Kutitipkan Indonesiaku Bersumpahlah Merawat Persatuan & Kesatuan

 

Wahai para pemuda Indonesia dipundakmulah kuamanahkan masa depan Indonesiaku, maka bersumpalah akan merawat persatuan dan kesatuan bangsa. Sebab ancaman disintegrasi bangsa di depan mata, oleh sistem kapitalisme global.

Menggunakan Ijazah Palsu Termasuk Perbuatan Tercela

 

"Penggunaan ijazah palsu dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum berat atau perbuatan tercela", yang membuka jalan bagi DPR untuk memulai proses pemberhentian Wakil Presiden sesuai mekanisme Konstitusi (Pasal 7A UUD 1945) melalui Mahkamah Konstitusi dan MPR.

Kekuatan DPR Cermin Oligarki Benteng Kuat Bagi Gibran

 

Isu mengenai politik transaksional di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan topik yang terus menjadi sorotan akademisi, pengamat dan penerhati politik, serta pegiat antikorupsi, dan masyarakat sipil. 

Kapolri Suyudi Merubah Citra & Integritas POLRI

 

Janji Kapolri Suyudi akan mewujudkan Indonesia damai dan aman karena amanah, adalah janji yang sangat berat namun mulia jika dapat di implementasikan dibawah kepemimpinan Prabowo Subianto.

Plt Bupati 3 Bulan & Dapat Diperpanjang Selama 3 Bulan Terakhir

 

Masa berlaku Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati berlangsung paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali lagi selama 3 (tiga) bulan (total maksimal 6 bulan), sebagaimana diatur dalam kebijakan dan surat edaran administrasi kepegawaian.

Operasi Senyap Meloloskan Pencalonan Gibran Pada Pilpres 2024

 

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak dapat menerima gugatan terkait keabsahan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka, tetapi menyebut tidak ada bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah atau dokumen penyetaraan yang setara SMA.

Putusan MK Tindakan Penyelamatan & Lempar Bola Panas

 

Istilah "lempar bola" (atau sering disebut "lempar bola panas") dalam politik adalah situasi ketika satu lembaga negara, pejabat, atau kelompok politik menghindari pengambilan keputusan sulit atau kontroversial dengan cara mengalihkan atau menyerahkan tanggung jawab tersebut kepada lembaga, partai, atau pihak lain.

Pendapat DPRD Gowa Tidak Terbukti Secara Hukum

 

Pendapat DPRD Gowa Tidak Terbukti Secara Hukum, karena tiga kasus yang dituduhkan Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang bersifat dugaan. Seharusnya Mahkamah Agung (MA) menolak "Uji Pendapat yang diajukan oleh DPRD Gowa".