomi bangsa ia rela kehilangan seorang kekuatannya dikabinet.

Kita tak bisa membayangkan suasana kebathinan yang dialami sang menteri saat itu, dan jika itu adalah pemberitahuan pencopotannya sebagai menteri maka menurut hemat saya Purbaya Yudi Sadewa adalah sosok yang sangat kuat karena beliau bisa tegar berdiri dimana banyak orang mungkin tak bisa tegar dalam suasana seperti itu. Purbaya adalah menteri Koboy mendapat validasi.

Kalau benar sebagaimana berita yang beredar dalam berbagai platform media sosial bahwa keputusan pencopotan sang koboy dilakukan ketika rapat belum selesai, publik wajar bertanya: apakah seorang menteri tidak lagi layak mendapatkan kehormatan untuk mengetahui nasib jabatannya melalui mekanisme yang pantas, karena tanpa pelanggaran etik jabatan atau pelanggaran disiplin berat?.

Pencopotan Purbaya Yudi Sadewa menjadi sorotan karena di waktu yang hampir bersamaan, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara telah dipersiapkan untuk menggantikannya. Situasi tersebut memunculkan kesan bahwa pergantian berlangsung tanpa persiapan yang cukup dari Purbaya.

Ekonom Bhima Yudhistira Adhinegara menilai persoalan tersebut berkaitan dengan konflik internal di Kementerian Keuangan. Salah satunya adalah penolakan Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai terhadap kebijakan rotasi pejabat eselon II yang dilakukan Purbaya. Bhima juga menyoroti cara pencopotan tersebut yang berlangsung terbuka. Menurutnya, proses itu dapat memberikan kesan mempermalukan Purbaya, yang selama ini dianggap loyal kepada Presiden Prabowo Subianto.

Bukan hoax Tribun, tapi memang terjadi di rapat terakhirnya. Ini kronologinya sesuai video sidang DPD RI Komite IV, Senin 14 September 2026 pagi (hanya beberapa jam sebelum beliau dicopot): Pak Purbaya Yudhi Sadewa sedang rapat gabungan dengan DPD, Bappenas, dan Bank Indonesia membahas RUU APBN 2027. Di tengah paparannya, beliau meledak kesal.

 

Penyebab beliau pukul meja:

(Dikutif dari media social, tanpa nama penulis) :

1). Ada perusahaan asing (disebut pengusahanya dari China, tapi operasi di Indonesia) yang main curang. Mereka jualan baja dan produk lain secara cash basis - jual langsung cash ke klien biar tidak terdeteksi sistem pajak.

2). Tidak bayar PPN. Potensi kerugian negara dari 1 perusahaan saja bisa Rp4 Triliun per tahun, kata Pak Purbaya. Mereka jual tapi tidak setor PPN.

3). Meremehkan & Menghina Aturan Indonesia. Ini yang bikin beliau paling kesal. Kata Pak Purbaya, perusahaan itu terang-terangan bilang: _"Tidak ada gunanya ikut peraturan di Indonesia, semua bisa diselesaikan dengan bayar orang."_

Mereka menganggap hukum Indonesia bisa dibeli.

Makanya Pak Purbaya bilang: _"Saya merasa dihina"_ dan gesturnya memukul meja sambil berkata: _"Saya akan sikat. Tidak ada toleransi!"_

Dikutip dari tulisan: JUDUL: Meja Dipukul, Bukan Orang - Ketika Seorang Menteri Tersinggung Demi Harga Diri Bangsa

Banyak orang lihat videonya lalu fokus ke "pukul mejanya". Padahal yang lebih penting adalah kenapa beliau sampai harus pukul meja.

Ini bukan soal emosi, ini soal harga diri.

1. Pajak adalah Harga Diri Bangsa.

Perusahaan asing itu datang ke Indonesia, pakai jalan kita, pakai listrik kita, pakai pekerja kita, tapi saat disuruh bayar pajak malah bilang "aturan Indonesia tidak berguna".

Kalau kita diam, kita yang rugi. Uang PPN Rp4 Triliun itu bisa untuk bangun berapa ribu sekolah di Sumatera Barat? Bisa untuk berapa beasiswa MABA seperti anak kita yang tergolong ekonomi menengah ke bawah? Pak Purbaya marah bukan karena benci asing, tapi karena dia sayang negara.

2. Jangan Bangga Jika Lolos Pajak, Itu Bukan Pintar, Itu Merugikan Tetangga.

Di sekitar kita juga banyak yang bangga "Saya bisa akali pajak". Padahal perusahaan asing yang cash basis itu contoh buruknya. Mereka kaya sendiri, tapi kas negara kosong. Akhirnya yang susah siapa? Kita juga, karena subsidi dicabut, harga naik.

Edukasi untuk kita semua: Taat pajak bukan soal takut petugas, tapi soal gotong royong.

3. Marah yang Benar, di Tempat yang Benar.

Pak Purbaya tidak maki-maki orangnya di medsos. Beliau marah di forum resmi, di depan DPD, dengan data. Pukul meja sebagai simbol ketegasan, bukan kekerasan.

Ini pelajaran untuk kita: Kalau merasa dihina, jangan balas dengan hinaan di Instagram Story. Bawa ke forum yang benar, dengan data dan solusi.

Hari itu beliau pukul meja untuk membela aturan Indonesia. Sore harinya, jabatannya berakhir lewat satu telepon. Tapi ketegasannya menolak perusahaan yang menghina Indonesia itu akan tetap diingat. Karena jabatan bisa selesai dalam 1 telepon, tapi keberanian membela negara tidak akan pernah hilang karena dicopot.

Nah ini... orang pintar pasti sudah bisa menebak apa alasan sampai dia di copot, terlalu berani bela negara. Apakah ini salah satu strategi Presiden Prabowo, agar tetap bisa menegakkan dan mempertahankan kedaulatan ekonomi?.

Sebab penulis menduga ! Pencopotan Purbaya dari Kabinet Merah Putih, adalah tekanan politik yang sangat keras kepada Presiden yang tak mampu ia lawan, sebagai dampak dari kontrak politik dalam Koalisi. Dan merupakan salah satu upaya melemahkan kedudukan Presiden Prabowo, sebelum konstekrasi politik 2029 mendatang.

Kalau dicermati dan dipahami isi diskusi antara pakar dan jurnalis senior bersama Bapak Presiden RI dalam acara "Presiden Prabowo Menjawab", maka sangat terang menderang kalau para pedagang/pebisnis  menggunakan kaki tangannya yang ada di legislatif, birokrasi pemerintahan, BUMN dan bea cukai menyerang dan melemahkan kedudukan Prabowo Subianto.

Adakah campur tangan geng Solo bersama investor dalam oligarki, yang terancam dengan kebijakan tegas Purbaya terkait perbankan, perpajakan dan bea cukai yang merugikan para investor?.

Wallahu a'lam bishawab (وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ). Allah lebih mengetahui kebenaran yang sesungguhnya".

 

 

Makassar, 17 September 2026